Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Gerakan Sosial Baru di Indonesia dengan Kasus Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat (AMA Kalbar) tahun 1998-2000. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gerakan masyarakat adat Kalimantan Barat di Indonesia. Pokok masalah dalam penelitian adalah apakah gerakan masyarakat adat Kalimantan Barat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat adat Kalbar (AMA Kalbar) dapat digolongkan sebagai gerakan sosial baru. Penelitian ini menggunakan konsep masyarakat adat dan teori gerakan sosial baru. Metode penelitiannya menggunakan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan aktivis-aktivis masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat dan wakil ornop nasional di Jakarta dan studi pustaka. Hasil penelitian ini cenderung menunjukkan bahwa gerakan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat bisa digolongkan sebagai gerakan sosial baru. Beberapa alasan yang bisa dikemukakan. Pertama, gerakan masyarakat adat Dayak dilakukan oleh sekelompok orang yang identitasnya sangat lemah akibat penindasan oleh kelompok lain. Kedua, gerakan mereka dilakukan tanpa mengedepankan kekerasan melainkan melalui lobi-lobi dengan pihak penguasa dan dengan mengedapankan jaringan dengan masyarakat adat lain di Indonesia. Ketiga, isu dan tuntutan mereka lebih pada pengakuan terhadap identitas mereka sebagai masyarakat adat Dayak dan inklusi dalam pengambilan kebijakan dibidang sosial, ekonomi dan politik serta hak untuk menentukan hidup mereka sendiri. Keempat, gerakan mereka mendapatkan tanggapan yang cukup positif dari pihak pemerintah baik pemerintah lokal maupun pemerintah pusat."

"Persamaan Biot tentang penjalaran gelombang dilatasi dalam medium berpori yang tersaturasi fluida menjelaskan ada tiga gelombang bodi (Body Wave) yaitu dua gelombang dilatasi (gelombang P dan gelombang difusi) dan satu gelombang geser (gelombang S) apabila batuan berpori yang homogen, istropik dan elastik sempurna dikenai tekanan. Kecepatan gelombang P dipengaruhi banyak faktor diantaranya adalah tiga parameter petrofisika reservoir yang terpenting yaitu porositas, permeabilitas dan saturasi air. Model kecepatan gelombang P tersebut akan mengintegrasikan data core, data log dan data seismik untuk mengestimasi distribusi spasial dari tiga parameter reservoir tersebut.Hubungan antara Vp-log (log sonik) dengan Vp yang dihitung dengan model untuk Vsh < 15% dan densitas matrik 2,2 -2,8 gr/cc menunjukkan hubungan yang baik, sehingga model cukup baik digunakan untuk mengestimasi parameter petrofisika. Dari studi yang dilakukan kecepatan gelombang P (Vp) sangat sensitif terhadap perubahan porositas, tetapi tidak sensitif terhadap saturasi air dan permeabilitas. Demikian juga Impedansi Akustik (AI) sangat sensitif terhadap perubahan porositas. Hubungan antara AT, porositas dan saturasi air untuk sumur A menunjukkan hasil yang baik, tetapi AI juga tidak sensitif terhadap perubahan permeabilitas.Poison Ratio baik untuk mengestimasi saturasi air. Dari studi teoritis dan eksperimen, Poison Ratio cukup sensitif dengan perubahan saturasi air. Dengan demikian AI (inversi seismik) baik untuk mengestimasi porositas dan Poison Ratio (analisa AVO) baik untuk mengestimasi saturasi air.

