Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti tertulis bagi mereka. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum, namun dalam prakteknya akta notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti pada penulisan ini yaitu kasus pembatalan akta notaris yang penandatanganan perjanjiannya dilakukan di rumah tahanan. Adapun pokok permasalanan yang dibahas yaitu dapatkah suatu akta notaris yang ternyata di kemudian hari merugikan salah satu pihak dapat dibatalkan, dan bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan akta notaris tersebut. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Dalam menganalisa kasus tersebut menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila dikemudian hari salah satu pihak ternyata merasa dirugikan, dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan tersebut harus dapat membuktikan bahwa is telah dirugikan dalam perjanjian yang telah dibuat itu. Selain itu pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam mengambil putusan untuk membatalkan suatu akta notaris pada kasus ini telah tepat. Penandatanganan perjanjian yang tertuang dalam akta Notaris oleh orang yang sedang ditahan Polisi adalah merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan karena salah satu pihak dalam perjanjian berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Akibat hukumnya yaitu perjanjian itu dapat menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh Hakim atas tuntutan dari pihak lainnya."

"Skripsi ini membahas pentingnya synurbization untuk hadir di kota. Synurbization adalah kejadian ketika binatang datang, beradaptasi, dan berkembang biak di kota karena kecocokan akan lingkungan kota. Manusia dan binatang perlu diintegrasi kehidupannya. Binatang merupakan komponen penting dalam ekosistem yang perlu diberikan ruang dalam kota. Sehingga kota tidak bisa dipandang hanya untuk kepentingan dan hunian bagi manusia saja karena kota mempunyai ekosistem yang membuat segala sesuatu hidup di dalamnya. Suatu ekosistem terdiri dari berbagai jenis keanekaragaman hayati yang bersama-sama memfungsikan ekosistem tersebut. Jadi, synurbization adalah subjek yang penting dalam kota yang mempunyai peluang untuk menjadikan kota lebih berkualitas.

---

This writing discusses the importance of synurbization existence in the city. Synurbization is a phenomenon in which the animals come, adapt, and breed in urban areas because of the environment. Human and animal environment need to be integrated. Animals, as one of component in urban ecosystem should be given the space to live in the city. City cannot be considered only for human, because a city is the ecosystem where human and animal live and alive. Within the ecosystem, there are biodiversity that participate in the functioning of the ecosystem. Thus, synurbization is an important aspect to enhance the quality of the city."

"Tanah di dalam hukum adat Minangkabau merupakan tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat sebagai satu-kesatuan suku ataupun kaum. Tanah ulayat di dalam wilayah tersebut terdiri atas: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum, dan merupakan tanah milik bersama dari anggota kaum tersebut meskipun demikian anggota dari masyarakat hukum adat itu dapat memakai secara pribadi. Dalam arti, bahwa suatu keluarga untuk kepentingannya atau untuk kepentingan anggota keluarga matrilinealnya dapat menguasai tanah ulayat tersebut dengan hak pengelolaan yang disebut dengan istilah ganggam bauntuak.Dewasa ini, tanah ganggam bauntuak banyak yang telah didaftarkan. Alat bukti atas pendaftarannya adalah sertipikat Hak Milik. Hal ini berbeda dari apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dimana Pasal VI Ketentuan Konversi UUPA disebutkan bahwa ganggam bauntuak di konversi menjadi Hak Pakai. Dengan demikian terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara UUPA dengan kenyataan yang terjadi di Sumatera Barat. Permasalahannya adalah, mengapa hal ini dapat terjadi, dalam arti bahwa praktek yang terjadi dilapangan berbeda dengan hukum yang berlaku? Prosedur apakah yang harus ditempuh atau bagaimana caranya agar tanah ganggam bauntuak itu dapat dibuatkan sertipikat Hak Milik atas tanahnya dan bukannya Hak Pakai, dan konsekuensi hukum apakah yang kemudian timbul karenanya?"

