Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) semestinya didukung oleh dokumen yang masih berlaku. Namun dalam kenyataannya terdapat SKHW yang terbit berdasarkan dokumen yang sudah tidak berlaku, seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 334 K/Pdt/2021. Dalam kasus tersebut, Ahli Waris yang disebutkan dalam SKHW Pewaris mengajukan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk dicatatkan namanya dalam Daftar Pemegang Saham guna menerima harta warisan berupa saham. Akan tetapi Pemohon Intervensi yang mengaku berhak atas harta peninggalan Pewaris karena perkawinan dan wasiat yang menjadi dasar penerbitan SKHW tersebut sudah berakhir dan dicabut. Oleh karena itu tujuan dari penelitian doktrinal ini adalah untuk menganalisis SKHW yang diterbitkan oleh BHP, dan perlindungan hukum terhadap Ahli Waris sehubungan dengan saham Pewaris. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa kedudukan SKHW yang diterbitkan oleh BHP dalam Putusan a quo tidak dapat menjadi bukti dan dasar seorang/beberapa orang bisa memperoleh haknya karena syarat materiil tidak dipenuhi. Adapun terkait perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas kepemilikan saham Pewaris dapat dijelaskan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan adalah berupa gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

The creation of the Certificate of Inheritance Rights (Surat Keterangan Hak Waris, hereinafter called “SKHW”), issued by the Bureau of Estate Management (Balai Harta Peninggalan, hereinafter called “BHP”), should ideally be supported by valid documentation. However, in practice, there have been instances where SKHWs are issued based on expired documents, as evidenced in the Supreme Court Decision No. 334 K/Pdt/2021. In this particular case, the heirs mentioned in the SKHW of the Deceased applied for an Extraordinary General Meeting of Shareholders to have their names recorded in the Shareholder Register, thereby receiving inheritance in the form of shares. However, the Intervening Petitioner, who claimed rights to the Deceased's estate due to marriage and a will, contested that the basis for issuing the SKHW had ceased and been revoked. Therefore, the purpose of this doctrinal research is to analyze the SKHWs issued by the BHP and the legal protection afforded to the heirs regarding the shares of the Deceased. This doctrinal study collects secondary data through library research, which is then qualitatively analyzed. The findings reveal that the status of the SKHW issued by BHP in the a quo Decision cannot serve as evidence or a basis for one or more individuals to claim their rights, as the substantive requirements are not met. Regarding the legal protection of the heirs' rights over the ownership of the Deceased's shares, it is explained that the legal recourse available is a civil lawsuit based on an act against the law, as stipulated in Article 1365 of the Civil Code."

"Hingga tahun 2020, upaya untuk memperoleh ganti rugi para Investor atas kerugian yang dialami karena terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dapat ditempuh melalui gugatan perdata. Namun diakhir 2020, OJK mengeluarkan aturan mengenai disgorgement dan disgorgement fund yaitu Peraturan OJK Nomor 65/POJK.04/2020 guna memberikan aksi remedial dan langkah perlindungan bagi investor melalui pemberian dana kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Penelitian ini akan meninjau mekanisme dan aturan mengenai disgorgement dan disgorgement yang diterbitkan oleh OJK, guna memastikan potensi keberhasilan dari upaya tersebut. Dalam skripsi ini, Penulis telah menganalisis peraturan terkait dengan peraturan di Amerika Serikat. Penulis juga telah menganalisis kasus di pasar modal Amerika Serikat yang diberikan penetapan disgorgement dan melakukan disgorgement fund. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari kepustakaan melalui studi dokumen dan wawancara dengan terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan disgorgement dan disgorgement fund di Indonesia dapat mempermudah investor yang mengalami kerugian di pasar modal untuk memperoleh dana kompensasi, namun penetapan disgorgement tanpa adanya bunga dapat berpotensi tidak terpenuhinya efek jera bagi pelaku. Disamping itu, pengaturan di Indonesia yang mengadopsi dari Amerika Serikat belum memasukkan secara jelas mekanisme dan unsur-unsur besaran penetapan disgorgement sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus agar dapat diterbitkan peraturan tambahan lainnya.

---

Until 2020, actions to obtain compensation of investors for losses suffered due to violations of laws and regulations can be taken through civil lawsuits. At the end of 2020, OJK issued regulations of disgorgement and disgorgement funds, namely POJK Number 65/POJK.04/2020 to provide the remedial actions and as protect action for investors through the provision of compensation funds for the losses suffered. This research will review the methods and rules regarding disgorgement and disgorgement fund issued by OJK to ensure the potential success of these rules. In this thesis, the Author has compared the regulations related to the regulations in the United States. The Author has also analyzed the case in the United States capital market which was given a disgorgement and disgorgement fund. This research was conducted with a juridical-normative research method with data obtained from the literature through document studies and interviews with OJK. The results of the study show that the regulation of disgorgement and disgorgement funds in Indonesia can protect the investor and help the investor to get the compensation funds or disgorgement funds. However, the provision of disgorgement without interest has potential not fulfill a deterrent effect for the respondent. In addition, the regulation in Indonesia that adopted from the United States has not clearly included the mechanism and elements of the amount of disgorgement, so this need special attention for additional regulations that will be issued. "