Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Suhu di area hot pres dalam kisaran 1650 C-185 0 C. Tingkat beban kerja ringan sampai dengan sedang, lama kerja 8 jam per hari. Upaya perlindungan tidak selalu bisa dicapai akibat faktor alam, teknis maupun faktor individu. Efek tekanan panas terhadap tubuh memberikan reaksi vasodilatasi pembuluh darah dan efek berkeringat. Belum ada data yang memberikan gambaran efek tekanan panas dalam jangka panjang terhadap fungsi ginjal. Diperlukan upaya deteksi secara dini untuk menghindari efek kerusakan ginjal yang bersifat permanen. Metode : Penelitian ini dilakukan secara potong lintang. Responden dipilih secara rendom. Tekanan panas diukur dengan alat Quest temp 34. Kadar cystatin C serum dianalisa dengan metode PENIA yang dijabarkan dalam estimasi laju filtrasi glomerolus dengan metode CKD EPI. Berat jenis urin diukur pada awal kerja dan akhir shift kerja. Variabel lainnya diperoleh melalui pemeriksaan fisik dan wawancara. Outcome didefiniskan sebagai gangguan ginjal yaitu kenaikan atau penurunan estimasi laju filtrasi glomerulus dibadingkan dengan nilai rerata sesuai usia dengan standar deviasi sebesar 15 ml/menit. Faktor dominan yang mempengaruhi gangguan ginjal diperoleh dari analisa multivariat dengan regresi logistik menggunakan SPSS 17,5. Hasil : Penelitian ini dilakukan terhadap 101 responen di area dengan tekanan panas antara 28,50 C-31,50 C (ISBB). Prevalensi gangguan ginjal sebesar 17,9%(hyperfiltrasi sebesar 16% dan hipofiltrasi 1,9%). Lama terpajan >15343 jam memiliki risiko terjadinya gangguan ginjal sebesar 7 kali lipat (OR 7,919) dibandingakan dengan lama terpajan ≤15343 jam dengan nilai p 0,001. Pada uji multivariat diperoleh faktor usia >29 tahun merupakan faktor risiko. Terjadi peningkatan risiko 16 kali lipat (OR16,39) pada pekerja dengan usia > 29 tahun dengan nilai p 0,000. Kesimpulan : Prevalensi gangguan ginjal (abnormal eLFG) pada pekerja hot press sebesar 17,9% (hyperfiltrasi sebesar 16% dan hipofiltrasi 1,9%). Usia merupakan faktor dominan gangguan ginjal. Usia >29 dan memiliki risiko 16 kali lipat lebih tinggi sedangkan lama terpajan >15343 jam memiliki risiko 7 kali lipat (OR 7,919).

---

ABSTRACT Background: Temperature in hot press area in the range 1650 C-185 0 C. Workers performed of activity with mild to medium load for 8 hours per day. Protective measures can not always be achieved due to natural factors, technical and individual factors. The effects of heat stress on the body to react vasodilatation and sweating effect. No data that gives an explanation of the effects of heat stress in the long term on kidney function. Early detection efforts are needed to avoid the effects of permanent kidney damage. Metode: The motode of this study is a cross-sectional basis. Respondents were selected rendom. Heat stress was measured by Quest temp 34. Cystatin C serum level was analyzed by the method PENIA which described into glomerular filtration rate estimate by the method of CKD EPI. While the urine specific gravity was measured at the beginning and end of the work shift work. Other variables obtained through physical examination and interviews. Outcome of renal disorder is defined as an increase or decrease in filtration rate estimation glomerular which is compared to an average value according to age with a standard deviation of 15 ml / min. Dominant factor affecting kidney disorders derived from multivariate logistic regression analysis using SPSS 17,5. Result: The study was conducted on 101 responen who work in areas with hot pressure between 28.50 C to 31.50 C (WBGT). The prevalence of renal disorder was 17.9%(16% classified as hyperfiltration and 1,9% as hypofiltration). Period of long term exposure > 15343 hours had a risk of kidney disorder by 7-fold (OR 7.919 with p value of 0.001. In multivariate analysis obtained risk >29 years of age is the dominant factor of risk to kidney disorders. Occurred 16-fold increased risk (OR16,39) in workers with age> 29 years with p value of 0.000. Conclusion: The prevalence of kidney disorder to hotpress workers at 17.9% (16% classified as hyperfiltration and 1,9% as hypofiltration). Period of long term exposure > 15343 hours had a risk of kidney disorder by 7-fold (OR 7.919). Dominant factor related to kidney disorder is age.>29 years. Occurred 16-fold increased risk (OR16,39) in workers with age> 29 years.

