Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai konsep dari pembiayaan ekonomi kreatif yang bersumber selain dari APBN dan APBD, serta pembiayaan yang sah dan tidak mengikat, juga mengenai mekanisme dan dasar pengaturan dari masing masing pembiayaan tersebut, selanjutnya diikuti dengan tinjauan bagaimana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian mengenai rencana pemerintah kedepannya untuk pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundangan-undangan Indonesia, buku, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian, Pemerintah haruslah memberikan definisi serta perlindungan terhadap ide ide kreatif dari ekonomi kreatif agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi penciptanya sehingga ekonomi kreatif di Indonesia dapat berkembang sesuai tujuan. ......This paper discuss about an explanation of the concept of creative economy financing that sources other than the APBN and APBD, as well as legal and non-binding financing, as well as the mechanisms and regulatory basis for each of these financing, followed by an overview of how the government has the responsibility to creative economy development in Indonesia. Then regarding the government's future plans for the development of the creative economy in Indonesia. This research is a normative legal research with secondary data in the form of Indonesian laws and regulations, books, and interviews with informants. The results of the research show that the government must provide definitions and protection for creative ideas from the creative economy so that they can provide economic value to their creators so that the creative economy in Indonesia can develop according to its goals.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dari situs internet yang definisikan sebagai situs bermuatan negatif dan bagaimana kah peraturan di Indonesia mengatur nya, serta mengenai mekanisme dari penanganan situs internet bermuatan negatif tersebut berdasarkan peraturan yang ada, selanjutnya diikuti dengan tinjauan bagaimana pembatasan terhadap akses kepada situs tersebut apabila dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak manusia untuk melakukan akses terhadap suatu informasi freedom of information dan public interest . Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundangan-undangan Indonesia, buku, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian, penanganan terhadap situs internet bermuatan negatif haruslah memperhatikan perkembangan teknologi yang ada dan haruslah memperhatikan hak atas akses terhadap informasi agar penanganan tersebut dapat dilakukan dengan sesuai tujuan dan tepat sasaran. ...... This paper discuss about the concept of a internet sites that is defined to be negative and how rsquo s the Indonesian law regulates it, and about the mechanism of negative site handling based of peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor 19 tahun 2014. Furthermore, it will be discussed about the human rights to have access to the information and how negative content handling related to it. This legal research uses normative juridical approach with secondary data from national, regulations, books, and interview with sources. The result of this research is that content handling is so related to limitation of human rights so it need to be regulated carefully so the goals of the regulation is reached.