Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak peraturan perpajakan Surat Edaran No 97/PJ/2011 terhadap tingkat solvabilitas, yang diukur melalui Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Risk Based Capital (RBC). Studi kasus dilakukan pada Perusahaan Asuransi Jiwa PT X selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2016. Seluruh data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit, dokumen internal terkait dengan perpajakan perusahaan, dan juga mengacu kepada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koreksi fiskal atas biaya cadangan premi asuransi jiwa yang menyebabkan hutang pajak bertambah mempengaruhi solvabilitas perusahaan setiap tahunnya, yaitu menyebabkan rasio DAR dan DER meningkat dan rasio RBC mengalami penurunan. ......The purpose of this study is to analyze the effect of tax regulation Circular Letter No 97/PJ/2011 to solvency ratio which measured by Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Risk Based Capital (RBC). Case Study was conducted in Life Insurance Company X during 2010 to 2016. All data used were sourced from audited financial statement, internal document related to corporate taxation, and refer to regulation issued by Indonesia government. The result showed that fiskal correction related to premium reserve expense which caused increasing tax liabilities affect on corporate solvency ratio on each year. It will increase DAR and DER ratio, and decrease RBC ratio.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemberian fasilitas pembebasan PPnBM pada Kendaraan Umum yang menggunakan armada mewah. Penelitian bertujuan untuk memperbandingkan latar belakang peraturan terbaru dan peraturan sebelumnya terkait pembebasan PPnBM pada kendaraan umum tersebut. Disamping itu, penelitian bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan fasilitas pembebasan PPnBM atas penyerahan kendaraan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna kuning dari segi fungsi budgetair dan regulerend pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan literatur berasal dari buku, peraturan, dan sumber lain. Hasil penelitian menyimpulkan latar belakang pemberian fasilitas pembebasan PPnBM pada kendaraan umum adalah untuk memajukan transportasi massal. Kemudian, dari segi perkembangan peraturan PPnBM, kecenderungan kebijakan pemerintah semakin membatasi kendaraan bermotor. Kemudian ditinjau dari fungsi budgetair pajak, menimbulkan potential loss PPnBM. Dari segi regulerend PPnBM, pembebasan PPnBM bagi kendaraan mewah yang awalnya digunakan sebagai kendaraan umum tidak sejalan dengan maksud dan tujuan pengenaan PPnBM.

---

This research evaluate the government policy about luxury tax exemption on luxury public car. The purpose of this study was to know and analyze rationale about luxury tax exemption on public cars. It analyze comparison from the recent regulation to previous regulation that regulate about luxury tax on public cars. This research analyzed about luxury tax exemption on public cars based on budgetair and regulerend tax function. This research used qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected by means of deep interview and literatures from books, rules, and other sources. The results of this research conclude that rationale of luxury tax exemption on public transportation was the goverment’s intention to enhance mass transportation. Then, on develompent of regulation on luxury tax on vehicle tend to more disincentive to private motor vehicles than previous regulation. This, is goverment's intention to reduce the externalities produced by motor vehicles. Then in a budgetair function view, this regulation can lead to a potential loss in luxury tax on vehicle. In a regulerend function view, this luxury tax exemption for luxury cars that were initially used as public transport is incompatible with the aim and objectives of taxation on luxury tax.