Abstrak :
Hingga sekarang masih ditemukan banyak masalah mengenai pembentukan undang-undang, dimana salah satunya ialah korupsi legislasi yakni proses pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan prosedur yang secara normatif telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan pokok yang dibahas dalam tesis ini mengenai pembentukan undang-undang selama “lame duck session” di Indonesia, khususnya terkait Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik hukum dalam perubahan kedua undang-undang ini selama “lame duck session” bersifat represif/otoriter. Hal ini salah satunya karena unsur partisipasi dan akuntabilitas publik dalam perubahan kedua UU ini tidak dipenuhi, sehingga kedua UU ini dilakukan hanya berdasarkan preferensi politik sekelompok pihak saja. Selain itu, bila dilihat dari aspek prosedur pembentukan UU, perubahan terhadap kedua UU ini telah melanggar asas-asas pembentukan UU, khususnya asas formil sebagaimana dimaksud pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu, guna mencegah maraknya korupsi legislasi selama “lame duck session” di Indonesia yang memang relatif lama, dibutuhkan perubahan pengaturan terhadap jarak dari masa pemilihan hingga pelantikan anggota legislatif dan eksekutif serta pembatasan kewenangan mereka, sehinga kebijakan yang bersifat strategis tanpa urgensi yang jelas selama “lame duck session” tidak muncul dan memicu kontroversi di masyarakat. ......At present there are still many problems regarding the formation of laws, one of which is legislative corruption, where the process of forming laws is not in accordance with the procedures of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, it was determined that the last amendment was made by Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and its products are considered to be made only for certain purposes so that they produce bad products and violate people's rights. The problem discussed in this thesis is how the formation of laws during the "lame duck session" in Indonesia, especially related to Law Number 42 of 2014 concerning Amendments to Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representatives, and the Regional People's Representative Council (MD3 Law) and Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK Law). The research method used is juridical-normative with a conceptual approach, based on how the formation of laws is seen from both a legislative and political aspect, especially during the "lame duck" era. The results of the study show that the configuration of legal politics in the amendments to the KPK Law and the MD3 Law in the “lame duck session” is a repressive/authoritarian legal political configuration, this is because participatory elements that involve the community are not fulfilled so that the formation of laws is only based on the political interests of a group of people, apart from Therefore, if you look at the formation of laws, the Corruption Eradication Commission Law and the MD3 Law have carried out the principles of forming laws and the process of forming laws. This reinforces the configuration of authoritarian legal politics in the amendments to the KPK Law and the MD3 Law.

Abstrak :
Penyakit atau gangguan pada rongga perut merupakan salah satu penyakit yang sering diderita pasien dengan keluhan di daerah perut. Alat diagnostik untuk memeriksa gangguan atau penyakit pada rongga perut antara lain menggunakan CT Scan. Pemeriksaan CT Scan whole abdomen 3 fase banyak dijumpai dibeberapa rumah sakit yaitu untuk melihat jalannya obat kontras pada fase arteri, vena dan delay. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi besarnya dosis radiasi, faktor resiko yang akan timbul setelah pemeriksaan serta menganalisa faktor yang menyebabkan besarnya nilai dosis yang diterima pasien. Pada penelitian ini, tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu uji kesesuaian pesawat CT Scan untuk lingkup kualitas citra, akurasi CTDIvol antara konsol pesawat terhadap pengukuran. Dalam penelitian ini dilakukan juga estimasi dosis pada 25 pasien dengan menggunakan program imPACT CT Dosimetry. Pesawat CT Scan yang digunakan memenuhi syarat uji kesesuaian alat berdasarkan standar Australia Barat dan British Columbia CDC. CTDIvol pengukuran dibandingkan dengan CTDIvol pada pesawat CT Scan terdapat perbedaan sebesar 4,62 ? 9,40%. Organ yang paling besar mendapatkan dosis ekivalen adalah ginjal yaitu berkisar dari 32 mGy ? 140 mGy, dan dosis efektif diseluruh tubuh berkisar dari 15 mSv - 64 mSv. Potensi resiko tertinggi yang diterima oleh pasien dengan dosis efektif diseluruh tubuh 64 mSv adalah sebesar 0,32%. Penggunaan mode AEC merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi dosis radiasi yang diterima oleh pasien pada saat pemeriksaan CT Scan whole abdomen 3 fase. ...... Abdominal disease or disorder is a common problem occured in a patient with abdominal symptom. One of diagnostic equipment being used to diagnose the abdominal disorder is CT Scan. A whole abdomen CT scan 3 phase examination is often taken in many hospitals to see the passage of contrass agent in arterial, vein and delayed. The aim of this study is to calculate radiation dose, risk factor that will arise after the examination and also to analyze factors that effect the amount of dose received by patient. During the study several steps are taken which are compliance test of CT equipment on image quality and CTDIvol display accuracy against measurement. In this study we also estimate the dose on 25 patients using imPACT CT dosimetry software. The CT Scan equipment is passed the Western Australia and British Columbia CDC standard. Comparison between measured CTDIvoI and console show 4,62% - 9,40% difference. The organ that received highest equivalent dose is kidney 32 mGy- 140 mGy with total body effective dose between 15 mSv - 64 mSv. The highest potential risk patient received with total body effective dose 64 mSv is 0,32%. Application of AEC is one of the factor to reduce radiation dose patient received in examination with CT Scan whole abdominal 3 phase.