Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta autentik dalam pembiayaan syariah menjadi instrumen hukum yang dibutuhkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi bank dan nasabah. Kepastian dan perlindungan hukum tidak lain untuk mengoptimalkan dana-dana pembiayaan yang akan disalurkan, guna meraih kesejahteran komunal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Melihat hal tersebut maka seorang notaris yang memiliki pemahaman dan kemampuan yang cukup serta mendalam terkait akad-akad syariah menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi. Selama ini seorang notaris dianggap layak dan dapat berpraktik untuk bank-bank syariah dilihat dari sertifikasi syariah yang diperolehnya memalui pelatihan yang diadakan lembaga tertentu. Apakah sertifikasi tersebut cukup dan layak untuk menjadi satu-satunya tolak ukur untuk menilai kemampuan seorang notaris dalam akad-akad syariah yang dibuatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian di Bank Syariah X Samarinda untuk memperoleh gambaran sampai sejauh mana bank dan notaris dalam mengejawantahkan prinsip syariah ke dalam akta autentik yang mereka buat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini merujuk pada telaah bahan pustaka atau data skunder. Tipologi yang digunakan adalah Tipologi Penelitian Eksplanatoris. Penelitian dengan Tipologi Eksplanatoris berguna untuk menerangkan, memperkuat atau menguji keadaan hukum yang sudah ada di Bank Syariah X Saamrinda. Berdasarkan tipologi tersebut, maka penelitian ini hendak menelisik peranan Notaris dalam pembuatan Akta Pembiayaan Syariah: Murabahah Dan Qardh di Bank Syariah X Samarinda. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan prinsip syariah dalam akad pembiayaan Murabahah dan Qardh di perbankan syariah X Samarinda sebagian besar telah menjalankan dan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa prinsip syariah yang dimaksud adalah terhindar dari unsur riba, maisir, gharar, haram atau zalim. Selain itu, penulis telah menemukan terkait kriteria notaris syariah berdasarkan prinsip yang terkandung dalam Surah (2) al-Baqarah ayat 282.

---

Authentic deeds in sharia financing are legal instruments needed to provide legal certainty and protection for banks and customers. Legal certainty and protection is none other than optimizing the financing funds to be distributed, in order to achieve mutual prosperity in accordance with the will of God Almighty. Seeing this, a notary who has sufficient and deep understanding and ability related to sharia contracts is non-negotiable. So far, notaries are considered feasible and can practice for Islamic banks, which can be seen from the sharia certifications they have obtained through training held by certain institutions. Whether the certification is adequate and appropriate is the only benchmark for assessing the ability of a notary in the sharia contract he makes. Based on this, the authors conducted research on Islamic Bank X Samarinda to obtain an overview of the extent to which banks and notaries embody sharia principles into the authentic deeds they made. This research uses juridical-normative research, namely library law research. This research refers to the study of library materials or secondary data. The typology used is Explanatory Research Typology. Research with explanatory typology is useful for explaining, strengthening or testing the existing legal situation at Bank Syariah X Saamrinda. Based on this typology, this study aims to examine the role of the Notary in making the Deed of Sharia Financing: Murabahah and Qardh at Sharia Bank X Samarinda. The results of the study explain that the regulation of sharia principles in the Murabahah and Qardh financing contracts in Islamic banking X Samarinda has mostly been running and in accordance with the provisions of sharia principles as stated in Article 2 of the Law of the Republic of Indonesia. Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, that sharia principles are meant by avoiding elements of usury, maisir, gharar, haram or unjust. In addition, the authors have found criteria related to sharia notaries based on the principles contained in Surah (2) al-Baqarah verse 282."