Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuannya adalah untuk membuktikan bahwa dalam drama Mann Ist Mann tertuang sikap anti militer Bertolt Brecht. Untuk menunjukkan kritik-kritik Brecht semua perilaku tokoh yang mewakili kaum militer akan dianalisis. Tokoh-tokoh tersebut adalah Uria Shelley, Jesse Mahoney, Polly Baker, Jeraiah Jip, Sersan Charles Fairchild dan Galy Gay. Dari analisis ini akan terlihat bahwa mereka berperilaku jahat, kejam dan tidak manusiawi. Melalui perilaku negatif inilah Brecht menunjukkan kritik-kritiknya kepada kaum militer yang menyalahgunakan seragam militer dan berperilaku seperti mesin pembunuh. Kedua kritik ini akan dihubungkan dengan sikap anti militer Brecht yang diperolehnya dari pengalaman pada masa Perang Dunia 1 dan fanatisme bangsa Jerman terhadap militer pada masa pemerintahan Kaiser Wilhelm II. Selain itu juga akan dibahas sedikit mengenai prinsip-prinsip drama Brecht untuk membantu memahami drama Mann Ist Mann. Analisis drama ini menunjukkan, bahwa melalui drama ini pengarang hendak memaparkan kenyataan yang ada, yaitu keberadaan militer lebih banyak membawa kerugian daripada keuntungan pada masyarakat.

---

"

"Penerapan syariat Islam di Aceh, bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Aceh. Syariat Islam sudah lama melekat di masyarakat Aceh bahkan sebelum Belanda menjajah Indonesia, sehingga syariat Islam merupakan identitas bagi masyarakat Aceh. Hal inilah yang menyebabkan syariat Islam diterapkan secara legal-formal dalam bentuk “otonomi khusus”. Otonomi khusus diatur dalam UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi daerah Istimewa Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelum diaturnya UU No.18 Tahun 2001, terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai pemberlakuan syariat Islam secara legal-formal yaitu UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Penyelenggaraan syariat Islam di NAD, dituangkan dalam bentuk Qanun atau PERDA yang merupakan peraturan pelaksana dari dua peraturan di atas. Salah satu bidang yang dijelaskan lebih lanjut dalam Qanun sehubungan penerapan syariat Islam di NAD adalah bidang Jinayah (hukum pidana), diantaranya mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan minum minuman keras, perjudian dan berdua-duaan/mesum. Hukuman yang diterapkan bagi pelaku kejahatan tersebut adalah “hukuman cambuk”. Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang dikenal dalam hukum Islam dan tidak dikenal dalam hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penerapannya di NAD merupakan bentuk dari lex Specialis derogat lex Generalis dari KUHP. Dikarenakan berbeda dalam penerapan bentuk hukuman untuk kejahatan yang sama seperti kejahatan perjudian, maka berbeda pula dalam menegakkan hukum acaranya. Dalam hukum pidana nasional untuk kejahatan perjudian menggunakan hukum acara pidana yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981, sedangkan kejahatan perjudian dalam penerapan syariat Islam menggunakan aturan hukum acara khusus yang diatur dalam PERGUB No.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Hukuman Cambuk. Hal inilah yang menjadi alasan penulisan, bagaimana kedudukan hukuman cambuk di dalam hukum pidana nasional serta peran KUHAP sebagai aturan umum hukum acara sehubungan penerapan hukuman cambuk sebagai bagian penerapan syariat Islam di NAD dan mengetahui hukuman cambuk di dalam hukum pidana Islam serta tata caranya."

"Pengobatan massal filariasis merupakan program wajib pemerintah dalam upaya pemberantasan filariasis di wilayah-wilayah endemis, salah satunya di wilayah Depok. Penelitian deskriptif ini mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pengobatan massal Filariasis dengan desain cross-sectional. Sampel pada penelitian ini adalah 66 orang warga Kelurahan Pondok Cina Depok yang termasuk dalam kriteria penerima pengobatan mmsal filariasis. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat sosial ekonomi dan status pekerjaan dengan perilaku pengobatan massal filariasis.Sementara itu, tidak ada hubungan antara karakteristik masyarakat meliputi usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan serta tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap tentang filariasis dengan perilaku pengobatan massal filariasis.

---

Mass drug administration is a government program to eliminate lymphatic tilarimis at endemic arm, included Depok. This research is a descriptive correlative research and use cross sectional design which ha a purpose to know factors related to community behavior about mass drug administration (MDA). The sample in this research is 96 people who live in Pondok Cina district of Depok and as target of MDA. Sampling technique which is use in this research is purposive sampling. Based on analyzing, there are significant relationships between social economic level and work status to behavior about mass drug administration. Besides, there are no relationship between age, sex, level of education, level of knowledge, perception, and attitude about lymphatic tilariasis to behavior about mass drug administration."