Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Iuran Pemeliharaan Lingkungan merupakan suatu kewajiban penghuni apartemen terhadap fasilitas umum yang disediakan pengelola apartemen. Namun, pemahaman penghuni akan Iuran Pemeliharan Lingkungan tidak cukup baik sehingga kerap menimbulkan permasalahan diantara penghuni dengan pengelola apartemen. Penghuni yang tidak memahami faktor-faktor pembentuk IPL merasa dirugikan akibat besarnya tarif IPL.Dan pengembang yang nakal dapat dengan semena-mena menaikkan tarif karena tidak adanya pemantauan kritis dari penghuni apartemen. IPL terbentuk atas dua faktor besar yaitu, luas bangunan untuk fasilitas umum pada apartemen dan juga pemeliharaan fasilitas umum apartemen. Luas bangunan fasilitas umum apartemen terdiri atas persentase luas sirkulasi apartemen dan fasilitas penunjang. Sehingga diperlukan pengaturan persentase luas bangunan yang proporsional agar fasilitas umum efektif untuk juga jumlah unit yang ada. Pemeliharaan fasilitas umum berkaitan erat dengan pengelolaan gedung terdiri atas tahap development dan oprational. Diperlukan tahapan development yang matang agar tahapan oprational menjadi lebih mudah. Tahapan development ini dititik beratkan pada komponen arsitektural dan utilitas pada sebuah bangunan.

---

Apartment Service Charge is one of the residents responsibility for public facilities provided by the apartment management. However, the residents understanding about Apartment Service Charge is not good enough, so it often causing problems between residents and apartment management. The residents who do not understand the service charge factor, feel disadvantaged due to the large service charge rate. And the cheating developers can arbitrarily raise the rates because there is no critical monitoring of apartment residents. Apartment Service Charge is formed by two major factors. The first is building area for public facilities in apartments and also the maintenance of public facilities for apartments. The building area of public apartment facilities consists of a percentage of the circulation area of the apartment and supporting facilities. Therefore, a proportional proportion of building area is needed so that public facilities are effective for the number of units available. Maintenance of public facilities related to the building management consists of development and operational stages. Development stages are needed in order to make the operational stages easier. This stage of development focuses on architectural and utility components in a building

Abstrak :
Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III (1980). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist sehingga penelitian akan disusun dengan data, bukti, dan pertimbangan ilmiah yang mempunyai dasar teori dan bersifat logis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok berdasarkan empat faktor yang mempengaruhi implementasi program menurut George Edwards III belum diterapkan dengan baik oleh para pelaksana. Terdapat permasalahan pada indikator kejelasan komunikasi dan tidak adanya SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Saran yang dapat diberikan mengenai proses implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok adalah dengan memperbaiki beberapa kekurangan terkait dengan proses transmisi dalam mengkomunikasikan isi pesan kebijakan dan penerapan SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni agar menciptakan keseragaman cara kerja antar pelaksana program. ......This thesis discusses about the factors that affecting the implementation of the rehabilitation program for Uninhabitable Houses in Mekarsari Sub-District, Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department by using the concept of implementing public policies from George C. Edwards III (1980). The approach used in this research is post positivist so that the research will be arranged with data, evidence, and scientific considerations that have a theoretical basis and are logical. The data used in this study were obtained by qualitative collection techniques through in-depth interviews and library research. The results showed that the implementation of rehabilitation of uninhabitable houses in Mekarsari Subdistrict Cimanggis District by the Department of Housing and Settlements of the City of Depok based on four factors that influenced the implementation of the program according to George Edwards III had not been implemented well by the implementers. There are problems with communication clarity indicators and the absence of Standard Operating Procedures (SOP) on the implementation of an uninhabitable housing rehabilitation program. Suggestions that can be given regarding the implementation process of the Uninhabitable Housing Rehabilitation Program in the Mekarsari Sub-District Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department is to correct some of the deficiencies associated with the transmission process in communicating the contents of the policy message and the application of Standard Operating Procedures (SOP) in the implementation of the uninhabitable housing rehabilitation program in order to create a uniformity way of working between program implementers.