---

Biot equation for dilatational wave in fluid saturated porous media predicts the existence of three body waves. Two body waves are dilatational wave (P-wave and difusion wave) and the other is shear wave (S-wave) if the porous rock that is homogeneous, isotropic and perfectly elastic is under pressure. P-wave velocity depends on some factors such as three petrophysical reservoir parameter which is very important i.e., porosity, permeability ,and water saturation. The P-wave velocity model will integrate core data, log data and seismic data to estimate spatial distribution of three petrophysical parameter of reservoir.Relationship between Vp from log (Sonic Log) and Vp calculated from the model for Vsh < 15% and density of matriks 2,2 - 2,8 grlcc demonstrates a good relation, therefor the model can be used to estimate the petrophysical parameter. The study indicates P-wave velocity is very sensitive to the change of porosity but not sensitive to permeability and water saturation. Relationship between AI (Acoustics Impedance), porosity and water saturation from well-A to shows a good relation, but Al is not sensitive to the change of permeability.Poison Ratio is good to estimate water saturation. From the theoritical and experimental study, the Poison Ratio is sensitive to the change of water saturation. So Al from seismic invertion is good to estimate porosity and the Poison Ratio from AVO analysis is good to estimate water saturation."

"Dalam rangka meningkatkan mutu lulusan pendidikan tenaga kesehatan salah satu faktor yang berperan adalah tenaga pengajar. Kualitas tenaga pengajar di institusi pendidikan tenaga kesehatan masih rendah, hal ini dapat dilihat sebanyak 43% tenaga pengajar berpendidikan DM. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kinerja tenaga pengajar dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tenaga pengajar. Yang dimaksud dengan kinerja adalah kemampuan dosen dalam melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan proses belajar mengajar.Disain penelitian ini adalah survei dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan pada 4 Akademi Keperawatan di Jakarta Utara. Sebagai subyek penelitian adalah semua dosen tetap yang mengajar di institusi pendidikan tersebut. Jumlah seluruhnya 33 orang. Pengumpulan data primer dilakukan dengan memberikan kuesioner pada responden untuk diisi. Penilaian kinerja dosen dilakukan oleh Mahasiswa dari Akademi Keperawatan yang bersangkutan dengan menggunakan instrumen penilaian kinerja. Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa kinerja rata-rata dosen sebesar 69,45 dengan standar deviasi 14,69, nilai kinerja terendah sebesar 44 dan nilai kinerja tertinggi sebesar 92. Dari hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dosen, pendidikan Akta mengajar, pelatihan, pengalaman mengajar, fasilitas pendidikan, pembinaan dengan kinerja dosen (p<0,05). Sedangkan jenis kelamin, usia, status perkawinan, pendapatan tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan kinerja dosen (p>0,05).Untuk meningkatkan kinerja dosen, perlu peningkatan pendidikan bagi para dosen, memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan Akta mengajar dan pelatihan-pelatihan serta pembinaan kepada dosen-dosen.

---

Factors Related with Work Performance of Nursing Academy Lecturers in North Jakarta in 2001In enhancing quality of health personal graduate, one of factors plays significant role in the lecturers, Quality of lecturers / instructors in educational institution of health personal is still low, it can be seen as 43 % of instructors were only graduated of Diploma III/Academy certificate. It is urgent to known their work performance and factors connected with the performance. The work performance itself is defined as lecturer's competency in teaching-learning process.

The design of this research was survey with cross sectional approach. The research took place at 4 nursing academies in North Jakarta. The subject of this research was all of 33 permanent lecturers who teach at the institutions. The primer data collecting was conducted by distributing questionnaire to the respondents. Students of nursing academies carried as respondents out grading work performance of their lecturers using work evaluation instrument.

The univariat analysis indicated that in average, their performance were 69,45 out of 100 scales, with deviation standard 14,69, the lowest work was 44 and the highest one was 92. The bivariat analysis implied that there was a significant relation between lecturers' educational level, education of teaching diploma, training, teaching experience, educational facility, and guiding with work performance of lecturers (p<0,05). Meanwhile type of sex, age, marital status, and income level did not have significant connection with lecturers' work (p>0,05).

To improve lecturers' work performance, it is urgent to increase lectures' education and to grant them an opportunity to attend education of teaching diploma and training as well as to guide them."

"Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang Hukum khususnya dan Pembangunan Nasional bangsa Indoesia pada umumnva memiliki arti yang sangat penting, terlebih dengan perubahan lingkungan yang strategis dari waktu ke waktu baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional. Perubahan dan transformasi situasi global tersebut berdampak pada tingkat, bentuk, jenis dan pelaku kejahatan, baik yang bersifat Transional crime, organized crime, White collor crime, economic crime maupun berbagai bentuk pidana yang bersifat konvensional dan tradisional.Dalam perubahan perlakukan terhadap terpidana dari sistem kepenjaraan ke sistem Pemasyarakatan dapat dilihat bahwa perkembangan sistem kepenjaraan pada permulaan zaman Hindia Belanda dilakukan dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia (Bumiputera) yang dipidana dengan kerja paksa (Stbld 1826 NO. 16), sedangkan untuk golongan bangsa Eropa (Belanda) berlaku penjara. Pada tahun 1917 lahirlah Reglemen Penjara (Geslichlen Regiemenl) yang tercantum dalam Stbld 1917 Nomor 708, mulai berlaku 1 Januari 1918. Reglemen inilah yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. (Hamzah 1985: 91-93).Salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap terpidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pembinaan selama yang bersangkutan menjalankan masa pidananya. (Sujatno, 2001:14).Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut, belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hat itu terlihat dengan masih banyaknya kasus kerusuhan, pemilikan senjata tajam, transaksi dan penggunaan obat﷓obat terlarang, pelolosan diri Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai sarana evaluasi dan solusi secara terpadu terhadap berbagai permasalahan Sistem Pemasyarakatan, sehingga dapat dicapai kinerja Lembaga Pemasyarakatan yang lebih baik, maka dalam penulisan ini penulis ingin memberikan gambaran tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terhadap perlakuan terpidana dari sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan, dan memberikan gambaran tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana.Melalui penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan lapangan atau metode survey yang menggunakan kuesioner (angket) sebagai sarana mengumpulkan data. Penelitian lapangan ini didukung oleh data yang diperoleh dari studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kinerja proses Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam bentuk perlakuan terhadap terpidana sudah berjalan cukup baik sesuai dengan bentuk pola pembinaan yang berlaku, dengan berjalannya kinerja proses tersebut akan menghasilkan kinerja organisasi yang cukup baik pula. Hal ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang akan terwujud jika kinerja proses didalamnya terlaksana dengan baik. Disamping bukti yang telah disebutkan diatas, juga berdasarkan hasil pengolohan dan analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang secara keseluruhan memiliki rata-rata tertimbang sebesar 3,08 atau cukup baik. Hal ini berarti bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam perlakuan terpidana dari sistem Kepenjaraan kepada sistem Pemasyarakatan telah terbukti cukup baik.Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam upaya memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia terpidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Standar Minimum Rules (SMR) di dalam Lemhaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang menyatakan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana tersebut secara keseluruhan masing-masing memiliki nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,05 dan 3,09 atau rata-rata cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam upaya menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan dengan cukup baik.Secara individual, kajian ini akan memerdalam wawasan akademis, sehingga mampu memberikan kontnbusi dalam pclaksanaan tugas sehari-hari terutama dalam meningkatkan etos kerja pemasyarakatan dan memberi pencerahan harkat dan martabat terpidana yang bernuansa Hak Asasi Manusia."

