Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk tujuan pengendalian konsumsi, pemerintah di dunia pada umumnya mengenakan cukai atas rokok. Cukai tersebut dikenakan baik dengan menerapkan sistem cukai ad valorem maupun sistem cukai spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara sistem cukai dan variasi harga di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pooled Least Square PLS dengan menggunakan data transaksional cukai di Indonesia tahun 2005-2017. Variasi harga diukur dengan menggunakan Interquartile Range to median ratio. Dengan data yang lebih lengkap dan periode yang lebih panjang, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa sistem cukai spesifik multitiers memilik efek seolah-olah seperti sistem cukai ad valorem. Semakin kompleks struktur cukai di suatu negara akan membuat variasi harga semakin besar.

---

ABSTRACT
For consumption control purposes, governments in the world generally charge excise on cigarettes. The excises are imposed either by applying an ad valorem excise system as well as a specific excise system. This study aims to see the relationship between excise system and price variation in Indonesia. The research method used in this research is Pooled Least Square PLS by using transactional data of excise in Indonesia year 2005 2017. Price variations are measured using the Interquartile Range to median ratio. With more complete data and longer periods, this study confirms that the specific excise system of multitiers has the effect as if it were an ad valorem excise system. The more complex the structure of excise duty in a country will make the bigger the price variation.

Abstrak :
Sesuai dengan panduan Tata Kelola Pemerintahan yang baik menurut Bappenas 2007 setiap badan publik harus berusaha menerapkan semua asas dan indikator GPG untuk dapat memberikan layanan yang terbaik kepada semua pemangku kepentingan dan mencapai visi misi dan tujuannya Selain itu setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah Pengadilan Pajak sebagai sebuah badan publik juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kedua amanat tersebut Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Tata Kelola Pemerintahan dan keterbukaan informasi publik dalam rangka mendukung asas transparansi di Pengadilan Pajak Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer wawancara dan data sekunder Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak sudah melaksanakan semua asas dan indikator Tata Kelola Pemerintahan yang baik Ada beberapa kelemahan yang penulis temukan di antaranya kurangnya sosialisasi dan publikasi luas tentang Pengadilan Pajak serta kurang optimalnya sarana pengaduan

---

Each public institution has to implement good public governance Bappenas 2007 and be transparent and disclose all of it rsquo s activities and results outcomes of its activities as mandated by Law Number 14 of 2008 concerning public disclosure It shall establish and develop information and documentation systems for managing public information properly and efficiently Tax Court as a public institution has the same obligation The study was conducted in order to analize how the implementation of Good Public Governance in Tax Court institution The study uses the qualitative method by analyzing primari data results of inteview and secondary data from various resources The research concluded that The Tax Court institution has implemented all the GPG priciple indicator established by Bappenas 2007 well We found some weaknessed such as the socialization activity that have to be improved and increased in order for the society to know well The Tax Court its functions its procedures and its activity;