"Penelitian ini mencoba mengkaji hubungan pencapaian nilai tambah perusahaan bagi pemegang saham dengan pencapaian kinerja tanggung jawab sosial bagi seluruh stakeholder perusahaan. Nilai tambah bagi pemegang saham dicerminkan dengan variabel Economic Value Added (EVA) sedangkan kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dicerminkan dengan variabel Corporate Social Performance (CSP). Dalam penelitian ini akan dilihat, apakah perusahaan yang merupakan leaders dalam pencapaian EVA juga merupakan leaders dalam pencapaian CSP. Lalu akan diteliti juga, apakah CSP memiliki pengaruh yang positif terhadap pencapaian nilai EVA di tahun yang sama atau di tahun berikutnya, serta apakah justru EVA yang memberikan pengaruh positif bagi kemampuan perusahaan melakukan CSP di tahun yang sama atau di tahun berikutnya. Sampel penelitian adalah perusahaan yang merupakan 100 Value Creator terbaik dalam pencapaian EVA menurut SWA100 2006. Nilai EVA dihitung dari laporan keuangan teraudit 2006, sedangkan nilai CSP yang digunakan didapat dari laporan tahunan 2004, 2005, dan 2006. Nilai CSP didapat dengan menggunakan metode analisa isi (Content Analysis). Untuk mengetahui hubungan antara CSP dengan pencapaian EVA, digunakan metode Binary Logit. Sementara untuk mengetahui hubungan antara nilai EVA dengan pencapaian CSP digunakan metode OLS Multiple Regression. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai EVA yang tinggi memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan perusahaan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial, meskipun leaders dalam pencapaian EVA belum tentu merupakan leaders dalam pencapaian CSP. Pengujian lainnya juga menunjukkan bahwa ternyata kinerja sosial perusahaan (CSP) tidak signifikan mempengaruhi pencapaian nilai EVA."

"ABSTRAKPendahuluan: Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, zoledronate bisphosphonate dalam bentuk gel emulsi telah terbukti meningkatkan jumlah apoptosis sel osteoklas. Aplikasi topikal dalam bentuk gel telah banyak digunakan pada rongga mulut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui stabilitas fisik gel zoledronate bisphosphonate sebagai salah satu syarat dalam pengembangan produk baru.Metode: Formulasi gel zoledronate dibuat dari carboxylmethylcellulose (CMC), gliserin, dan sodium benzoat dengan dosis 40 μg zoledronate dalam setiap 25 mg gel. Gel disimpan pada suhu 25°C dan 40°C selama 28 hari dan dievaluasi viskositas, pH, daya sebar, daya lekat, dan kadar obat pada awal, hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-28.Hasil: Pada penyimpanan suhu 25°C, uji repeated measure ANOVA menunjukkan tidak terdapat perbedaan bermakna secara statistik pada parameter viskositas, daya sebar, dan daya lekat antar waktu penyimpanan (p>0,05). Pada parameter kadar obat dan pH, terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik (p<0,05) namun secara kuantatif masih dalam batas normal. Sementara pada hari ke-28 penyimpanan suhu 40°C, gel mengeras sehingga pengujian hanya dilakukan pada hari ke-7 dan ke-14. Terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik pada semua parameter uji stabilitas (p<0,05) antar waktu pengamatan pada suhu 40°C. Hasil uji t-test independent menunjukkan tidak terdapat perbedaan bermakna secara statistik pada semua parameter (p>0,05) antar suhu penyimpanan pada hari ke-7 dan ke-14.Kesimpulan: Nilai viskositas, daya sebar, daya lekat, kadar obat, dan pH gel zoledronate stabil selama 28 hari pada suhu penyimpanan 25°C. Pada suhu 40°C setelah hari ke-14, gel zoledronate menjadi tidak stabil karena konsistensi gel mengeras pada hari ke-28.

---

ABSTRACT

Introduction: In the previous study, topical application of zoledronate bisphosphonate in gel emulsion has been proven to increase the number of osteoclasts apoptosis. In the oral cavity, topical application is commonly used in gel form; therefore, this study was conducted to evaluate the physical stability of zoledronate bisphosphonate in gel form as one of the prerequisites in developing a new drug product.

Methods: The gel formulation was prepared using carboxylmethylcellulose (CMC), glycerine, and sodium benzoate in a dosage form of 40 μg zoledronate in every 25 mg gel. The gels were stored at 25°C and 40°C for 28 days and evaluated for viscosity, pH value, spreadability, adhesive strength, and drug content on the 1st day, 7th day, 14th day, and 28th day.

Results: At the 25°C of storage, repeated measure ANOVA test shows no statistically significant changes in viscosity, spreadability, and adhesive strength between the 7th, 14th, and 28th day (p>0,05). The changes in drug content and pH value were statistically significant (p<0,05) but quantitatively still in the normal range. Meanwhile, on the 28th day at the 40°C of storage, the gel hardened; therefore, the stability test could only be performed on the 7th and 14th day. There were statistically significant changes in all parameters (p<0,05) between the 7th, 14th, and 28th day at 40°C. The t-test independent shows no statistically significant changes in all parameters (p>0,05) between the 25°C and 40°C of storage on the 7th and 14th day.

Conclusion: The zoledronate bisphosphonate gel was stable in viscosity, spreadability, adhesive strength, drug content, and pH value at 25°C for 28 days. At 40°C of storage, zoledronate gel was unstable after 14 days because the consistency of the gel hardened on the 28th day."

"Kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia membutuhkan solusi untuk memiliki platform pelaporan yang efisien. Di era digital dengan teknologi konektivitas ekstensif dari Revolusi Industri 4.0, aplikasi seluler adalah alat portabel yang paling sesuai untuk berbagi lokasi secara real-time dan pelaporan darurat. Sasaran pengguna aplikasi seluler ini adalah korban, saksi, dan pencegah kasus kekerasan seksual. Penelitian ini berpedoman pada metodologi berpikir desain (design thinking) dan memanfaatkan beberapa analisis statistik untuk pengumpulan dan pengolahan data melalui Kansei engineering (KE), Principle Component Analysis (PCA) sebagai alat reduksi dimensi faktor dengan rotated varimax solution, dan partial least square untuk menentukan elemen desain antarmuka pengguna. Output dari penelitian ini digambarkan dalam bentuk desain antarmuka pengguna melalui rapid prototyping dan diuji melalui Usability Testing's set of scoring metrics. Selain itu, user experience design juga dikembangkan dalam bentuk mock-up yang dapat diklik. Penelitian ini mencakup dua desain antarmuka pengguna akhir yang telah diuji dan cocok untuk user target

---

The emerging, urgent cases of sexual violence in Indonesia call for a solution to have an efficient reporting platform. In this digital era with industry 4.0 extensive connectivity technologies, a mobile application is the most suitable, portable tool for real-time location sharing and emergency reports. This mobile application's user targets are victims, witnesses, and preventers of sexual violence cases. This research was guided by design thinking methodology and utilized several statistical analysis for data gathering and processing through Kansei engineering, principle component analysis as the factor dimension reduction tool with rotated varimax solution, and partial least square for determining the user interface’s design elements. The output of this research was depicted in user interface design wireframes through rapid prototyping and tested via usability testing's set of scoring metrics. Moreover, the user experience design was developed too in the form of a clickable mock-up. This research resulted in two final user interface design suited for the user target"

"Program Badan POM Goes to Community merupakan program inovasi untuk mengkampanyekan/mempromosikan Cek KLIK kepada masyarakat, agar selalu menerapkan Cek KLIK saat membeli/memilih, mengonsumsi/menggunakan produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman, bermanfaat dan bermutu sehingga terhindar dari produk yang mengandung BKO/bahan berbahaya dan TIE yang merugikan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kader pada kegiatan KIE beserta determinannya, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif desain cross-sectional pada 90 kader program Badan POM Goes to Community yang dipilih dengan cara simple random sampling. Data variabel dependen dikumpulkan dengan metode wawancara, sedangkan data variabel independen dikumpulkan melalui pengisian kuesioner secara mandiri melalui link google form. Seluruh data dianalisis secara univariat, bivariat, dan multivariat dengan uji regresi logistik ganda. Hasil analisis menunjukkan jumlah kader yang berperan aktif lebih banyak daripada kader yang berperan kurang aktif. Motivasi sebagai faktor yang berhubungan dengan peran kader (p-value = 0,037; OR = 2,762) dimana kader yang memiliki motivasi tinggi berpeluang 2,8 kali untuk berperan aktif pada kegiatan KIE dibandingkan kader yang memiliki motivasi rendah setelah dikontrol oleh pelatihan dan insentif yang merupakan confounding pada hubungan tersebut. Motivasi kader dapat ditingkatkan melalui perlombaan kreativitas dalam rangka mempromosikan Cek KLIK dan pendampingan berkesinambungan dari mentor Badan POM kepada kader.lic

---

The NA-DFC Goes to Community program is an innovative program to campaign/promote Check KLIK to the pub, so that they always apply Check KLIK when buying/choosing, consuming/using traditional medicine products, health supplements and cosmetics that are safe, useful and of high quality so as to avoid products containing BKO/hazardous ingredients and TIE that are harmful to health. This study aims to analyze the role of cadres in IEC activities and its determinants, using a quantitative approach with a cross-sectional design on 90 cadres of the NA-DFC Goes to Community program selected by simple random sampling. Data on the dependent variable were collected by interview method, while data on the independent variable were collected by filling out the questionnaire independently through the google form link. All data were analyzed univariately, bivariately and multivariately. The results of analysis showed that the number of cadres who played an active role was more than cadres who played a less active role. Motivation as a factor associated with the role of cadres (p-value = 0,037; OR = 2,762), where cadres who have high motivation are 2,8 times more likely to play an active role in IEC activities than cadres who have low motivation after controlling for training and incentivies, which are confounding the relationship. The motivation of cadres can be increased by holding creativity contests to promote Check KLIK and by providing mentoring from NA-DFC mentors of cadres."

