Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis penerapan pemeriksaan bersama (joint audit) oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama pada industri hulu minyak dan gas bumi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.03/2018 (PMK 34/2018). Joint audit merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kepastian hukum bagi Kontraktor dimana sebelumnya pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secara terpisah pada suatu tahun buku yang sama dengan pendekatan dan dasar pemeriksaan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Penelitian berupa studi kasus yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis penerapan joint audit dengan batasan metode, pembentukan tim Satgas Pemeriksaan Bersama, konsep dan fokus area audit. ......The study aims to analyze the application of joint audits by Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama in the upstream oil and gas industry in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 34/PMK.03/2018 (PMK 34/2018). A joint audit is an innovation carried out by the Government to increase efficiency and provide legal certainty for Contractors where previously audits were carried out by Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) and Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) separately in the same financial year with a different approach and basis for audit, thus potentially causing a dispute and legal uncertainty. The research was case study conducted using descriptive qualitative methods. This research analyzes the implementation of the joint audit with the limitations of the method, the formation of the Satgas Pemeriksaan Bersama, the concept and focus of the audit area