"Thesis ini mempelajari reformasi internal TNI AD setelah kejatuhan rezim Soeharto pada bulan Mei 1998, khususnya pembentukan kembali Kodam Pattimura di Maluku dan Kodam Iskandar Muda di Nanggroe Aceh Darussalam pasca Gerakan Mei 1998. Bagi pihak TNI (TNI AD) program tersebut merupakan jawaban atas tekanan publik politik yang menghendaki TNI kembali ke barak. Namun pokok masalahnya adalah program tersebut tetap tidak memuaskan publik politik (kubu reformasi), karena disamping program ini lahir dari inisiatif TNI sendiri juga dinilai belum mampu menghapus keseluruhan praktek `dwifungsi ABRI' termasuk melikuidasi/merestrukturisasi Koternya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa TNI AD justru menambah jumlah Kodamnya di tengah derasnya arus tuntutan likuidasi/restrukturisasi Koter TNI AD ? Bagaimana pelaksanaan fungsi sospol TNI AD dalam Koternya pasca Gerakan Mei 1998 ?Teori yang diunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik sipil-militer, `tentara pretorian', `tentara profesional', tentara revolusioner profesional, dan perang semesta (total war). Sementara metodologi penelitian meliputi empat aspek. Pertama, strategi penelitian `metode kasus komparatif. Kedua, pendekatan penelitian dan teknis analisis kualitatif. Ketiga, tipe penelitian deskriptif-eksplanatoris. Keempat, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam yang dilengkapi dengan observasi terbatas terhadap fenomena sejenis di Kodam Jaya DKI Jakarta, serta studi dokumentasi dan kepustakaan. Secara garis besar penelitian ini memiliki dua keterbatasan. Pertama, keterbatasan dalam menjangkau pro-kontra di internal TNI (TNI AL dan TNI AU). Kedua, keterbatasan dalam komparasi praktek fungsi sospol di seluruh angkatan di TNI.Temuan-temuan penelitian ini adalah pembentukan kembali Kodam Pattimura di Maluku dan Kodam Iskandar Muda di Aceh dilakukan atas pertimbangan khusus konflik aktual (Maluku; SARA dan Aceh; GAM) yang melanda kedua wilayah tersebut. Bagi TNI AD Kodam Bukit Barisan; meliputi Aceh dan Kodam Trikora; meliputi Maluku keduanya dinilai sudah tidak efektif dan efesien lagi dalam menangani konflik tersebut. Selain pertimbangan konflik penambahan Kodam juga didasarkan atas berbagai sebab-sebab internal dan ekternal TNI AD. Sebab-sebab internal TNI AD diidentifikasi ke dalam faktor profesionalisme, orientasi politik dan orientasi ekonomi. Sedang sebab-sebab eksternal TNI AD meliputi faktor rekomendasi kebijakan (formulasi politik dan format kebijakan) pemerintahan sipil dan faktor stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.Pasca Gerakan Mei 1998 tugas dan fungsi -Kodam-- Koter TNI AD masih menyentuh pelaksanaan fungsi sospol. Penyebab utamanya adalah karena dalam struktur Koter TNT AD masih terdapat fungsi non-militer; fungsi pembinaan teritorial (binter) yang dalam prakteknya dapat bermakna luas. Kebijakan TNI AD menambah Kodamnya menunjukkan kecenderungannya ke arah `pretorian populis' (mass pretorian) dan `moderator pretorian' untuk beradaptasi dengan pemerintahan sipil `model liberal' tuntutan reformasi, setelah terlebih dahulu beralih ke tipologi 'arbitrator army' untuk tetap sebagai `pasukan bedah besi' dengan sedikit berpartisipasi di pemerintahan (co-ruler).Koter TNI AD pasca Gerakan Mei 1998 yang masih terbukti memiliki fungsi sospol menunjukkan bahwa konteslasi hubungan sipil-militer masih berlangsung. Hal ini tentu akan mempengaruhi proses pembangunan pemerintahan demokratis karena menghambat pembentukan institusi militer profesional sebagai syarat utamanya.Kepustakaan : 74 buku, 11 dokumen, 2 makalah, 3 peraturan hukum, 35 surat kabar/majalah, dan 6 internet.

