Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Energi khususnya tenaga listrik sangat penting untuk pembangunan ekonomi;Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 menilai bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tenaga listrik harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun demikian pengembangan sektor ketenagalistrikan juga bergantung terhadap ketersedian infrastruktur penunjangnya. Khususnya dalam hal ini di bidang ketenagalistrikan yang menggunakan sumber energi baru dan terbarukan adalah Sistem Penyimpanan Energi atau Energy Storage System (ESS). ESS memenuhi fungsi penting dalam sistem energi, khususnya dalam memastikan stabilitas dan keandalan pasokan. Pada dasarnya aturan terkait ESS juga disinggung dalam peraturan turunan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tepatnya di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan yang ada saat ini atau yang sudah ada tidak mengatur secara rinci teknologi penyimpanan. Sehingga mengingat sektor ini tergolong baru di Indonesia dan peraturan utamanya baru saja diundangkan, pelaksanaan proyek penyimpanan energi masih memerlukan adanya kebijakan dari pemerintah atau penerbitan peraturan lebih lanjut di tingkat menteri. ......Energy, especially electric power, is very important for Indonesia's economic development. This then makes electric power an important production branch for the state and which controls the livelihoods of many people, so that the Constitutional Court in its Court Decision Number 001-021-022/PUU-I/2003 considers that in accordance with Article 33 paragraph (2) of Law No. - the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia electric power must be controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. However, the development of the electricity sector is also supported by the availability of supporting infrastructure. Especially in the electricity sector, which uses new and renewable energy sources, namely the Energy Storage System (ESS). The ESS fulfills an important function in the energy system, particularly in ensuring and ensuring supply. Basically, the rules related to ESS are also mentioned in the derivative regulations of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, to be precise in Government Regulation (PP) No. 25 of 2021 concerning Implementation of the Energy and Mineral Resources Sector. The current or existing regulations are not regulated in detail on storage technology. So considering this sector is relatively new in Indonesia and especially recently promulgated, the implementation of energy storage projects still requires policy from the government or further publication at the level.

Abstrak :
ABSTRAK
Minyak dan gas bumi migas merupakan salah satu sumber energi yang memainkan peranan besar dalam perekonomian Indonesia, produksi migas tidak lagi mencukupi permintaan yang ada pada masyarakat maupun kegiatan ekspor. Keadaan ini akhirnya mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pada sektor hulu migas. Pemerintah bekerjasama dengan pihak kontraktor untuk melakukan kegiatan usaha pada sektor hulu migas. Skripsi ini akan mengkaji bagaimana Permen ESDM No.8 Tahun 2017 lebih dikenal dengan Permen Gross Split . Fokus penelitian pada skripsi ini adalah tidak adanya ketentuan mengenai PPN atau PPN dan PPnBM terhadap barang dan/atau jasa yang dihadirkan kontraktor, yang berimbas pada ketidakpastian hukum terkait pajak yang dikenakan terhadap barang dan/atau jasa yang dihadirkan kontraktor dalam kegiatan usaha pada sektor hulu migas. Selain itu juga akan dituliskan mengenai perbandingan ketentuan Permen Gross Split dengan ketentuan sebelumnya mengenai pembayaran kembali reimbursement terkait PPN atau PPN dan PPnBM dalam Kontrak Kerja Sama yang diatur pada PMK No. 158/PMK.02/2016. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Temuan yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah pemenuhan fungsi pajak sebagai reguleren dan budgeter dalam kegiatan industri hulu migas. Selain itu juga dimuat mengenai evaluasi Permen Gross Split dan proyeksinya terhadap perekonomian negara.

---

ABSTRAK
Oil and gas oil and gas is one source of energy that plays a major role in the economy of Indonesia, oil and gas production is no longer sufficient for the demand in the community and export activities. This situation eventually prompted the Government to increase its activities in the upstream oil and gas sector. Therefore, the Government cooperates with the contractor to conduct business activities in the upstream oil and gas sector. This thesis will examine how reguliton of the ministry of energy and mineral resources No.8 Year 2017 better known as Gross Split regulation . The research focus on this thesis is about the absence of provisions on Value Added Tax VAT or VAT and Sales Tax on Luxury goods or services presented by contractors, which affects the legal uncertainty related to taxes imposed on goods and or services presented by contractors in business activities in the sector of Upstream oil and gas. It will also be written as the comparison of the provisions of the Gross Split Regulation with the foregoing provision of reimbursement in the Cooperation Contract set forth in the PMK No. 158 PMK.02 2016. Research method in writing this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and also using library materials. The findings to be submitted in this study are the fulfillment of tax functions as a reguler and budgeter in upstream oil and gas industry activities. It was also published on the evaluation of Gross Split and its projection of the country 39's economy.