Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Latar Belakang: Avulsi levator ani merupakan lepasnya otot puborektalis dari insersinya pada dinding pelvis. Kejadian ini seringkali terjadi akibat trauma persalinan pervaginam dan dapat menyebabkan gejala uroginekologi beberapa tahun kemudian. Tujuan: Untuk mengetahui proporsi avulsi levator ani menggunakan ultrasonografi 3D/4D dan menentukan faktor-faktor persalinan pervaginam yang berkontribusi pada terjadinya avulsi levator ani diantara pasien dengan gejala prolaps organ panggul. Metode: Studi potong-lintang dilakukan pada pasien dengan gejala prolaps organ panggul di Poliklinik Uroginekologi RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta. Secara retrospektif dan prospektif dilakukan pengumpulan data sejak Januari 2012 hingga April 2017 dengan pemeriksaan klinis menggunakan POP-Q dan ultrasonografi 3D/4D transperineal untuk menilai otot levator ani.Hasil: Dari total 127 pasien prolaps organ panggul yang dimasukkan sebagai subjek memiliki median usia 61 26-80 tahun, median paritas 3 0-13 dengan 2 pasien nuligravida dan 2 pasien menjalani persalinan hanya dengan seksio sesarea. Sebanyak 10 subjek 7.9 , IK95 3.1-12.6 terdeteksi adanya avulsi levator ani menggunakan USG 3D/4D transperineal. Diantara kelompok avulsi tersebut dilakukan analisis dengan mengeksklusi 4 pasien tanpa persalinan pervaginam. Dari total 123 pasien, median usia pertama melahirkan adalah 26 18-31 tahun, p=0.156; median jumlah persalinan pervaginam adalah paritas 3 1-9 , p=0.19; riwayat persalinan dengan forsep hanya terdapat 1 kasus 10 , p=0.081; riwayat persalinan dengan vakum 10 , p=0.35, dari total 5 kasus vakum; dan berat lahir bayi terbesar dengan median 3470 3100-3700 gram, p=0.752.Kesimpulan: Proporsi avulsi levator ani pada pasien prolaps organ panggul di Poliklinik RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar 7.9 . Faktor risko obstetri seperti usia pertama melahirkan, jumlah persalinan pervaginam, riwayat persalinan dengan forsep, riwayat persalinan dengan vakum dan berat lahir bayi terbesar tidak dapat disimpulkan hubungannya dengan terjadinya avulsi levator ani.

---

ABSTRACT
Background Avulsion of levator ani could arise from detachment of puborectalis muscle form its insertion on the pelvic sidewall. This manifest is a common consequence of vaginal childbirth trauma and could represent urogynecological symptoms many years later. Objective To estimate the proportion of levator ani avulsion using 3D or 4D ultrasound and determine the vaginal birth factors that contribute to levator ani avulsion among the symptomatics of pelvic organ prolapse women. Methods Cross sectional study was conducted among women with symptomatic pelvic organ prolapse in Urogynecology Clinic RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta. Patients were retrospective and prospectively investigated from January 2012 until April 2017 by clinical examination using POP Q system and 3D 4D imaging of levator ani muscle.Results A total 127 women with pelvic organ prolapse were included in this study, median age was 61 26 80 years, median parity was 3 0 13 with 2 patients were nulligravid and 2 patients have giving birth by c section only. There were 10 cases 7.9, IK95 3.1 12.6 levator avulsion by transperineal 3D 4D US exam. In the group of levator avulsion, 4 cases without history vaginal birth were excluded. Of total 123 patients, first age delivery median was 26 18 31 years, p 0.156 vaginal birth parity median was 3 1 9, p 0.19 1 case forceps delivery 10, p 0.081 vacuum delivery 10, p 0.35, from total vacuum history was 5 cases and maximum birthweight median mas 3470 3100 3700 gram, p 0.752.Conclusion Proportion of levator avulsion in women with pelvic organ prolaps at RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo was 7.9 . First age delivery, vaginal birth parity, forceps delivery, vacuum delivery, dan maximum birth weight as obstetric factors cannot be concluded these association to levator avulsion.

