Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang. Penelitian ini bertujuan untuk membakukan teknik pengukuran asam folat serum menggunakan protein ikat folat PIF yang diisolasi dan dimurnikan secara utuh dari susu sapi segar dengan teknik enzyme labeled protein ligand binding assay ELPLBA . Metode. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen yang menguji validitas dan perbandingan teknik ELPLBA untuk pembakuan teknik pengukuran folat serum.Hasil. Hasil isolasi dan pemurnian PIF menghasilkan kadar 3 tiga mg/mL. Identifikasi SDS-PAGE dan Western blot menunjukkan 3 tiga pita protein yang diperiksa adalah protein ikat folat. Validitas teknik uji keterulangan menunjukkan nilai yang dapat diterima CV. ......Background. This study was aimed to standarized technique of folic acid level serum measurment using folate binding protein FBP that isolated and purified from fresh bovine milk with enzyme labeled protein ligand binding assay ELPLBA technique. Method in this study, we performed an experiment research validated dan compared measurement techniques of ELPLBA with competitive ELISA for the standardization of the serum folic acid measurement technique. Results. FBP concentration yielded from isolated and purification was resulted 3 mg mL. SDS PAGE and western blot result showed 3 three protein bands that was confirmed to be FBP. Validity test repeatability indicate an acceptable CV 10 , whereas reproducible test showed poor results over a 5 day period. The results of the accuracy test of the enzyme labeled protein ligand binding assay technique showed good accuration. Linearity test of two samples showed quite linear results. Comparison of folic acid level measurement in serum between ELPLBA and ELISA technique showed there is no difference between both technique based on independent test T test at 95 confidence level. Conclusion. the enzyme labeled protein ligand binding assay technique on serum folic acid measurements were quite valid dan equivalent to the results obtained by competitive ELISA techniques.

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini adalah PT. Y sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) daripada PT. Bank X Tbk. menghadapi permasalahan likuiditas dan permodalan serta termasuk kategori Bank dalam pengawsan intensif sehingga diatasi OJK dengan memberikan dua perintah tertulis, namun pada akhirnya perintah tertulis itu tidak dilaksanakan oleh PT. Y. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah pengaturan mengenai perintah tertulis OJK terkait dengan penyelamatan bank yang sedang bermasalah dan akibat hukum terhadap Bank yang tidak patuh terhadap perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa Kewenangan OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan diatur pada Pasal 9 huruf d UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK guna memastikan ketaatan yang berisikan langkah-langkah sebagaimana terdapat pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 8 ayat (2) POJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum. Kemudian, ketidakpatuhan PT. Y sebagai PSP terhadap perintah tertulis OJK dapat menyebabkan sanksi secara perdata, pidana, dan administratif. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan tertulis. Saran yang dihasilkan, yaitu kepada OJK agar menyusun pedoman mengenai klasifikasi tata persuratan terkait perintah tertulis, kepada kepolisian dan kejaksaan hendaknya menerapkan prinsip ultimum remedium, dan kepada Bank yang bermasalah harus mengetahui bahwa terdapat asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum dalam hal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dengan mematuhi langkah-langkah yang diperintahkan oleh OJK. ......The background of this research is PT. Y as Controlling Shareholder (PSP) of PT. Bank X Tbk. faced liquidity and capital issues as well as the category of Banks under intensive supervision so that OJK was overcome by giving two written orders, but in the end, the written order was not carried out by PT. Y. The formulation of the problem in this study, namely how to regulate the OJK written order in relation to rescuing a bank that is in progress and the legal consequences of a bank that does not comply with the written order of the OJK. The conclusion of this research shows that the non-compliance of PT. Y as PSP for written orders from OJK may result in civil, criminal, and administrative sanctions. Then, the OJK's authority to give written orders to Financial Services Institutions is regulated in Article 9 letter d of Law no. 21 of 2011 concerning OJK to ensure compliance containing steps contained in Article 37 paragraph (1) of the Banking Law and Article 8 paragraph (2) POJK No. 15 / POJK.03 / 2017 concerning Status of Determination and Follow-Up of Commercial Bank Supervision. This thesis is written using a normative juridical research method with a qualitative approach to written materials. The resulting suggestions, namely to the OJK to compile a new classification of correspondence related to written orders, to the police and prosecutors to apply the ultimum remedium principle, and to banks that must be aware that there is a principle of benefit and public interest in terms of public supervision of the banking industry by complying with the steps ordered by the OJK.

Abstrak :
Pada proyek-proyek konstruksi, material dan peralatan merupakan bagian terbesar dari proyek, yang nilainya bisa mencapai 50-60% dari total biaya proyek. Berdasarkan datadata yang didapat dari pengelola proyek, dapat diketahui bahwa change order tidak dapat dihindari. Kurang baiknya pengelolaan change order maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan konstruksi khususnya pengadaan material. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan change order yang dilakukan oleh pemilik proyek yang Mempengaruhi pengadaan material. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu hasil survey berupa kuesioner dan wawancara dari pakar. Data hasil kuesioner tersebut dianalisa dengan analisis komparatif, analisis dekriptif dan pendekatan AHP. Hasil dari penelitian ini adalah change order dominan berupa keterlambatan penyediaan gambar-gambar, penambahan lingkup pekerjaan, pengurangan lingkup pekerjaan, instruksi mempercepat pekerjaan, dan perubahan desain yang mempengaruhi pengadaan material.

---

On construction projects, materials and tools are the biggest part of the project that worths up to 50-60% from the total project cost. Based on data obtained from the project manager, we can conclude that change order cannot be avoided. Lack of good management of change order will give effects on implementation of construction especially on procurement of materials. This research aims to identify what kind of change order that the project owner will make that will give the influence on the procurement of materials. Data processing is done by using quantitative methods, that are results of a questionnaire survey and interviews of experts. Data of the questionnaire results is analyzed with the comparative analysis, descriptive analysis, and AHP approach. The results from this research is dominant change order in late preparation of pictures, addition of work scope, reduction of work scope, instruction to accelerate working process, and changing in design that affects the procurement of materials.