Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitan ini bertujuan untuk mencari suatu model estimasi imbal hasil yang sesuai untuk kondisi pasar seperti di Bursa Efek Jakarta. Hal ini menjadi penting mengingat dalam penilaian sekuritas seperti saham dibutuhkan suatu tingkat imbal hasil yang wajar, yang mencerminkan semua risiko yang relevan. Salah satu model estimasi imbal hasil yang diharapkan adalah Arbitrage Pricing Theory (APT). Konsep APT didasari oleh hukum satu harga (the law of one price), yaitu bahwa dua sekuritas yang memiliki karakteristik yang sama tidak dapat ditransaksikan pada harga yang berbeda. Jika sekuritas tersebut ditransaksikan dengan harga yang berbeda maka akan terjadt abitrage dengan membeli sekuritas yang berharga murah dan pada saat yang sama menjualnya dengan harga yang lebih tinggi sehingga akan diperoleh tingkat imbal hasil tanpa menanggung risiko. Hukum satu harga diasumsikan berlaku karena sekuritas-sekuritas di bursa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama (common factors), yang bersumber dari berbagai variabel makro ekonomi seperti, suku bunga, inflasi* fluktuasi kurs, perkembangan harga minyak, dan sebagainya. Dengan demikian, penelitian mengenai APT pada prinsipnya berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor makro ekonomi yang diduga mempengaruhi imbal hasil saham di suatu bursa. Pada penelitian ini, proses identifikasi faktor dilakukan secara intuitif yang bersumber dari berbagai referensi dan penelitian-penefitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, diidentifikasi sebanyak delapan belas variabel ekonomi makro yang diduga mempengaruhi tingkat imbal hasil rata-rata saham di BEJ selama periode waktu Januari 2001 sampai dengan September 2002. Faktor-faktor tersebut adalah : suku bunga SBI, suku bunga deposito bank pemerintah, suku bunga kredit, suku bunga investasi, tingkat produksi agregat (PDB), jumlah uang beredar, inflasi, pembelian bersih oleh investor asing, tingkat diskonto bank sentral Amerika dan Jepang, nilai tukar Rupiah terhadap Yen Jepang dan Dollar Amerika, indeks Nikkei, indeks Hanseng, dan indeks Dow Jones, perkembangan harga emas dunia, serta perkembangan harga minyak dunia. Kemudian dilakukan analisis cross-sectional dan uji statistik (/ test dan F test) untuk memverifikasi atau menolak ke-delapan belas variabel tersebut sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat imbal hasil rata-rata saham di BEJ. Hasil akhir menyebutkan hanya lima faktor yang signifikan (dimana t hitting lebih besar dari ( tabel, dan F hitting lebih besar dari F tabel) yaitu, suku bunga deposito bank pemerintah, tingkat diskonto bank sentral Amerika, perkembangan harga emas dunia, perkembangan harga minyak dunia, dan pembelian bersih investor asing di BEJ. Kemampuan menjelaskan faktor-faktor yang diidentifikasi (R2) sebesar 35,5%, sehingga 64,5% dari variasi tingkat imbal hasil rata-rata saham di BEJ disebabkan oleh faktor-faktor lain yang belum diidentifikasi. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengujian APT pada penelitian ini sangat tergantung pada sejauh mana variabel-variabel ekonomi yang digunakan mampu menjelaskan variasi tingkat imbal hasil rata-rata saham di BEJ. Dengan semakin banyaknya saham yang diamati (268 saham), dan semakin panjangnya periode waktu pengamatan maka akan semakin banyak variabel yang harus di dipertimbangkan.

Abstrak :
Latar Belakang: Insidens postdural puncture headache menggunakan jarum spinal ukuran kecil belum pernah diteliti di RSUPNCM. Saat ini di tempat kami jarum spinal yang tersedia yaitu jarum spinal Quincke ukuran 25G, 26G, dan 27G. Metode: Penelitian observasional ini dilakukan secara prospektif untuk mencari insidens postdural puncture headache sampai 72 jam pasca-anestesia spinal. Faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan pasien dan prosedur dihubungkan dengan PDPH dan dilakukan analisis regresi linear terhadap faktor-faktor tersebut. Hasil: Insidens postdural puncture headache pasca-anestesia spinal sebesar 6,6%. Kelompok usia <50 tahun memiliki kemungkinan 3 kali PDPH dibanding kelompok umur lebih tua. Jarum spinal 25G/26G Quincke memiliki kemungkinan 2 kali risiko MPDPH dibandingkan jarum 27G. Kesimpulan: Insidens postdural puncture headache setelah anesthesia spinal di RSUPNCM tidak berbeda dengan hasil laporan di tempat lain. ...... Background : Incidence of postdural puncture headache using small spinal needles was not yet investigated in RSUPNCM. In our centre we use Quincke spinal needle sizes 25G, 26G, and 27G. Methods : The incidence of postdural puncture headache was prospectively investigated until 72 hours after spinal anesthesia in 440 patients at RSUPNCM. Patient and procedure related factors were recorded and submitted to multiple logistic regression analysis to determine the relationship of these factors to postdural puncture headcahe. Results: The incidence of postdural puncture headache after spinal anesthesia were 6,6%. The age <50 years old is identified increase three times for PDPH compare to older. Larger needles Quincke (25G/26G) is identified increase twice for PDPH compare to 27G. Conclusion : The incidence of postdural puncture headache after spinal anesthesia at RSUPNCM is comparable to those reported elsewhere.