"Tesis ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana seharusnya peran Indonesia dalam menghadapi tantangan geostrategis Selat Malaka di abad 21. Memasuki abad 21 posisi Selat Malaka semakin kritis akibat pergeseran pusat kegiatan ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Poros Asia-Pasifik. Yakni perburuan kritis energy security oleh negara-negara di Asia Timur Laut, yang berasal dari kawasan Timur Tengah melalui dinamika keamanan Samudera India. Dinamika baru ini menimbulkan implikasi serius pada persoalan keamanan (security) dan keselamatan pelayaran (navigational safety) di Selat Malaka yang kian kompleks dalam satu dekade terakhir, ditambah lagi adanya tuntutan ketersediaan infrastruktur logistik perdagangan di selat Malaka. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi dokumen yang berkaitan dengan Selat Malaka selama kurun waktu 2001 hingga 2010. Penelitian ini telah membuktikan bahwa bangunan kapasitas Indonesia masih belum ideal untuk menjawab persoalan-persoalan di Selat Malaka yang muncul di sepuluh tahun pertama abad ini. Padahal posisi Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, sudah seharusnya memiliki upaya paling keras dan sarana prasarana paling memadai dalam mengelola keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka juga dalam hal ketersediaan infrastruktur perdagangan yang berdaya saing di Selat Malaka.

---

This thesis aims to find out how the ideal role of Indonesia facing the geo-strategic challenges in the Malacca Strait in the 21st century. Entering the 21st century, the position of Malacca Strait more critical due to a shift in the center of world economic activity from the Atlantic to Pacific. That is critical hunt for energy security by the countries of Northeast Asia, which originated from the Middle East region through the security dynamics of the Indian Ocean. The new dynamics raises serious implications on security issues and navigational safety in the Straits of Malacca which are increasingly complex in the last decade, plus the demands of trade logistics infrastructure availability in the Strait of Malacca.

The research was conducted qualitatively with the study of documents relating to the Straits of Malacca during the period 2001 to 2010. This study has shown that the capacity building of Indonesia is still not ideal to address issues that arise in the Strait of Malacca in the first decade of this century. Though the position of Indonesia as an archipelagic state in the world, it should have the hardest effort and the most appropriate infrastructure to manage the security and safety of shipping in the Strait of Malacca, and also in the availability of competitive trading infrastructure in the Straits of Malacca."

"Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 20011- 2025 merupakan politik pembangunan ekonomi Indonesia yang didasari pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam pelaksanaan MP3EI didasarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Dalam pelaksanaankegiatan MP3EI terdapat berbagai macam kendala, diantaranya kendala dalam pembiayaan, kendala dalam mendatangkan investor dan kendala dalam koordinasi dalam mempermudah ijin dan penyediaan lahan yang terkena dalam program MP3EI.Kendala pembiayaan ini terjadi karena terbatasnya APBN yang ada dalam mendukung MP3EI, hal ini memaksa pemerintah untuk mengadakan kerjasama dengan pihak investor yang mau membiayai sebagian Program MP3EI yang tidak mampu dibiayai oleh pemerintah. Dalam mendatangkan investor asing dari luar negeri seharusnya tidak akan menjadi masalah jika mengikut sertakan Kementerian Luar Negeri dalam mendorong kegiatan MP3EI sebagai bagian dari anggota Komite Pelaksana Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI). Sebenarnya Kementerian Luar Negeri dapat memainkan peran yang sangat strategis dalam MP3EI seperti melakukan promosi program MP3EI, mengundang investor asing yang terbaik dan dapat digunakan dalam melakukan negosiasi ekonomi yang strategis dalam rangka mendorong MP3EI. Peran-peran tersebut akan dengan mudah dikerjakan karena Kementerian Luar Negeri memiliki perwakilan diplomat diseluruh Negara sahabat, oleh karena itu keuangan Negara akan lebih efisien sehingga tidak membuat lembaga baru dalam mendukung MP3EI.

---

Masterplan for the Acceleration and Enlargement of Economic Development in Indonesia 2011-2025 is an Indonesian economic development politics based on national long term development term 2005-2025. In its implementation it is based on the presidential regulation number 32 of 2011 on Masterplan for the Acceleration and Enlargement of Economic Development in Indonesia. When implementing MP3EI activities several problems are faced such as problems in financing, problems in attracting investors and problems in coordination to facilitate license and area provision, included in MP3EI program. Problems in finance takes place due to limited state budget that support MP3EI. The financial constraints are due to the limited APBN (National Revenues and Expenditures Budget) that is available to support MP3EI. This situation enforces the government to make a cooperation with investors that are willing to finance some of MP3EI’s programs not be able to be financed by the government.Bringing foreign investors is not supposed to be a problem if Ministry of Foreign Affairs becomes active to encourage the MP3EI activities as a member of KP3EI. Actually, Ministry of Foreign Affairs could play a strategic role in promoting programs in MP3EI by inviting good foreign investors and also could make a strategic economic negotiation in order to encourage MP3EI.These roles could be easily done because Ministry of Foreign Affairs has diplomatic representatives throughout the friendly nations. Therefore, public finance will be more efficient, and the government does not create new institutions to support MP3EI."