Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kompetensi CEO terhadap manajemen laba serta peran pengawasan oleh bank dan reputasi CEO dalam memoderasi pengaruh kompetensi CEO terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan tiga tipe manajemen laba, yaitu manajemen laba agregat, akrual, dan riil. Sampel yang digunakan adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Hasil pengujian pada kompetensi CEO menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi CEO dalam menekan manajemen laba hanya terjadi pada manajemen laba agregat dan akrual, sedangkan kompetensi CEO dalam menekan manajemen laba riil tidak berpengaruh. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengawasan oleh bank dan reputasi CEO secara konsisten memperkuat pengaruh kompetensi CEO dalam menekan manajemen laba agregat, tetapi peran pengawasan oleh bank dan reputasi CEO cenderung memiliki peran subtitusi yaitu memperlemah pengaruh kompetensi CEO terhadap manajemen laba akrual. Sementara itu, peran pengawasan oleh bank dan reputasi CEO tidak menunjukkan pengaruh terhadap aktivitas manajemen laba riil.

---

ABSTRACT This study aims to obtain empirical evidence related to the effect of CEO competencies on earnings management, and the bank monitoring and the CEO reputation in moderating the effect of CEO competencies on earnings management. This study uses three types of earnings management, namely aggregate, accruals, and real earnings management. The sample used is a non-financial company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. The test results on CEO competencies indicate that the effect of CEO competencies in suppressing earnings management only occurs in aggregate and accruals earnings management, while CEO competencies have no effect in suppressing real earnings management. In addition, the results of the study showed that the bank monitoring and CEO reputation consistently strengthened the effect of CEO competencies in suppressing aggregate earnings management, however the the bank monitoring and the CEO reputation tended to have a substitution role, which weakened the effect of CEO competence on accrual earnings management. Meanwhile, the bank monitoring and the CEO reputation do not show any effect on real earnings management activities.

Abstrak :
Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik, khususnya pembeli dari pemenang lelang dalam suatu putusan re-eksekusi sebagai pembeli beritikad baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Permasalahan pokok adalah bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli beritikad baik dalam suatu putusan re-eksekusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli beritikad baik memiliki posisi tersendiri sebagai pihak yang dilindungi hak-haknya oleh hukum. Kepastian hukum pembeli beritikad baik menjadi terganggu oleh karena putusan re-eksekusi dimana terjadi eksekusi ulang objek sengketa yang pernah dieksekusi sebelumnya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dipindahtangankan yang kemudian dieksekusi lagi (re-eksekusi) oleh pihak yang sama terhadap objek yang sama pula dengan putusan lain yang berkekuatan hukum tetap. Perlindungan hukum pembeli beritikad baik dapat dilakukan dengan adanya kewajiban melalui proses gugatan kepada pembeli beritikad baik sebelum mengeksekusi objek, melalui perlawanan terhadap penetapan eksekusi serta melalui permohonan perlindungan hukum kepada instansi terkait. Permohonan perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan hukum kepada pembeli beritikad baik yang memerlukan perhatian lebih terhadap suatu putusan re-eksekusi. Hasil penelitian terhadap kasus menemukan bahwa Mahkamah Agung dalam balasannya atas permohonan perlindungan hukum dari pembeli beritikad baik melaksanakan fungsi pengawasannya dengan mengeluarkan penetapan yang pada dasarnya menganulir putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam rangka memperbaiki kesalahan hakim terdahulu dan memberikan kepastian hukum kepada pembeli beritikad baik. ......The focus of this thesis is the legal protection on good faith purchaser, especially buyer from an auction winner on a re-execution verdict as a good faith purchaser. This research uses library research method with secondary data as its data resources. The primary issue is what kind of legal protection can be implied to good faith purchaser on a re-execution verdict case. Result from the research shows that a good faith purchaser has its own position as a party that being protects by law for its rights. A good faith purchaser legal certainty can be obstructed by a re-execution verdict where an execution occurs again on the same object that has been executed before with a binding verdict and has been transferred to third party then being executed again (re-executed) by the same party on the same object with another binding verdict. Legal protection on good faith purchaser can be done with the obligation to file a law suit first to the good faith purchaser before executing the object, the right for the good faith purchaser to file a third party resistance and also by pleading and application for legal protection to the relevant institute. Application for legal protection is a form of legal protection that needs more concern on a re-execution case. The result of the case study shows that Supreme Court on its reply to an application for a legal protection from the good faith purchaser issued a decision that annulled a binding verdict, by carrying out its supervision function, Supreme Court fix its own judge error and provides legal certainty for a good faith purchaser.