Abstrak :
Kemajuan teknologi informasi saat ini memudahkan dalam melakukan berbagai aktivitas online, khususnya di bidang investasi. Trading merupakan suatu kegiatan atau praktik dalam pasar modal yang merupakan kegiatan yang serupa tetapi tidak sama dengan investasi. Saat ini sedang ramai mengenai konsep investasi bernama trading binary option yang dilakukan melalui platform berbasis online yang mirip dengan kegiatan perjudian dan telah merugikan masyarakat. Metode penelitian penulis dalam penelitian ini ialah bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data jenis sekunder berupa bahan pustaka melalui peraturan perundang-undangan, artikel, dan pandangan ahli. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam studi atas pernyataan atau tanggapan yang dibuat oleh informan pada suatu topik atau masalah melalui wawancara. Dengan berdasar dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, tertulis komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka dan didalamnya tidak termasuk kegiatan binary option untuk dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Segala kontrak atas komoditi-komoditi bisa diperdagangkan jika ketentuan dan persyaratannya telah disetujui oleh Kepala Bappebti, oleh karena peraturan tersebut maka binary option bersifat ilegal karena tidak memiliki persetujuan. Bagi para korban affiiliator binary option dapat memperoleh perlindungan hukum dengan mengajukan upaya hukum secara pidana ataupun perdata. Para korban juga bisa mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku dengan mengajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan merujuk Undang-undang No. 31 Tahun 2014 dimana korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana berhak memperoleh restitusi. ......Advances in information technology currently make it easier to carry out various online activities, especially in the investment sector. Trading is an activity or practice in the capital market which is similar to but not the same as investing. Currently, there is a lot of buzz about an investment concept called binary options trading which is carried out through an online-based platform that is similar to gambling activities and has harmed the community. The author's research method in this study is normative juridical, using secondary type data in the form of library materials through legislation, articles, and expert views. Data analysis was carried out with a qualitative approach which was carried out in a study of statements or responses made by informants on a topic or problem through interviews. Based on Regulation Bappebti Number 3, 2019, it is written that commodities can be subject to futures contracts and do not include binary options activities to be traded on futures exchanges. All contracts on commodities can be traded if the terms and conditions have been approved by the Head of Bappebti, because of these regulations, binary options are illegal because they do not have approval. Binary options affiliate victims can get legal protection by filing Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Victims can also apply for restitution or compensation for the perpetrator by submitting to the Witness and Victim Protection Agency by referring to Undang-undang Number 31, 2014  where victims who have suffered losses due to criminal acts are entitled to restitution.

Abstrak :
Struktur molekul air melalui proses elektrolisa dapat dipecah menjadi gas O2 dam H2. Dengan menambahkan gas hasil elektrolisa air ke motor bakar 4 langkah sebagai bahan bakar. Gas ini dapat mengurangi peran bahan bakar minyak sebagai sumber energinya. Dengan menambahkan gas hasil elektrolisa air ke motor bakar 4 langkah sebagai bahan bakar. Agar dapat lebih mengurangi konsumsi bahan bakar derajat timing pengapian motor dimajukan beberapa derajat. Pengujian efisiensi ini dilakukan pada sepeda motor Honda sipra fit 100cc dengan menginjeksikan gas hasil elektrolisa pada air filer sebelum karburator dan menggunakan bahan bakar premium dan pertamax dalam empat variasi derajat timing pengapian yaitu pada pengapian standar motor supra fit 150 BTDC (before top dead center) dan pada RPM 2000, 270 BTDC before top dead center) tidak berubah. Tetapi, empat variasi perubahan dilakukan pada posisi RPM 2500, 300, 310 320 330 BTDC (before top dead center) pada RPM 3000-9000 dan 290, 300, 310, 320 BTDC (before top dead center) pada RPM 9500-10000. Pengaturan posisi derajat timing pengapian menggunakan CDI (Capacitor Discharge Ignition) digital. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan Fuel Consumption (FC) melalui uji jalan kendaraan, emisi gas buang, daya dan torsi kendaraan dimana di tiap-tiap pengujian dilakukan 16 tahap pengujian, pengujian dengan bahan bakar premium dengan empat variasi timing pengapian dan pengujian dengan bahan bakar pertamax dengan empat variasi derajat timing pengapian. ......The molecular structure of water electrolysis process can be separated into O2 and H2 gas. With the addition of water electrolysis gas to the 4-stroke internal combustion engine the Fuel Consumption can be decreased. For more reduction of fuel consumption. The degree of ignition timing we advanced to a several degrees. The efficiency experiment was done using Honda supra fit 100cc by injecting the water electrolysis gas to Air filter before the carburetor and use premium and pertamax as the fuel in four variations of ignition timing degree. The standard ignition timing of Honda supra fit 100cc at 150 BTDC (before top dead center) and on RPM 2000, 270 BTDC (before top dead center) is not changed. However, the four variations of the changes made in the potiton of RPM 2500, 300, 310 320 330 BTDC (before top dead center) pada RPM 3000-9000 and 290, 300, 310, 320 BTDC (before top dead center) on RPM 9500-10000. The ignition timing degree position setting using CDI (Capacitor Discharge Ignition). The experiments have done by comparing of Fuel Consumption through vehicle road test, exhaust gas emissions, power and torque of the vehicle in which at each stage of testing conducted 16 experiments. The experiment with premium fuel with four variations of ignition timing and the experiment with pertamax fuel with four variations of ignition timing degree.