---

Territorial Command of Indonesian Army Post May Movement 1998: Case Studi the Reestablishment of Kodam Pattimura (Maluku) and Kodam lskandar Muda (Nanggroe Aceh Darussalam)This thesis examines the reformation of internal Indonesian Army (TNT AD) post Soeharto Rezime May 1998, especially the reestablishment of Kodam Pattimura and Kodam Iskandar Muda in post May 1998. There is public pressure for reforming the dual functions of Indonesian Military (Dwifungsi ABRI). In one hand, internal reformation is for restructuring Territorial Command of Indonesian Army. However, the qustion arises why the demand for restructuring of army brough more reestablishment of Kodam. Furthermore, then how the implementation of social and political functions of Indonesian army under the Territorial Command of Indonesian Army post May 1998.This study use some theories on civil-military conflicts, pretorian military, professional military, professional revolutionary military and total war. The methodology of this study included 4 aspects: comparative studies, qualitative, descriptive-explanatory, using in depth interview and limited observation toward similar phenomenon in Kodam Jaya DKI Jakarta. Furthermore, this study has two fold, the limitation to achieve data on pro-contra in internal Indonesian Military (Navy and Air Forces), second, the limitation of comparative study in between Military Forces.The result of research shows that the reason of reestablishment of Kodam Pattimura in Maluku and Kodam Iskandar Muda in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) is because of the unresolved conflict in both areas. Thas is conflicts on religius bases in Maluku and independent movement (Gerakan Aceh Merdeka) in NAD. Kodam Bukit Barisan which has responsibility including NAD and Kodam Trikora for Maluku are not effective and efficient to solve conflicts problems in both areas. Other reason are the interest of TNI on professionalism, political and economic interest which is categorized as internal reason. Moreover, external included policy recommendations of the civilian government (as civilian supremacy in democratic state), political and security stabilities.Post May 1998, one indicator of dual functions of Indonesian Military is the involvement of the Territorial Command of Indonesian Army (Kole. 7N/Al3) in social and political functions. The reasons are that the army still has a function in non military, such as territorial development. So, thus the reestablishment of the two Kodam shows that the military in Indonesia could be called `mass pretorian and `moderator pretorian to adapt with the civilian government which tends to used liberal model (the demand of reformation). So, there is the changing of typology of `arbitrator army' as `destroyer army' limited participations in government as coruler towards liberal model. in conclusion, this thesis on reestablishment of the Kodam shows that civil-military relation is still contested. It will influence of the development of democracy and become the obstacle of establish of professional army in Indonesia.Refrences : 74 books, 11 documents, 2 articles, 3 legislations and 35 Newspapers/Magazines and 6 from internet"

"Batam merupakan salah satu tujuan investasi yang menarik di Indonesia karena letaknya yang strategis yaitu kedekatan Batam dengan Singapura yang menjadi simpul distribusi dunia menciptakan potensi bagi Batam untuk menjadi lokasi manufaktur berorientasi ekspor dan juga kedekatan Batam dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran paling ramai didunia, menciptakan potensi bagi Batam untuk menjadi pusat logistik dan pusat entrepot partikuler (ekspor dan impor) dengan pelabuhan alih kapalnya.Karena posisi Batam menjadi salah satu potensi ekonomi nasional yang produktif, Batam mampu menghasilkan 13.08% ekspor non-migas nasional, juga menyumbang 9,22% surplus neraca perdagangan nasional (2002). Dengan potensi besar yang dimiliki sebagai kawasan strategis ditambah dengan status hukum yang diberikan selama maka peranan Batam semakin besar sebagai daerah perdagangan bebas. Status istemewa diberikan berupa pembebasan Bea Masuk (BM) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM) dan cukai, termasuk juga barang konsumsi.Dengan terbitnya PP No 63 Tabun 2004 Tentang Pemberlakuan PPN, PPnBM, dan BM beberapa pihak khawatir mengganggu kegiatan ekspor, impor dan di Kota Batam. Studi ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan pajak terhadap aktivitas ekspor dan impor serta perekonomian Kota Batam.Studi ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pajak di Kota Batam sejak 1 Januari 2004, walaupun terjadi penurunan nilai ekspor tapi bukanlah disebabkan oleh kebijakan penerapan pajak tersebut. Impor yang merupakan komponen langsung diterapkannya pajak terjadi kenaikan.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh kebijakan penerapan pajak terhadap kegiatan ekspor dan impor di Kota Batam serta perekonomian Kota Batam umumnya."

