Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas analisa perlakuan pajak penghasilan atas rencana merger dan akuisisi dalam kaitannya dengan langkah-langkah dalam merger dan akuisisi. Dikaji mengenai bentuk dan langkah dalam merger dan akuisisi yang dapat diterapkan oleh perusahaan yang berdomisili di kawasan perdagangan bebas Batam dan Bintan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alternatif merger dengan menggunakan nilai buku yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak akan memberikan efisiensi atas pajak penghasilan dibandingkan dengan alternatif akuisisi karena perusahaan dapat terhindar dari adanya pajak penghasilan capital gain atas harta perusahaan yang dialihkan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan informasi mengenai suatu permasalahan, wawancara narasumber ahli, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze the income tax treatment for merger and acquisition in relation with the steps for merger and acquisition. Will be analyzed the model and steps in merger and acquisition that can be applied by companies domiciled in the Batam and Bintan free trade zone. The research concludes that the alternative merger using book value as approved by the Director General of Taxation will provide income tax efficiency compared to the acquisition alternative because the company can be prevented from the income tax due on capital gain on assets transferred. The study is conducted in analytical descriptive in order to explain related information by interviewing the expert and perform qualitative analysis from related literature and regulations."

"ABSTRAKTingginya persaingan usaha di dalam era globalisasi telah mendorong perusahaan-perusahaan yang berkembang untuk mengambil langkah yang dapat mengamankan posisinya antara lain melalui efisiensi, peningkatan daya saing dan produktivitas. Peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan dapat dilakukan melalui merger. Dalam kaitan ini, melalui kebijakan perpajakan, pemerintah telah memberikan kemudahan (fasilitas) perpajakan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan merger dengan nilai buku yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Syarat-syarat yang diberikan dalam PMK memiliki kendala bagi pelaku usaha karena secara bisnis tidak efisien bahkan menimbulkan ketidakadilan untuk diterapkan. Selain itu Peraturan Menteri Keuangan tersebut bukan termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sehingga isi pengaturan PMK tersebut dapat dibatalkan oleh Hakim khususnya Hakim Pengadilan Pajak ketika terjadi banding antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakpastian hukum. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Pemerintah harus membuat Peraturan Perundang-undangan setidaknya Peraturan Pemerintah khusus mengenai fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan merger.

---

ABSTRACTThe high competition in era of globalization has encouraged developing companies to take actions to secure a business among others through efficiency, increased competitiveness and productivity. Increased efficiency and productivity of the company can be done through mergers. In this regard, through tax policy, the government has made it easier (facilities) taxation for Taxpayers in merger activity with the book value that is regulated by the Minister of Finance. The requirements given in the Minister of Finance regulation (PMK) has a constraint for businesses because it is not efficient for business even cause injustice to be applied. In addition, the Minister of Finance regulation is not included in the hierarchy of legislation in Indonesia so that the contents of the PMK settings can be canceled by the Judge at the Tax Court Level especially when there is an appeal between the taxpayer and the Directorate General of Taxation. This can be lead to inefficiency and legal uncertainty. To anticipate these problems, the Government should make a Legislation atleast Government Regulation on tax privileges for Taxpayers in merger activity."

"Tingginya persaingan usaha di dalam era globalisasi dan pasca pandemi Covid-19 telah mendorong perusahaan-perusahaan yang berkembang untuk meningkatkan modal usahanya dengan mengambil langkah yang dapat mengamankan posisinya untuk dapat bertahan menghadapi kondisi tersebut melalui penggabungan usaha (merger) dengan perusahaan lain. Dalam transaksi merger diharuskan menggunakan nilai pasar, namun untuk mendorong penguatan modal dan investasi dalam negeri maka Pemerintah memberikan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan nilai buku dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.010/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha. Selanjutnya, transaksi penggabungan usaha tentunya berkaitan dengan Notaris karena pembuatan akta penggabungan. Fokus penelitian ini adalah meneliti mengenai Fasilitas Perpajakan terkait transaksi Merger yang dilakukan suatu badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian doktrinal yaitu dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menganalisis dan mengidentifikasi implikasi perpajakan atas penggabungan usaha, cara-cara Perusahaan dalam rangka penguatan modal dalam negeri serta menganalisis dan mengidentifikasi peran notaris dalam proses merger dan kontribusinya dalam memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak merger terkait ketentuan-ketentuan perpajakan dan pemenuhan persyaratan perpajakan penggunaan nilai buku, sehingga dapat menjadi panduan bagi regulator dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Merger memiliki konsekuensi perpajakan untuk bebas dari pajak apabila merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam PMK serta menjadi suatu upaya pendukung penguatan investasi dan penanaman modal dalam negeri. Selain itu, penelitian ini juga akan menyediakan wawasan tentang peran notaris dalam memfasilitasi dan memastikan kesuksesan proses merger.

---

The high business competition in era of globalization and post pandemic Covid-19 has encouraged developing companies to increase their business capital by taking actions that can secure their position to survive these conditions through mergers with other companies. In merger transactions, it is required to use market value, but there are provisions governing the use of book value, this is regulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 56/PMK.010/2021 concerning the Second Amendment to the Minister of Finance Regulation Number 52/PMK.010/2017 concerning the Use of Book Value for the Transfer and Acquisition of Property in the context of merger, merger, expansion, or business takeover. Furthermore, the business merger transactions are certainly related to Notaries due to the manufacture of Deed of Incorporation. The focus of this study is to examine the Tax Facility in relation to Merger transactions carried out by a Limited Liability Company (PT). The research method used in writing this thesis is a doctrinal research method, namely by using secondary data in the form of legal materials through literature studies. This research analysing and identifying the tax implications of merger, the Company's ways of strengthening domestic capital and identify the role of notaries in the merger process and their contribution in ensuring validity and compliance with applicable legal provisions. The results of this study are expected to provide a deeper understanding of the impact of mergers related to tax provisions and tax compliance requirements for the use of book value, so that it can be a guide for regulators and other stakeholders in dealing with similar situations in the future. Mergers have tax consequences to be tax free if the merger is carried out in accordance with the provisions regulated in the PMK and it is also a supporting effort for investment and strengthening domestic capital. In addition, this research will also provide insight into the role of notaries in facilitating and ensuring the success of the merger process."