Abstrak :
Work engagement merupakan kondisi pikiran yang memuaskan, positif, dan berkaitan dengan seluruh bentuk pekerjaan yang menantang. Hal tersebut mendeskripsikan kemampuan pegawai dalam membawakan kapasitas penuhnya terhadap pemecahan permasalahan, melakukan pengembangan layanan inovatif manajemen yang membentuk perbedaan, berhubungan dengan orang-orang, serta respon pegawai pada struktur organisasi, kebijakan, dan praktik yang mempengaruhi potensinya agar terikat dimana hal tersebut bergantung pada proactive personality, core self evaluation dan entrepreneur resilience. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pengaruh proactive personality dan core self evaluation terhadap work engagement dimediasi entrepreneurial resilience pada perusahaan Start-Up di Jabodetabek. Data diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada 250 responden dengan 45 pernyataan. Tehnik analisis data yang digunakan adalah structural equation modelling (SEM) dengan menggunakan software LISREL 8.0. Hasil penelitian menunjukkan proactive personality memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap work engagement, core self evaluation memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap work engagement, proactive personality memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap entrepreneurial resilience, core self evaluation memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap entrepreneurial resilience, entrepreneurial resilience memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap work engagement, proactive personality memiliki pengaruh positif terhadap work engagement dimediasi entrepreneurial resilience dan signifikan, dan core self evaluation memiliki pengaruh positif terhadap work engagement dimediasi entrepreneurial resilience ......Work engagement is a state of mind that is satisfying, positive, and associated with all forms of challenging work. It describes the ability of employees to bring their full capacity to problem solving, develop innovative management services that make a difference, relate to people, and employee responses to organizational structures, policies, and practices that affect their potential to be engaged where this depends on being proactive personality, core self-evaluation and entrepreneur resilience. The purpose of this study is to examine and analyze the effect of proactive personality and core self-evaluation on work engagement mediated by entrepreneurial resilience in Start-Up companies in Greater Jakarta. Data were obtained by distributing questionnaires to 250 respondents with 45 statements. The data analysis technique used is structural equation modelling (SEM) using LISREL 8.0 software. The results showed that proactive personality has a positive but insignificant effect on work engagement, core self-evaluation has a positive and significant effect on work engagement, proactive personality has a positive and significant effect on entrepreneurial resilience, core self-evaluation has a positive and significant effect on entrepreneurial resilience, entrepreneurial resilience has a positive and significant effect on work engagement, proactive personality has a positive effect on work engagement mediated entrepreneurial resilience but insignificant, and core self-evaluation has a positive effect on work engagement mediated entrepreneurial resilience

