Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah tentang kota layak anak (KLA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi anak dan keluarnya UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus anak. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar dalam mewujudkan KLA, berikut faktor pendukung dan penghambat yang melingkupi perwujudan KLA tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif dan memadunya dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa poin penting tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Di Surakarta, misalnya, sudah ada beberapa puskesmas ramah anak. Puskemas itu dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap dengan alat bermainnya. Selain itu, layanan-layanan untuk anak seperti taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling anak dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak juga terus dilengkapi, dan masih banyak program lainnya. Tidak heran kalau penilaian Kementerian PPPA memberikan skor 713 dari total nilai yang terdapat dalam 31 indikator KLA yang sudah dipenuhi Kota Surakarta. Sedangkan, Kota Makassar belum banyak program yang dikerjakan pemerintah daerah. Pasalnya, Makassar relatif baru mencanangkan KLA dan kini masih tengah melakukan pembenahan. Di antara program yang baru dan sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar adalah pemberian akta kelahiran secara gratis, membangun rumah susun di kawasan kumuh, dan menjadikan dua kelurahan sebagai proyek percontohan KLA. Adapun faktor yang memengaruhi perwujudan KLA itu adalah komitmen. Tidak hanya komitmen kepala daerah, tetapi juga semua pihak terkait. Sebagai sebuah isu yang melibatkan pelbagai pihak, KLA juga membutuhkan kapasitas kelembagaan. Tidak hanya kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector KLA, tetapi semua satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Selain itu, program KLA tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit."

"Abstract. The aim of the research is to analyze the process of negotiation or power sharing, between the stakeholders which entirely affects the reform process, and the bureaucracy restructuring in order to support thereform process and public service in the Jembrana Regency, Bali - especially in health insurance policy. Theresearch is descriptive and uses qualitative approach with the method of field research. The result of the researchshows there are two factors that affect the local government reform in Jembrana Regency, i.e. the strong politicalcommitment from the Regent, and the establishment of a stable centripetal democracy model."

"Abstract. The Government of Indonesia has enacted Law No. 32 of 2004. It has affirmed that the head of asub-district is a local apparatus of district/town, who acquires some of the government authorities from thedistrict head/mayor. Such guarantee of partial authority is significant. With the authority in his hand, the subdistricthead is able to set in motion and put in orders for the developments in his territory to be more dynamic,democratic, and legally-carried out. Nevertheless, the roles of the sub-district head—supposedly to mediate andovercome problems in society, as stated in the Law No. 5 of 1974—are no longer entirely accommodated in theGovernment Regulation No. 19 of 2008 issued by the central government to regulate sub-districts."