"Kepemimpinan merupakan faktor sentral yang mendinamisasi, menggerakkan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan berbagai faktor lain dalam organisasi. Tujuan penelitian ini ini untuk menguji hubungan antara hubungan kepemimpinan efektif kepala ruangan dengan kinerja perawat pelaksana dalam program pengendalian rnutu pelayanan keperawatan di RS Krakatau Medika Cilegon. Desain penelitian yang digunakan deskriptif korelasi dengan pendekatan cross scctional. Total sampel yang memenuhi kriteria inklusi yang digunakan pada studi ini berjumlah 72 responden. Instrumen yang digunakan adaiah modifikasi dari teori dan diuji validitas (r hitung > r table = 0,361), dan reliabilitas dengan a= 0,9298 (pemyataan kepemimpinan) dan a=0,9385 (pemyataan kinerja), untuk menguji hubungan antara kepemimpinan efektif kepala ruangan dcngan kincrja perawat pelaksana digunakan Product Moment Pearsons Correlation Coefficient.Berdasarkan hasil analisis univariat diperoleh bahwa responden yang paling banyak adalah perempuan (94,4%), pendidikan D III (90,3%), menikah (70,8), mengikuti pelatihan (72,2). Umur rata-rata 30,28 tahun, median 29 tahun, umur tertua 41 tahun dan termuda 22 tahun, dari hasil estimasi disimpulkan bahwa 95% diyakini rata-rata umur perawat pelaksana 28,08 tahun sampai 30,28 tahun. Berdasarkan analisis bivariat diperoleh bahwa semua komponen kepemimpinan yaitu : pengetahuan (p value 0,18), kesadaran diri (pvalue 0,75), Komunikasi (pvalue 0,47), energi (pvalue 0,41), tujuan (pvaluc 0,38), tindakan (0,20), dan kepemimpinan tidak ada yang berhubungan dengan kinerja perawat pelaksana. Dari hasil multivariat hanya komponen tindakan dan pengetahuan yang masuk pemodelan, dan keduanya bukan menjadi penentu atau dominan dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan hasil penelitian disaran kepada Pimpinan RS untuk meningkatkan kemampuan manajerial SDM keperawatan melalui pendidikan berkelanjutan baik formal maupun informal. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, penelitian dilanjutkan dengan metodologi kuasi eksperimen atau dengan kohort melalui observasi terus menerus.

---

Leadership is a central factor in an organization which reinforces, stimulates and invigorates and coordinates other organizations' factors. A head nurse is in an imperative position in influencing the staff nurses' performance. The purpose of the study was to identify if there was any relationships between the effectiveness of leadership of a head nurse and staff? nurses performance. A cross sectional design using a descriptive corelation method was chosen. A sample of 72 respondents was selected using inclusion criteria. The instrument of this research was modified based on the theoretical framework applied to this study. The statistical analysis was performed by Product Moment Pearsons's Correlation Coefficient Methods.

Univariate analysis of the data indicated that the biggest part of the respondents was women (94.4%), 90.3% held diploma educational background, married 70.8%, having trainings (72.2%). The average age of the respondent was 30.28 year old, median value was 29 years old, the oldest was 41 year old and the youngest was in 22 year old. The univariate analysis suggested that all leadership components, namely knowledge (pvalue= 0.18), self awareness (pvalue=0.75), communication (pvalue=0.47), energy (pvalue=0.41), goals (pvalue=0.38), implementations 0.20%), and leadership did not significantly relate to staff nurses' performance. The result of this study suggested that the improvement of managerial competent nursing human resources into learning formal or informal study. Further result good, research continuing with Quasy Eksperimental to cohort studies into observers."

"Krisis tahun 1997 yang salah satu sumbernya diperkirakan berasal dari krisis nilai tukar bath Thailand, pada tahun 1998 menjalar ke Indonesia dan telah menyebabkan kontraksi pada perekonomian Indonesia hanya dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Hal ini mempunyai dampak langsung terhadap penurunan investasi di Indonesia sampai saat ini.Penelitian ini ingin menjelaskan secara empiris apakah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank sentral setelah krisis (tahun 1997 sampai dengan tahun 2004) efektif dalam menghambat pelarian modal dan berhasil meningkatkan investasi di Indonesia yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter (suku bunga, pinjaman luar negeri, harapan inflasi, kredit perbankan) belum dapat mendorong investasi di Indonesia.Kemungkinan besar faktor diluar ekonomi seperti politik, keamanan, kepastian hukum, peraturan perundang-undangan sangat berpengaruh terhadap peningkatan investasi di Indonesia."