Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) dalam kegiatan pengisian daya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) melalui pelayanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di DKI Jakarta, ditinjau dari asas certainty atau kepastian hukum dalam perpajakan. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian dan inkonsistensi perlakuan pajak antara penyedia layanan SPKLU milik negara (PLN) dan swasta, baik dari sisi tarif PBJT-TL yang dikenakan maupun nilai dasar pengenaan pajaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pemungutan PBJT-TL dalam kegiatan pengisian daya KBLBB sudah memenuhi asas certainty. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan belum adanya regulasi spesifik mengenai tata cara pemungutan dan pengawasan PBJT- TL dalam kegiatan pengisian daya KBLBB sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum, baik bagi penyedia layanan maupun pengguna. Selain tantangan, kondisi ini juga membuka peluang untuk perbaikan kebijakan, harmonisasi aturan antarinstansi, serta penguatan sistem perpajakan daerah dalam menyambut transisi energi nasional menuju kendaraan listrik.

---

This study aims to analyze the implementation of the Specific Goods and Services Tax on Electricity (PBJT-TL) in Battery Electric Vehicle (BEV) charging activities through Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) in Jakarta, viewed from the principle of legal certainty in taxation. The main issue addressed in this research is the inconsistency and disparity in tax treatment between state-owned (PLN) and private SPKLU service providers, particularly in terms of PBJT-TL rates and the determination of the taxable base. The research employs a post-positivist quantitative approach with qualitative data collection techniques, including field studies and literature review. The findings indicate that the collection of PBJT-TL in BEV charging activities generally aligns with the principle of legal certainty. However, the study also reveals the absence of specific regulations regarding the procedures and supervision of PBJT-TL collection in EV charging activities, resulting in legal uncertainty for both service providers and users. Despite these challenges, the situation also presents opportunities for policy improvement, regulatory harmonization across institutions, and the strengthening of regional tax systems in support of the national energy transition toward electric vehicles."