Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam pelaksanaan pengawasan di pengaturan sebelumnya dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT hanya dilakukan oleh unsur pemerintah. Dengan terbitnya peraturan baru pemerintah mulai melibatkan unsur lain yakni IPPAT dalam pengawasan. Dengan mendelegasikan kewenangan pengawasan terhadap Majelis Pembina dan Pengawas menjadikan mekanisme pengawasan terhadap PPAT terlihat seperti mekanisme pengawasan yang telah dijalankan terhadap Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah perbandingan mekanisme pengawasan yang dijalankan terhadap PPAT dan Notaris serta penerapan penegakan netralitas organ pengawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tipologi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak disertakannya unsur akademisi didalam organ pengawas PPAT menjadikan tidak adanya kontrol dari unsur yang mewakili kepentingan masyarakat. Komposisi keanggotaan organ pengawas tidak seimbang yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dikarenakan kewenangan yang dimiliki salah satu unsur lebih dominan dibanding unsur lainnya. Organ pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi menjadikan organ pengawas tidak leluasa untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat. Serta organ pengawas tidaklah memenuhi prinsip independensi dikarenakan pemerintah tidak sepenuhnya mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

---

ABSTRACTIn the previous regulation, the supervision implementation was stated that guidance and supervision of LDO (Land Deed Official) was only carried out by government elements. By the appearance of new regulations the government began to involve other elements, IPPAT which under supervision. By delegating the supervisory authority to the Board of Trustees and Supervisors, the oversight mechanism for LDO looks like the oversight mechanism that has been carried out against the Notary. The problem discussed in this study is the comparison of the supervisory mechanisms carried out against LDO and Notaries and the application of enforcement of the neutrality of the supervisory organs. This study uses juridical-normative research methods, the research typology used is descriptive analytical, data analysis methods used are qualitative methods and data collection tools used are document studies and interviews. Based on the results of the study, it can be concluded that the exclusion of academics within the LDO supervisory organ made the absence of control from elements representing the interests of the community. The composition of membership of the supervisory organs is unbalanced which has the potential to harm the interests of the community because the authority possessed by one element is more dominant than the other elements. The organ of the supervisor does not have the authority to impose sanctions, making the supervisory organ not free to follow up on public complaints as a safeguard for the community. Furthermore, the supervisory organ does not fulfill the principle of independence because the government does not fully delegate its authority in conducting supervision."

"ABSTRAKPada bulan september 2015, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIIyang mana salah satu poin kebijakannya mengatur terkait dengan deregulasi 28 peraturanyang disesuaikan dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM. Dari 28peraturan menteri dirampingkan menjadi 16 permen yang salah satunya ialah PeraturanMenteri No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Peraturan ini terbit demiterciptanya kepastian hukum, tertib administrasi, penguatan peran notaris, penggunaan mediaelektronik, serta penarikan wewenang pengesahan, perubahan, serta pembubaran koperasioleh kementerian. Disatu sisi terbitnya peraturan ini memberikan kemudahan terhadapkoperasi dengan sistem Online serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usahakoperasi seperti diperjelasnya terkait dengan ketentuan jangka waktu dalam beberaparumusan pasal yang ada. Namun disisi lain, Terdapat pasal yang bertentangan denganketentuan diatasnya, pengaturan yang tidak jelas, serta beban pelaku usaha bertambah dengandiharuskannya mempersiapkan SDM yang memahami ITE. Penelitian ini bersifat yuridisnormatif, melalui wawancara kepada informan dan studi dokumen untuk dapat memberikangambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACTIn september 2015, the government enacted the Economic Policy Package Volume XII inwhich one of the policy points regulate related to the deregulation of the 28 rules which areadjusted in order to improve the quality of cooperatives and small medium entreprises. From28 ministerial regulations were trimmed to 16 ministerial regulations. Which one of thederegulated regulation is regarding the cooperative institutions. This regulation is publishedin order to create legal certainty, good administration, strengthening the role of the notary, theuse of electronic media, as well as the withdrawal of approval authority, changes, anddissolution of the cooperative by the ministry. The publication of this regulation provideconvenience to the cooperative with Online systems and providing legal certainty forcooperative businesses such as clarity regarding provisions period in some of the formulationof the articles. On the other hand, there are several articles that are contrary to the provisionsabove, the regulation is not clear, and the burden of cooperative businesses is increased bythe must to understand regarding information and electronic transaction. This research isnormative juridical research, through interviews with informants and document to provide apicture of the problems researched."