Abstrak :
ABSTRAK
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya memberikan perlindungan bagi Pejabat Pemerintahan dari kriminalisasi terkait penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugasnya. Karena di dalam ketentuan pasal 21 terdapat pengaturan mengenai pengujian penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selama ini jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan langsung ditarik ke ranah hukum pidana, padahal banyak kasus yang sudah diadili di pengadilan tindak pidana korupsi sejatinya hanyalah kesalahan administrasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan data sekunder. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah statute approach, conceptual approach, case approach. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara bersifat melawan hukum pidana. Kemudian hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pasal 3 Undang-undang Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Untuk itu saran yang diberikan penulis adalah terhadap kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan harus mengedepankan prinsip premium remidium yaitu dengan mendahulukan proses hukum dalam hukum administrasi Negara sebagaimana ditentukan oleh pasal 20 dan 21 UUAP. Sedangkan hukum pidana diletakkan sesuai dengan khittahnya yaitu sebagai senjata pamungkas yang harus dipergunakan dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan asas ultimum remidium. Selain itu dalam proses pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan pasal 3 Undang-undang Tipikor hakim harus mempertimbangkan parameter-parameter penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara agar hakim tidak prematur menentukan bahwa suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada jatuhnya pemidanaan, akan tetapi harus mempertimbangkan apakah ada unsur niat jahat (mens rea) yang mendahului perbuatan tersebut.

---

ABSTRACT
Law Number 30/2014 on Government Administration should provide protection for Government Officials from criminalization related to abuse of power in carrying duties out. Because in the Article 21, there are arrangements the authority to investigate abuse of power carried out by civil servants through the State Administrative Court (PTUN). To date, if there are alleged abuse of power in official, it is directly drawn to the realm of criminal law, even though many cases that have been tried in the corruption court are actually administrative errors. This study is a descriptive normative research using secondary data. The approach use statute approach, conceptual approach, and case approach. The result shows that not all acts of abuse of power in administrative law oppose criminal law. Then the judge has mistakenly applied the law of Article 3 of the Corruption Law in conjunction with article 55 paragraph (1) of the first Criminal Code in conjunction with article 64 paragraph (1) of the Criminal Code in the decision Number 17 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Jkt.Pst. For this reason, the author advises that cases of alleged abuse of power by civil servant must prioritize the premium remidium principle by prioritizing legal processes in state administrative law as determined by Article 20 and 21 Law No. 30/2014 on Government Administration (UUAP). Whereas the criminal law is placed in accordance with its principles as the ultimate weapon that must be used in law enforcement efforts in accordance with the principle of ultimum remidium. In addition, in the process of proving the element of abusing power Article 3 of the Law Corruption judge must consider the parameters of abuse of power in state administrative law so that the judge does not prematurely determine that an act violates the provisions of legislation as an act of abuse of power leading to the fall of punishment, but must consider whether there is a mental element of the crime (mens rea) that precedes the action.

Abstrak :
Pengalihan piutang atas nama (cessie) yang dibuat berdasarkan suatu piutang yang masih diperselisihkan keberadaannya akan memicu terjadinya suatu sengketa. Tidak adanya peraturan yang mengharuskan keterlibatan Debitor dalam pelaksanaan cessie, menimbulkan adanya kemungkinan penyalahgunaan fungsi cessie. Cessie dapat digunakan sebagai upaya untuk pemenuhan syarat minimal 2 (dua) Kreditor dalam mengajukan permohonan PKPU ataupun kepailitan terhadap Debitor. Menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai keabsahan cessie yang dibuat dari piutang yang diperselisihkan, serta peranan Notaris dalam memastikan eksistensi piutang, hingga bagaimana sudut pandang hakim dalam melihat kedudukan cessie. Penelitian doktrinal ini, menggunakan data sekunder yang berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Kepailitan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan cessie dan perjanjian. Berdasarkan hasil analisis data secara kualitatif dari data sekunder tersebut, terdapat beberapa temuan, salah satunya adalah masih terdapat perbedaan pendapat dalam lingkungan yudikatif terkait penggunaan cessie dalam suatu permohonan PKPU. Perbedaan ini dapat membuat kepailitan dan permohonan PKPU menjadi alat untuk penagihan utang meskipun utang piutang tersebut masih diperselisihkan eksistensinya. Sehingga seharusnya diperlukan pembuktian lebih lanjut terhadap piutang tersebut. Pembuktian disini berkaitan dengan pemenuhan prestasi dari pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Karena pemenuhan prestasi ini akan menentukan ada atau tidaknya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran terhadap suatu kemungkinan terjadinya pembuatan akta cessie dengan itikad tidak baik oleh Kreditor. Dengan memperhatikan perihal tersebut, dalam membuat akta cessie yang piutangnya berasal dari perikatan bersyarat, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dari seorang Notaris agar akta yang dibuat tidak bermasalah. ......Cession of a receivable the amount of which is in dispute will trigger the occurrence of a conflict. The absence of regulations requiring the Debtor's involvement in the implementation of a cessie raises the possibility of misuse of the cessie function. Cessie is commonly used as a method to fulfill the requirements to have, at least 2 (two) Creditors in submitting a PKPU or bankruptcy application against the Debtor. It would be interesting to further investigate how the legitimacy of the cessie is established from contested receivables, what function the Notary plays in confirming the existence of the receivables, and how the judge views the position of the cessie. In this doctrinal research, secondary data was used are Notary Law, the Bankruptcy Law, the Civil Code, and regulations relating to cessie and agreements. Based on qualitative analysis results on such secondary data, there are several findings, one of which is that there are still differences of opinion in the judiciary level regarding the use of cessie in a PKPU application. This difference can make a bankruptcy and PKPU application as a mechanism to collect a debt notwithstanding that these debts are still in dispute. Given that, it is necessary to have a further examination on a receivable which come from a success fee of an agreement. Examination herein relates to the fulfillment of obligations of a party who has an obligation to fulfill the same. Because the fulfillment of an obligation shall determine a party to make a payment or not as a success fee. The legal consequences in applying for postponement of debt payment obligations will have legal consequences not only for the Debtor but also for the Creditor. In this study, the author wants to provide an overview of the possibility of making a cessie deed in bad faith by creditors. By considering the above, in drafting a cessie deed whose receivables are come from a success fee of an agreement, a notary must be diligence and carefully.

