Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian tukar menukar benda tidak bergerak berupa tanah berdasarkan Hukum Perjanjian, ketentuan Hukum Tanah Nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai keabsahan perjanjian tukar menukar benda tidak bergerak berupa tanah dalam Putusan No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sby. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tukar menukar tanah dinyatakan sah secara hukum jika telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian tukar menukar tanah dan memenuhi syarat sahnya suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah. Penulis tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa perjanjian tukar menukar tanah yang dilakukan para pihak adalah sah secara hukum. Menurut Penulis tukar menukar hak atas tanah yang dilakukan para pihak tidak sah karena tukar menukar tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah. ......This thesis aims to analyze the agreement for the exchange of immovable property in the form of land based on the Agreement Law, the provisions of the Indonesian Land Law and other related laws and regulations. The main subject in writing this thesis is the validity of the agreement to exchange immovable property in the form of land in the court verdict No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sby. The writing of this thesis uses a normative juridical research method with a descriptive analytical type of research. Based on the research, it can be observed that land exchange is legally valid if it has met the legal requirements of a land swap agreement and has met the legal requirements of a legal act of transferring land rights. The author disagrees with the deliberation of the Panel of Judges at the Surabaya District Court which states that the land exchange agreement made by the parties is legally valid. The author deduces that the exchange of land rights performed by the parties is  not valid because the exchange was conducted by a party who did not have the authority to carry out legal acts of transferring land rights.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian non-pertukaran objek bergerak dalam bentuk tanah berdasarkan Perjanjian Hukum, ketentuan Undang-Undang Pertanahan Hukum dan peraturan nasional dan terkait lainnya. Utama Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang keabsahan perjanjian Pertukaran benda tidak bergerak berupa tanah dalam Surat Keputusan No. 200/Pdt.G/2019/ PN.Sb. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian Jenis penelitian yuridis normatif adalah deskriptif analitik. Dari hasil Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pertukaran lahan dinyatakan legal secara hukum hukum jika memenuhi persyaratan perjanjian pertukaran tanah dan memenuhi persyaratan hukum perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah. Penulis tidak setuju dengan pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaña menyatakan bahwa perjanjian tukar menukar tanah telah dibuat dilakukan oleh para pihak adalah halal menurut hukum. Menurut penulis bursa Hak atas tanah yang dilakukan oleh para pihak menjadi tidak sah karena bursa saham dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah.
This study aims to analyze the non-exchange of object agreements moves in the form of land based on the Law Agreement, the provisions of the Land Law Other national and related laws and regulations. Main the problem in writing this thesis is about the validity of the agreement exchange of immovable objects in the form of land in Decree No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sb. The writing of this article uses a research metho This type of juridical normative research is analytical descriptive. From the results Based on the research, it can be seen that land exchange is legally declared legal law if it meets the terms of the land swap agreement and meet the legal requirements of the legal act of transferring land rights. The author does not agree with the consideration of the District Court Judge Surabaña stating that land swap agreements have been made done by the parties is lawful according to law. According to the authors of the exchange Land rights exercised by the parties are invalid because of the stock exchange carried out by parties who do not have the authority to do so legal act of transferring land rights.