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan penghindaran pajak nonconforming dan conforming, serta peran moderasi dari faktor institutional terhadap hubungan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait trade-off antara penghindaran pajak nonconforming dan conforming. Dengan menggunakan analisis lintas negara yang terdiri dari 33 negara untuk sampel penghindaran pajak nonconforming dan conforming pada periode 2010-2020, penelitian ini menemukan bukti sebagai berikut. Pertama, analisis pada determinan penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak nonconforming dan conforming relatif lebih tinggi di negara dengan bahasa strong FTR dan risiko iklim yang tinggi. Selanjutnya, penghindaran pajak nonconforming relatif lebih rendah di negara dengan tax enforcement yang kuat dan book-tax conformity yang tinggi. Di sisi lain, penghindaran pajak conforming relatif lebih rendah di negara dengan tax enforcement yang kuat, tetapi lebih tinggi di negara dengan book-tax conformity yang tinggi. Kedua, analisis pada peran faktor institusional secara umum menunjukkan bahwa faktor institusional mampu memperlemah perilaku perusahaan (bahasa dan risiko iklim) untuk melakukan penghindaran pajak nonconforming dan conforming. Selanjutnya, interaksi faktor institusional yang paling efektif untuk mengurangi penghindaran pajak nonconforming dan conforming adalah interaksi antara tax enforcement dan public governance. Ketiga, analisis pada trade-off penghindaran pajak nonconforming dan conforming menunjukkan bahwa biaya dari penghindaran pajak nonconforming lebih besar daripada penghindaran pajak conforming pada negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi, perlindungan investor yang lebih rendah, public governance yang lebih baik, book-tax conformity yang lebih tinggi, dan tax enforcement yang lebih kuat. Sebaliknya, pada negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah, perlindungan investor yang lebih tinggi, public governance yang lebih buruk, book-tax conformity yang lebih rendah, dan tax enforcement yang lebih lemah, biaya dari penghindaran pajak conforming lebih besar daripada penghindaran pajak nonconforming. Terakhir, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi suatu negara dalam menghadapi permasalahan penghindaran pajak melalui analisis dua strategi penghindaran pajak secara bersamaan yaitu penghindaran pajak nonconforming dan conforming. Secara khusus, penelitian ini menitikberatkan suatu negara untuk lebih memprioritaskan penguatan pada dua faktor institusional, yaitu tax enforcement dan public governance. ......This research aims to provide empirical evidence regarding the factors associated with nonconforming and conforming tax avoidance, as well as the moderating role of institutional factors in these relationships. Additionally, the study seeks to establish empirical evidence concerning the trade-off between nonconforming and conforming tax avoidance. Using cross-country analysis comprising 33 countries for nonconforming and conforming tax avoidance samples during the period 2010-2020, this research yields the following findings. Firstly, the analysis of the determinants in this study indicates that nonconforming and conforming tax avoidance is relatively higher in countries with strong Future Time Reference (FTR) language and high climate risk. Furthermore, nonconforming tax avoidance is relatively lower in countries with strong tax enforcement and high book-tax conformity. On the other hand, conforming tax avoidance is relatively lower in countries with strong tax enforcement but higher in countries with high book-tax conformity. Secondly, the analysis of the role of institutional factors in general indicates that institutional factors have the capacity to weaken corporate behavior (language and climate risk) in engaging in both nonconforming and conforming tax avoidance. Furthermore, the most effective interaction of institutional factors in reducing nonconforming and conforming tax avoidance is the synergy between tax enforcement and public governance. Thirdly, the analysis of the trade-off between nonconforming and conforming tax avoidance indicates that the costs associated with nonconforming tax avoidance exceed those of conforming tax avoidance in countries characterized by higher levels of corruption, diminished investor protection, superior public governance, higher book-tax conformity, and more robust tax enforcement. Conversely, in countries with lower corruption levels, higher investor protection, poorer public governance, reduced book-tax conformity, and weaker tax enforcement, the costs of conforming tax avoidance surpass those of nonconforming tax avoidance. Finally, this research carries significant implications for a nation facing tax avoidance issues through the simultaneous analysis of two tax avoidance strategies, namely, nonconforming and conforming tax avoidance. Specifically, the study underscores the importance of prioritizing the strengthening of two institutional factors which are tax enforcement and public governance.

Abstrak :
Dengan pesatnya perkembangan teknologi informatika, manusia semakin dituntut untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan baru dalam menggunakan sebuah komputer. Berbagai fasilitas telah diciptakan sebagai usaha untuk membantu manusia dalam menggunakan sebuah komputer. Salah satu fasilitas yang memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, serta efektivas pemakaian adalah options help. Options Help itu sendiri adalah sebuah fasilitas bantuan bagi para pengguna suatu aplikasi, yang berisi petunjuk tentang cara-cara menggunakan suatu perangkat lunak, dan keterangan yang berhubungan dengan perintahperintah dalam sebuah aplikasi (Kamus lengkap dunia komputer, 2002). Dalam kenyataannya penggunaan options help masih sangat kurang diminati oleh para pengguna komputer. Hal ini bertentangan dengan tingginya kebutuhan akan penggunaan sebuah alat bantu, serta berbagai manfaat yang bisa didapatkan melalui penggunaan options help. Untuk menjawab permasalahan itu, penelitian ini menggunakan Unified theory of acceptance and use of technology (UTA UT) dari Davis, Davis, Morris dan Venkatesh (2003) untuk melihat performance expectancy (yaitu derajat kepercayaan individu bahwa menggunakan sebuah sistem dapat memberikan keuntungan tertentu dalam kinerjanya) yang dimiliki individu. Secara lebih lanjut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat Performance Expectancy pada pengguna dan non-penggupa Options Help dari perangkat lunak komputer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, sementara desain yang diterapkan berupa Ex Post Facto Fields Study (penelitian non-eksperimental yang dilakukan dengan cara studi lapangan atau di luar lab). Pengukuran dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner, dan penyusunan dari item-item kuesioner itu sendiri mengacu kepada alat ukur yang terdapat pada UTAUT. Secara lebih lanjut, kuesioner tersebut diberikan kepada 60 orang mahasiswa, dan mahasiswi yang berasal dari fakultas ilmu komputer serta fakultas psikologi universitas Indonesia. Hasil analisa penelitian memperlihatkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara performance expectancy pada pengguna options help dan nonpengguna options help. Baik kelompok pengguna maupun non-pengguna options help, memiliki persepsi bahwa options help cukup memberi manfaat dalam performa kerja mereka. Saran untuk penelitian meliputi validitas, dan reliabilitas dari alat ukur yang perlu dikembangkan, pengukuran terhadap determinan-determinan selain performance expectancy, dan pengetahuan lebih mendalam mengenai karakteristik seorang pengguna dan non-pengguna options help.

