Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan permasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam aset Negara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solvency test) dalam kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain perskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah mengubah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dengan menghilangkan kata-kata “terbagi atas saham”; MA Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnya mengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN; UU Kepailitan harus segera direvisi dengan mencantumkan tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solvency test) sebagai salah satu syarat mengajukan Kepailitan.

---

The focus of this study is discusses the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia, which are shaped as the state-owned company based on the Bankruptcy Law and problems related with assets of PT Dirgantara Indonesia, including assets of the State or assets of the company and the needs of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) in the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia. This research is qualitative research with perskriptif design. Research results suggest that the best step that can be done is to change the provisions of the Explanation of Article 2, paragraph (5) of Bankruptcy Law with erase the words “divided into shares”; Mahkamah Agung as a State Supreme Court must be consistent with the decision, especially about the decision of the Supreme Court considered the status of the state-owned company assets; Bankruptcy Law should be revised to include tests of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) as one of the requirements to Bankruptcy."

"ABSTRAKTesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatussebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan danpermasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam asetNegara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untukmembayar utang dan kesehatan keuangan (solveney tesi) dalam kasus KepailitanPT Dirgantara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desainperskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa langkah terbaik yang dapatdilakukan adalah mengubah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUKepailitan dengan menghilangkan kata-kata "'terbagi atas saham”; MA SebagaiPengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnyamengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN; UU Kepailitanharus segera direvisi dengan mencantumkan tes kemampuan untuk membayarutang dan kesehatan keuangan (solveney tesi) sebagai salah satu syaratmengajukan Kepailitan.

---

ABSTRACTThe focus o f this study is discusses the Bankruptcy case o f PT DirgantaraIndonesia, which are shaped as the state-owned company based on theBankruptcy Law and problems related with assets o f PT Dirgantara Indonesia,including assets o f the state or assets of the company and the needs o f test for theability to pay debt and financial health (solvency test) in the Bankruptcy case o fPT Dirgantara Indonesia. This research is qualitative research with perskriptifdesign. Research results suggest that the best step that can be done is to changethe provisions o f the Explanation of Article 2, paragraph (5) o f Bankruptcy Lawwith erase the words “divided into shares”; Mahkamah Agung as a StateSupreme Court must be consistent with the decision, especially about thedecision o f the Supreme Court considered the status o f the state-owned companyassets; Bankruptcy Law should be revised to include tests o f test for the ability topay debt and financial health (solvency test) as one o f the requirements toBankruptcy."