Abstrak :
Latar Belakang: Saat ini telah diketahui di beberapa negara bahwa puncak insidensi lesi prakanker serviks terjadi pada kelompok usia 30-39 tahun. Namun belum ada data yang menggambarkan tentang sebaran dan hubungan antara usia dengan terjadinya lesi prakanker serviks di Indonesia, khususnya di Jakarta. Tujuan: Untuk mengidentifikasi target kelompok usia pada wanita peserta program skrining "see and treat" dan mengetahui hubungan antara faktor usia, jumlah melahirkan dan hasil Tes Inspeksi Visual Asam asetat (IVA). Metodologi: Desain yang digunakan adalah uji potong lintang pada wanita peserta program di 4 puskesmas Jatinegara April - Mei 2009, untuk mengevaluasi frekuensi usia peserta, ketergantungan usia dan jumlah melahirkan. Hasil: Partisipasi skrining tertinggi adalah pada kelompok usia 35 - 39 tahun (20,8% dari n=612), dan menurun pada usia lebih tua. Usia diatas 35 tahun 3 kali lebih besar kecenderungan memiliki jumlah melahirkan lebih dari 1 kali dibandingakan usia ≤ 35 tahun dengan RO=2,87, IK 95%=1,94 ; 4,24, p<0,0001, PPV 80%. Usia lebih dari 35 tahun memiliki risiko 2 kali lebih besar mendapatkan hasil Tes IVA positif dibandingkan responden yang berusia ≤ 35 tahun dengan RO 1,99, IK 95%= 0,38 ; 10,38, p=0,648. Terdapat hubungan bermakna antara usia, jumlah melahirkan dan usia pertama menikah dengan temuan hasil Tes IVA (0,05 < p< 0,10). Kesimpulan: Data ini menunjukkan bahwa wanita dengan usia diatas 35 tahun dan telah memiliki jumlah melahirkan lebih dari sekali, lebih cenderung memiliki hasil Tes IVA positif.

---

Background: There were some medical researches from some countries, showed that the peak incidence of premalignant cervical cancer occurred in the 30-39 age group. However, report about distribution and correlation between age and premalignant cervical cancer in Indonesia, especially in Jakarta, are poorly understood. Purpose/Aim: To identify the age group target amongst the female participants of "see and treat" screening program, and to analyze the correlation of age, parity and Visual Inspection Acetic acid (VIA) test result. Methodology: We used a crosssectional test to analyze data from Jatinegara female participants in 4 clinics in Jatinegara during April - May 2009, in order to evaluate the frequency of the age of participants, age dependency, and the number of parity. Result: It showed that the highest screening participation was in women between 35-39 age group (20,8% in n=612), and a little less in elderly women. The ages above 35 has a triple possibility to give birth more than one time than ages below 35 with OR=2,87, CI 95%=1,94 ; 4,24, p<0,0001, PPV 80%. Ages above 35 years occupy double risk to get positive IVA Test result than respondents of ages below 35, with OR=1,99, CI 95%= 0,38 ; 10,38, p=0,648 There were significantly correlation between age, number of parity and the first age of marriage with positive IVA test result (0,05 < p < 0,10). Conclusion: These data suggest that in women > 35 years and had birth more than one time, were possibilities to have positive pre-cancer detected by VIA.