Abstrak :
Penelitian ini menguji pengaruh pimpinan dan komposisi wanita pada dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit terhadap kualitas laba. Pengukuran kualitas laba yang digunakan dalam penelitian menggunakan tiga model akrual diskresioner yang terdiri dari model Jones, model Modified Jones dan model Dechow-Dichev. Penelitian ini menggunakan data panel sebanyak 300 perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun (2012-2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris utama memiliki asosiasi positif dengan kualitas laba. Hasil penelitian juga menunjukan proporsi wanita pada dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

---

This research test the effect of female composition and female leadership on board directors, board of commissioners, and audit committe on earning quality. Earnings quality are measured using 3 models discrestionary-accruals i.e Jones model (1991), Modified Jones model (1995) and Dechow-Dichev model (2002). This research uses 300 non-financial companies which listed in Indonesia Stock Exchange, during the research period (2012-2014). The result shows female chief of commissioner brings possitive impact on earnings quality. The result also shows that the proportion of female sits on board directors, board commissioners and audit committe have possitive effect on earning quality.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Prinsip Good Co-operative Governance dalam Pengaturan mengenai badan usaha koperasi dan pengelolaanya di Indonesia, Permasalahan paling krusial yang dihadapi oleh koperasi di Indonesa saat ini adalah berkaitan dengan pengelolaanya yang kurang baik. Dengan demikian Penerapan Good Co-operative Govenrnance menjadi sangat lah penting dalam mendorong keberhasilan Badan Usaha koperasi dimasa yang akan datang, hasil penelitian menunjukan bahwa dari berbagai regulasi yang ada, baik Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 ataupun peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Mentri Kopersi dan UKM, belum sepenuhnya dapat mengakomodir penerapan prinsip-prinsip Good Co-operative Governance pada koperasi di Indonesia. Untuk itu kedepan sangat perlu adanya perbaikan terhadap undang-undang koperasi ditunjang dengan dibuatnya Pedoman Pelaksanaan yang mengakomodir semua prinsip dari Good Co-operativer Governance.

---

ABSTRACT
This thesis will discuss Good Co operative Governance Principles in the Regulation on co operative enterprise and its management in Indonesia. The most crucial issue currently faced by co operatives in Indonesia is related to poor management of co operatives. This means that the Implementation of Good Co operative Governance becomes extremely vital in encouraging the success of Co operative Enterprises in the future. The results of this research show that some existing regulations in Indonesia, both the Law Number 25 Year 1992 on Cooperatives and the regulation of implementation issued by the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, have not fully accommodated the implementation of Good Co Operative Governance principles at co operatives in Indonesia. Thus, it is absolutely necessary to make an improvement in the law on cooperatives in the future, supported by the development of implementation guidelines that can accommodate all Good Co operative Governance principles.

