Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Di Indonesia belum ada pengaturan pasti mengenai lembaga jaminan atas pesawat udara. .Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara langsung lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk menjadikan pesawat udara sebagai objek jaminan, dalam praktek fidusia digunakan sebagai lembaga jaminan atas pesawat udara meskipun di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia secara tegas menyatakan fidusia tidak dapat dibebankan pada pesawat udara namun dalam peraturan tersebut tidak ada larangan untuk menjadikan bagian dari pesawat udara seperti mesin pesawat udara untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk kualitatif. Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 diatur mengenai adanya perlindungan yang diberikan kepada Kreditur asing yaitu kepentingan internasional, dengan adanya kepentingan internasional Kreditur dapat diberikan suatu kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk melakukan deregistrasi penghapusan pendaftaran atas sebuah objek pesawat udara dan melakukan ekspor ke Negara asal Kreditur dengan menggunakan surat kuasa yang tidak kdapat dicabut kembali yaitu IDERA Irrevocable Deregistration Request and Authorization . Surat kuasa/IDERA tersebut hanya dapat berlaku apabila telah didaftarkan /dicatat oleh Menteri Perhubungan. Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia atas bagian pesawat udara dimana pihak kreditur adalah pihak asing maka pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi dapat dilakukan dengan menggunakan IDERA untuk dapat menguasai objek pesawat udara dengan waktu yang relatif singkat tanpa memerlukan penetapan pengadilan dan dilanjutkan dengan menjalankan eksekusi fidusia atas objek fidusia yaitu berupa bagian atas pesawat udara. Peran Notaris dalam penjaminan fidusia atas bagian pesawat udara adalah membuat akta jaminan fidusia dan melakukan pendaftaran fidusia secara online, selain itu Notaris juga dapat bertindak selaku kuasa dari Debitur untuk mendaftarkan IDERA

---

ABSTRACT
In Indonesia there is no definite arrangements regarding security institutions of the aircraft. Law No. 1 Year 2009 about Aviation does not regulate direct security institutions that can be used to make the aircraft as a security object. In practice, fiduciary guaranty used as a security institutions on aircraft although in Law No. 42 Year 1999 about Fiduciary Guaranty Right express that fiduciary guaranty can not be used on the aircraft, but in these rules there is no prohibition to make part of the aircraft such as aircraft engines for being the object of fiduciary guaranty. This study is a normative juridicial research methods and qualitative analysis methods. Law No. 1 of 2009 regulates the protection to foreign creditors with such interests of international creditors could be given a power that can not be revoked to perform deregistration deletion of registration on an aircraft and export lenders to the country of origin by using the power of attorney namely IDERA Irrevocable Deregistration Request and Authorization . The power of attorney IDERA can only be valid if it has been registered recorded by the Minister of Transportation of Republic of Indonesia. In the event of default, where the creditor is a foreign party, the execution can be done by using IDERA with a relatively short time without requiring a court order. In fiduciary guaranty on part s of the airplane, Notary play the role to make deed of granting fiduciary guaranty and registering fiduciary guaranty by online, in addition Notary can also acting as the endorsee of the borrower to register IDERA.

Abstrak :
Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan virtual office di Indonesia dalam rangka mengkaji keabsahan perjanjian sewa-menyewa alamat virtual office dengan dikaitkan alamat sebagai suatu benda atau properti yang dapat dijadikan sebagai objek didalam suatu perjanjian serta mengkaji mengenai pertanggungjawaban hukum perdata pihak penyedia virtual office terhadap permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh pihak pengguna virtual office. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan virtual office di Indonesia berbeda dengan pelaksanaan virtual office dibeberapa Negara, dengan penggunaan konsep sewa-menyewa menjadikan perjanjian sewa-menyewa virtual office di Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian sewa-menyewa yang sesuai dengan yang diatur oleh KUH Perdata Indonesia, maka perjanjian virtual office dikategorisasikan sebagai perjanjian tak bernama (inominaat). Pertanggung jawaban hukum perdata mengenai hubungan kontraktual antara pengguna virtual office dengan pihak ketiga tidak dapat mengikat pihak penyedia virtual office sehingga apabila terjadi permasalahan hukum yang ditimbulkan atas hubungan kontraktual tersebut pihak penyedia virtual office tidak memiliki tanggung jawab hukum perdata. ......This study was made to explain the implementation of a virtual office in Indonesia in order to assess the validity of the lease agreement with the associated virtual office address as the address of an object or property that can be used as an object in an agreement and examine the civil liability of the provider of virtual office to problems law posed by the virtual office users. Results from this study is that the implementation of a virtual office in Indonesia is different from the virtual office implementation in several countries, with the use of the concept of lease agreement makes a virtual office in Indonesia might not be categorized as lease agreement in accordance with stipulated by the Civil Code Indonesia, the virtual office agreements categorized as inominaat agreement. Civil liability law regarding the contractual relationship between the virtual office users with third parties can not bind the virtual office provider so that in the event of legal problems arising on the contractual relationship the virtual office provider does not have a civil legal liability.