Abstrak :
Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit infeksi akut yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kelurahan Cempaka Putih barat dan Rawasari, yang terletak di Kecamatan Cempaka Putih merupakan zona merah DBD sehingga perlu dilakukan pemberantasan dengan menggunakan aplikasi Bacillus thuringiensis israelensis (Bti). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas Bti dalam menurunkan kepositifan larva Aedes aegypti pada TPA dengan pencahayaan di Kelurahan Rawasari, Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan desain kwasi eksperimental dengan intervensi aplikasi Bti. Pengambilan data dilakukan dua kali pemeriksaan, yaitu pada tanggal 28 Maret 2010 dan 25 April 2010 di 120 rumah daerah kontrol dan daerah intervensi menggunakan single larval method. Data yang diperoleh dianalisis dengan program SPSS versi 17.0, uji statistik Mc Nemar, Chi-Square, dan Fisher's exact. Hasil yang didapat berdasarkan distribusi larva positif Aedes aegypti pada TPA dengan pencahayaan di Kelurahan Rawasari menunjukkan penurunan dari 10 (sebelum aplikasi Bti) menjadi 3 (setelah aplikasi Bti). Meskipun demikian, pada uji Chi-Square didapatkan p > 0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan bermakna pada penurunan tersebut. Disimpulkan bahwa Bti tidak efektif dalam menurunkan jumlah TPA positif larva Aedes aegypti dengan pencahayaan. ......Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is an one of many acute infectious disease that will be the public health program, especially in Cempaka Putih, Central Jakarta. West Cempaka Putih and Rawasari which is include in Cempaka Putih area needs to be eradicate larvae Aedes aegypti larvae with Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) application. This study aims to know the effectivity of Bti in reduce the population density of Aedes aegypti larvae in lighting TPA in Rawasari, Central Jakarta. This research used a kwasi experimental design with Bti application. The data were collected twice, 28th March 2010 and 25th April 2010, 120 houses in control area and intervention area with single larval method. The results comes from SPSS for Windows 17th version programme, analyzed using Mc Nemar test, Chi-Square test, and Fisher's exact test. For example, the results is decreased from distribution positive Aedes aegypti larvae in lighting TPA in Rawasari from 10 (before Bti application) to 3 (after Bti application). However, Chi-Square test gave a result of p > 0,05, which means there was no significant difference o the decrease. It was concluded that Bti is not effective in reducing Aedes aegypti larvae in lighting TPA.

Abstrak :
Bekerjasama dengan CCAI, Laundry KDS berkomitmen untuk menjadi pelopor green economy UMKM. Laundry KDS telah mengolah limbahnya dengan IPAL sederhana. Efluen IPAL memenuhi baku mutu Kepmenlh 112/2003 dan berpotensi untuk didaurulang dengan unit pengolahan lanjutan seperti kolom adsorpsi GAC. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan desain kolom yang sesuai. Metode penelitian meliputi uji isotherm untuk mengetahui konstanta isotherm Kf, 1/n, dan carbon usage rate (CUR) teoritis untuk adsorpsi senyawa KMnO4 dengan pemodelan Freundlich dan metode uji kolom untuk mengetahui bed life. Diperoleh nilai Kf, 1/n, dan CUR sebesar 1,1246 (mg/g)(L/mg)1/n, 0,175, dan 56,6 gram/L. Uji kolom dilakukan selama 10 jam. Konsentrasi KMnO4 efluen melebihi baku mutu hampir pada jam ke 5 setelah mengolah air sebanyak 15700 ml. Desain kolom skala lapangan adalah berupa pipa berdiameter 12 inchi sebanyak 4 kolom, masing-masing setinggi 100 cm untuk mengolah efluen IPAL sebanyak rata-rata 10 liter per menit dengan 130 kg GAC dan bed life selama 29 minggu atau 10 bulan. Artinya setiap 7 bulan sekali, GAC di dalam kolom perlu diregenerasi. ......Laundry KDS treats its waste water with a simple Sewerage Treatment Plant (STP). The quality of STP effluent is as the standard of Kepmenlh 112/2003 and potentially recycled by adding an advanced treatment like adsorption column using GAC. This final project aims to recommend the proper column design. The methods cover isotherm test to determine Kf,1/n, and teoritical carbon usage rate (CUR) to adsorb KMnO4 using Freundlich modeling, and column test to predict the bed life. It found Kf, 1/n, and CUR are 1.1246 (mg/g)(L/mg)1/n, 0.175, and 56.6 gram/L respectively. The column test is carried out for 10 hours. The concentration of KMnO4 of the pilot column effluen sample is higher than the maximum standard at the fifth hour after treating 15000 ml of volume. The full-scale column design is made up of pipe that is 12 inch in diameter. There are 4 column with 100 cm in height respectively to treat 10 liter per minutes of STP effluent with 130 kg of GAC and bed life 29 weeks or 7 months. It means the GAC has to be regenerated once in every 7 months.