Abstrak :
Skripsi ini membahas perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahasia dagang sangat penting dilindungi dalam bisnis waralaba, karena dalam suatu bisnis waralaba dapat diketahui rahasia dagang pemilik hak (pemberi waralaba), sehingga potensi terungkapnya rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba menjadi besar. Tidak hanya terbatas pada pihak pemberi dan penerima waralaba saja, melainkan juga karyawan masing-masing pihak. Mengingat pentingnya perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian waralaba, maka perjanjian waralaba haruslah dibuat secara komprenhensif. Perjanjian tersebut tidak hanya harus dapat menjamin perlindungan rahasia dagang pada saat berlangsungnya perjanjian namun juga pada saat setelah perjanjian tersebut berakhir. Berdasarkan hal-hal tersebut, perjanjian waralaba hendaknya memuat klausulaklausula sebagai berikut: Secara spesifik menyatakan dalam perjanjian waralaba bahwa setiap hal yang terindikasi sebagai rahasia dagang milik pemberi waralaba dalam kaitannya dengan bisnis waralabanya dilisensikan kepada penerima waralaba dan tidak untuk dijual; Memasukkan klausula non-disclosure, noncompete, dan non-solicitation agreement dalam perjanjian waralaba dan juga perjanjian kerja terhadap karyawan masing-masing pihak; Memasukkan klausula yang mewajibkan penerima waralaba mengembalikan benda-benda yang terindikasi sebagai rahasia dagang milik pemberi waralaba secepatnya setelah perjanjian berakhir. ......This Thesis studies the trade secret law protection on a franchise agreement. This research uses library research method with secondary data as its data resources. Result from the research shows that trade secrets is very important to be protected on a franchise business system, because through a franchise business system, trade secret that was owned by the rights owner (franchisor) can be revealed, therefore the possibility of trade secrets being revealed is very high. Not only limited to the franchisor and the franchisee, but also to employees as well. Considering that trade secret protection is very important on a franchise business system, a franchise agreement must be made in a comprehensive way. The agreement must guarantee trade secret protection not only in the moment in which the agreement was made but also in the moment when the agreement has ended. According to things explained beforehand, a franchise agreement should provide provisions as follows: specifically state in the franchise agreement that any item indicates as the franchisor?s trade secret in its relation to the franchise business system are being licensed to the franchisee as opposed to being sold; includes non-disclosure, non-compete and non-solicitation provisions; includes specific provisions that require the immediate return of any of the franchisor?s trade secret after the end of the agreement.

Abstrak :
Tinjauan pustaka ini meninjau mengenai literatur-literatur yang membahas kebijakan luar negeri Singapura dengan menggunakan metode penelusuran dan pengorganisasian secara taksonomi dan historis. Tinjauan ini mengambil referensi melalui buku serta artikel jurnal pada tahun 1965 hingga 2022. Dalam tinjauan literatur ini, ditemukan bahwa kebijakan luar negeri Singapura didasari oleh vulnerability atau kerentanan. Kerentanan tersebut terbentuk dari tiga faktor yaitu historis, etnis, dan geografis. Secara historis, tinjauan ini juga melihat perkembangan kebijakan luar negeri Singapura sejak 1965 hingga saat ini berdasarkan perdana menterinya. Tinjauan ini merefleksikan bahwa literatur-literatur masih secara dominan ditulis oleh penulis yang berasal dari Singapura. Sintesis yang ditemukan adalah Singapura membuktikan bahwa negara kecil juga dapat memberikan pengaruh secara regional dan global, berbeda dengan teori realisme dalam hubungan internasional. Tidak hanya itu, kerentanan terlihat sangat di’imani’ dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Singapura. Penulis menarik kesimpulan bahwa kerentanan tersebut diimplementasikan oleh Singapura dengan memprioritaskan kebijakan luar negerinya terhadap AS dan Cina, dengan AS sebagai penyedia keamanan dan ekonomi global, serta Cina sebagai rising power dan kekuatan ekonomi regional. ......This literature review explores the works of literature on Singapore's foreign policy based on taxonomic and historical methods. Referring to books and journal articles from 1965 to 2022, its discovered that Singapore's foreign policy formed upon vulnerability, consisting of three key determinants, i.e. historical, ethnic, and geographical. Historically, this review discusses the development of Singapore's foreign policy from 1965 to the present based on its prime minister. This review reflects that the literature is still predominantly written by Singaporeans. The synthesis shows that Singapore proves that small countries can also exert influence regionally and globally, contrary to the realism theory in international relations. Additionally, vulnerability is seen as a 'high faith' in Singapore's foreign policy decision-makers. The author concludes that this vulnerability is implemented in Singapore by prioritizing its foreign policy toward the US and China, with the US as a provider of global security and economy, and China as a rising power and regional economic power.