Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pada dasarnya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum dan HAM. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada Pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara Pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut. Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disingkat dengan MPD) di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disingkat dengan MPW) di Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disingkat dengan MPP) di Jakarta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tersebut dimana di dalamnya ada unsur Notaris, dan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, Pemerintah, dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif. Atas latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan pada penulisan tesis ini antara lain 1.Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan majelis pengawas pusat notaris terhadap notaris?. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengadili putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris? Dengan menggunakan metode penelitan normatif kemudian atas permaslahan tersebut didapatkan hasil penelitian sebagai berikut putusan majelis pengawas notaris pusat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan terakhir dalam hal pemberhentian sementara notaris. Akibat Hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris adalah dengan pemberian sanksi. Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengadili putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris karena Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.

---

ABSTRACT
Basically who has the authority to supervise and examination of the Notary is the Minister of Law and Human Rights, the implementation of the Supervisory Council of Ministers formed a Notary . Minister as the head of the Department of Justice has the task to assist the President in performing government affairs in the field of law and human rights. Thus there is the supervisory authority of the Notary to the Government , so relating to the way the government have the authority to control . Notary supervision is done by the Minister by forming a Notary Supervisory Council composed of the Regional Supervisory Council (hereinafter referred to as MPD ) in the District / City , Region Supervisory Council (hereinafter referred to as MPW ) at the Provincial and Central Supervisory Council hereinafter referred to as MPP ) in Jakarta . This is in accordance with the provisions of Article 67 of Law Number 30 Year 2004 concerning Notary . Supervision and inspection of Notary conducted by the Supervisory Council which would have included elements of Notaries, While other elements are external elements that represent the academic world , government , and society . The combination of the Supervisory Council membership is expected to provide synergies supervision and inspection of the objective. Above background above problems can be formulated in this thesis include power 1.How binding sanctions against the central supervisory council notary ? . Is the State Administrative Court to hear the verdict of the Central Supervisory Notary ? By using the above method then permaslahan normative research the research results obtained following the decision of the notary center supervisors have the force of binding and final in the event of suspension notary . Due to the verdict of the Law on Notary Notary Supervisor is the sanction . State Administrative Court to hear the verdict of the Central Supervisory Notary for the position as a Supervisory Council or Board Position TUN has the authority to make or issue a decision letter or Assessment relating to the results of monitoring , inspection or sanctions directed against the concerned Notary .