Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang terjadinya liberalisasi migas dan melemahnya peran negara dalam penguasaan energi strategis dengan mengambil studi kasus penguasaan operatorship di blok cepu pada tahun 2006. Undang-Undang No 22 tahun 2001 menjadi simbol terjadinya liberalisasi di sektor migas, hal ini merupakan kelanjutan proses liberalisasi yang masuk melalui kesepakatankesepakatan letter of intent. IMF. Regulasi baru ini merubah penempatan kuasa pertambangan yang semula dipegang oleh BUMN strategis di sektor migas yaitu Pertamina yang kemudian diserahkan langsung kepada Pemerintah. Posisi Pertamina yang dulunya merangkap sebagai pemain dan regulator dipisahkan serta operasinya di unbundling. Regulasi yang baru juga memproduksi institusi baru yaitu BP Migas di sektor hulu dan BPH Migas di sektor hilir yang bertugas sebagai pengawas dan manajer di masing-masing sektor. Liberalnya iklim migas membawa pelemahan terhadap peran negara khususnya pada penguasan energi, padahal disaat yang bersamaan kebutuhan energi migas semakin besar dan negara menempatkan dirinya pada posisi yang rentan dalam pemenuhan energi di dalam negeri

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian memperlihatkan energi strategis dalam hal ini minyak dan gas tidak lagi dipandang sebagai sebuah modal pembangunan namun sekedar komoditas semata. Sehingga ketika perspektif komoditas yang dijadikan ukuran maka pendekatan market yang digunakan oleh Pemerintah. Penguasaan operatorship Blok Cepu yang dimenangkan oleh ExxonMobil dan bukan oleh Pertamina menjadi fakta nyata bahwa sektor migas mengalami liberalisasi. Pertamina sebagai BUMN strategis tidak mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari Pemerintah dalam pengelolaan Blok Cepu, negara telah melemahkan perannya dalam penguasaan energi strategis.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the liberalization of oil and gas and weakening the state's role in the strategic energy control by taking control of the case studies operatorship in Cepu block in 2006. Act No. 22 of 2001 became a symbol of the liberalization in the oil and gas sector, it is a continuing process of liberalization that goes through agreements IMF letter of intent. This new regulation change the placement of mining rights previously held by strategic state-owned oil and gas sector Pertamina which is then submitted directly to the Government. Pertamina position formerly doubled as a player and regulator are separated as well as operations in unbundling. The new regulation also produce new institutions that BP Migas in the upstream and downstream sectors of BPH Migas, who served as supervisors and managers in each sector. Liberal climate of the oil and gas to bring the weakening role of the state in particular on energy brushes, but at the same time the larger oil and gas energy needs and the state put himself in a vulnerable position in the domestic energy needs

This research is a qualitative case study method. The results showed in this strategic energy oil and gas are no longer viewed as a mere commodity but as capital development. So when perspective is used as measure of the commodity, market approach used by the Government. Operatorship of the Cepu Block Mastery won by ExxonMobil and not by Pertamina became obvious fact that the oil and gas sector experienced liberalization. Pertamina as a strategic state-owned enterprises do not have the support and confidence from the Government in the management of the Cepu Block, the state has weakened its role in the strategic energy control.