Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tata cara penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara yang dilihat dari aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguraikan dan memberikan masukan terhadap penerapan dari penyelesaian tindak pidana pajak di luar pengadilan dan aturan hukum atas tindak pidana tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) memberikan peluang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Pasal 44B UU KUP juga memberikan peluang penerimaan negara yang lebih besar. Penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan telah sesuai dengan tujuan utama pajak dan tidak menyalahi asas hukum yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACT
This study discusses the criminal acts committed by the taxpayer, the completion of that case according to the General Provision of Taxation Law and the settlement outside the court and its effect on state revenues which are viewed from the aspect of fairness in tax collection. The approach of this study is qualitative, while the method is descriptive. The main objective was to describe and provide input to the implementation of criminal tax settlement outside the court and the rule of law for such crime. The study concluded that article 44B in General Provisions of Taxation Law provides the opportunity for taxpayers to resolve crimes carried out without going through the court process. This article also provides opportunities for greater state revenues. Completion of criminal offenses in the field of taxation based on tax legislation without going through the court process conducted in accordance with the primary purpose and does not violate the principle of tax law in Indonesia.

Abstrak :
PT X merupakan suatu industri manufaktur yang memproduksi komponen otomotif, yatiu piston Ketatnya persaingan diantara produsen piston menyebabkan PT. X harus mampu menghasilkan piston yang memiliki keunggulan kualitas dengan biaya produksi yang rendah dan pengiriman tepat waktu. Oleh karena itu kondisi mesin dan peralatan yang handal, ketersediaan mesin dan peralatan yang tinggi serta terhindamya mesin dan peralatan dari kerusakan dini sangat diperlukan Untuk itu dibutuhkan suatu kegiatan pemeliharaan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatur beban kerja menentukan jumlah tenaga kerja yang efektif dan ekonomis serta perencanaan jadwal pemeliharaan pencegahan pada mesin-rnesin machining. Pada penelitian ini ditentukan waktu kerja selama setahun, penentuan beban kerja yang didasarkan pada waktu kerja, tenaga kerja yang dibutuhkan dan frekuensi kegiatan perneliharaan pencegahan. Melalui penelitian ini diperoleh pengaturan beban kerja yang cukup merata selama 49 minggu. penentuan jumlah tenaga kerja yang didasarkan pada beban kerja terbesar dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan pencegahan pada mesin-mesin machining. Diharapkan hasil dari perencanaan jadwal pemeliharaan mesin-mesin machining ini dapat dijadikan acuan dalam merawat setiap bagian dari mesin-mesin tersebut sehingga mesin-mesin tersebut selalu dapat bekerja dengan optimal.

Abstrak :
Skripsi ini membahas kebijakan tarif cukai pada minuman berpemanis (sugar-sweetened beverages) yang diterapkan di negara Arab Saudi, Amerika Serikat, Barbados, Chili, Filipina, Inggris, Jerman, Meksiko, Perancis, Spanyol, dan Zambia. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui hubungan penerapan kebijakan tersebut terhadap penurunan konsumsi minuman berpemanis dan kejadian overweight dan obesitas. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang dilakukan pada 20 artikel terpilih dengan tahun publikasi dari 2010-2020. Hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan tarif cukai dapat menurunkan konsumsi minuman berpemanis, sehingga berpotensi mencegah kejadian overweight dan obesitas. Keberhasilan penerapan kebijakan tarif cukai ini didorong oleh beberapa faktor seperti dukungan antar lembaga, skema pajak yang diterapkan, hingga kesadaran masyarakat. ......This thesis discusses the implementation of excise tax policy on sugar-sweetened beverages (SSB) in various countries, such as Saudi Arabia, United States, Barbados, Chili, Philippine, United Kingdom, Germany, Mexico, France, Spain, and Zambia as an effort to prevent noncommunicable diseases. The aim is to find out the relationship between the application of the policy to the decrease in consumption and the incidence of overweight and obesity. This study is a qualitative research with a literature review approach on 20 published articles between 2010-2020. The results showed that excise tax policy can reduce the consumption of SSB, so that it could potentially prevent overweight and obesity. The successful implementation of the excise policy encourages several factors such as inter-agency support, scheme of tax applied, to public awareness.

Abstrak :
Penelitian mengenai Persatuan Ulama Seluruh Aceh pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945 ? 1949 ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang Ulama Aceh yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini hanya menggunakan sumbersumber tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ulama Aceh telah dapat berorganisasi dengan baik yang dibuktikan dengan berdirinya Persatuan Ulama Seluruh Aceh pada 5 Mei 1939 di Matang Glumpangdua. Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945 ? 1949, PUSA bersama rakyat Aceh dan pemerintah secara aktif ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan mereka/Ulama PUSA memberantas para penentang prolamasi yaitu Teuku Daud Cumbok dan pengikut-pengikutnya yang mengharapkan Belanda kembali datang dan mengatur Aceh. Selain itu PUSA yang memegang pemerintahan di Aceh selama masa revolusi juga mengatasi gerakan perlawanan terhadap pemerintah di Aceh yang terkenal dengan Gerakan Sayid Ali. Dalam bidang agama, PUSA meluruskan kegiatan beribadah penganut Islam dengan memberantas praktik salik buta yang mereka nilai menyesatkan masyarakat serta melarang adanya kegiatan-kegiatan beribadah yang dianggap tidak sesuai dengan Al Quran dan Hadits, seperti pelaksanaan perayaan Maulid Nabi dan peringatan kematian.