Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas bagaimana strategi Pemerintah Kota Solok dalam menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menimpa seluruh dunia membuat manusia harus beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang baru. Hal ini juga dialami oleh Indonesia. Dalam menghadapi pandemi, Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah pembagian dana bansos kepada pihak-pihak yang paling terdampak dengan adanya pandemi. Namun, salah satu hambatan dari pembagian dana ini adalah efektivitas dari alokasi dana bansos yang sering tidak tepat sasaran. Akan tetapi di Kota Solok, ada sistem yang membuat sosialisasi kebijakan bansos dan penyaluran dana bansos menjadi berjalan semestinya. Sistem itu adalah pemberian ruang diskusi antara pejabat Dinas Sosial Kota Solok dan Kelurahan dengan RT dan RW di seluruh Kota Solok bernama Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Penelitian ini melihat ada korelasi yang positif antara efektivitas alokasi dana bansos dengan keberadaan FGD & Muskel lewat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam DTKS inilah Pemkot Solok bisa memeriksa kesesuaian data keluarga yang menjadi penerima bansos dengan alokasi dananya. Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa peran RT sebagai unit terdekat dengan warga Solok sangatlah penting dalam pemutakhiran DTKS. DTKS yang mutakhir dapat disampaikan di Muskel dan FGD yang nantinya data ini akan menjadi masukan yang positif bagi Dinsos Kota Solok dalam mengalokasikan bansos. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa FGD dan Muskel merupakan strategi Pemkot Solok dalam menyalurkan dana bantuan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif lewat wawancara dengan aktor terkait dapat pula disimpulkan kalau keterlibatan RT & RW masuk dalam jenis partisipasi dalam konteks politik sekaligus membuktikan tesis Robert Dahl mengenai community power dimana dalam lanskap politik di perkotaan, komunitas-komunitas juga memiliki daya tawar untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. ......This research discusses about the strategy of The Government of Solok City in allocating their Covid-19 Social Fund. Covid-19 Pandemic that spreads worldwide has forced human beings to adapt with the new surroundings. This is also the case in Indonesia. In order to combat this pandemic, Indonesia has implemented several policies, including allocating social funds to those who are affected by the pandemic. Apparently, one of the obstacles that occurs in this method is the effectiveness which usually misses the supposed target.However, in the case of Solok City, there is a system that makes Social Funds socialization and allocation are functioning properly. This system is in a form of allocation of discussion space for Solok Social Service Department and Heads of Subdistrict with RT and RW in the entire Solok City which are called Focus Group Discussion (FGD and Subdistrict Forum (Muskel). This research sees that there is positive correlation among the effectiveness of social funds allocation with the existence of FGD and Muskel in updating the Integrated Data of Social Welfare (DTKS). In the DTKS The Government of Solok City can double check the compatibility of bansos receiver data with its respective allocation. From this research, it can be concluded that the role of RT as the closest unit with Solok citizens is very crucial for DTKS updating process.The updated DTKS can be delivered to Muskel and FGD from which will be a positive insight for Solok City Dinsos in terms of social funds allocation. In other words, FGD and Muskel are strategies implemented by Solok City Government din effectively allocating social funds. Using qualitative approach through numerous interviews with related stakeholders it can also be confirmed that the involvement of RT & RW can be categorized as a kind of political participation and at the same time proves Robert Dahl’s thesis about community power where in the city political landscape, communities also got their bargaining power to be involved with policy-making process.

Abstrak :
Penelitian ini membahas bagaimana strategi Pemerintah Kota Solok dalam menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menimpa seluruh dunia membuat manusia harus beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang baru. Hal ini juga dialami oleh Indonesia. Dalam menghadapi pandemi, Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah pembagian dana bansos kepada pihak-pihak yang paling terdampak dengan adanya pandemi. Namun, salah satu hambatan dari pembagian dana ini adalah efektivitas dari alokasi dana bansos yang sering tidak tepat sasaran. Akan tetapi di Kota Solok, ada sistem yang membuat sosialisasi kebijakan bansos dan penyaluran dana bansos menjadi berjalan semestinya. Sistem itu adalah pemberian ruang diskusi antara pejabat Dinas Sosial Kota Solok dan Kelurahan dengan RT dan RW di seluruh Kota Solok bernama Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Penelitian ini melihat ada korelasi yang positif antara efektivitas alokasi dana bansos dengan keberadaan FGD & Muskel lewat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam DTKS inilah Pemkot Solok bisa memeriksa kesesuaian data keluarga yang menjadi penerima bansos dengan alokasi dananya. Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa peran RT sebagai unit terdekat dengan warga Solok sangatlah penting dalam pemutakhiran DTKS. DTKS yang mutakhir dapat disampaikan di Muskel dan FGD yang nantinya data ini akan menjadi masukan yang positif bagi Dinsos Kota Solok dalam mengalokasikan bansos. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa FGD dan Muskel merupakan strategi Pemkot Solok dalam menyalurkan dana bantuan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif lewat wawancara dengan aktor terkait dapat pula disimpulkan kalau keterlibatan RT & RW masuk dalam jenis partisipasi dalam konteks politik sekaligus membuktikan tesis Robert Dahl mengenai community power dimana dalam lanskap politik di perkotaan, komunitas-komunitas juga memiliki daya tawar untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. ......This research discusses about the strategy of The Government of Solok City in allocating their Covid-19 Social Fund. Covid-19 Pandemic that spreads worldwide has forced human beings to adapt with the new surroundings. This is also the case in Indonesia. In order to combat this pandemic, Indonesia has implemented several policies, including allocating social funds to those who are affected by the pandemic. Apparently, one of the obstacles that occurs in this method is the effectiveness which usually misses the supposed target.However, in the case of Solok City, there is a system that makes Social Funds socialization and allocation are functioning properly. This system is in a form of allocation of discussion space for Solok Social Service Department and Heads of Subdistrict with RT and RW in the entire Solok City which are called Focus Group Discussion (FGD and Subdistrict Forum (Muskel). This research sees that there is positive correlation among the effectiveness of social funds allocation with the existence of FGD and Muskel in updating the Integrated Data of Social Welfare (DTKS). In the DTKS The Government of Solok City can double check the compatibility of bansos receiver data with its respective allocation. From this research, it can be concluded that the role of RT as the closest unit with Solok citizens is very crucial for DTKS updating process.The updated DTKS can be delivered to Muskel and FGD from which will be a positive insight for Solok City Dinsos in terms of social funds allocation. In other words, FGD and Muskel are strategies implemented by Solok City Government din effectively allocating social funds. Using qualitative approach through numerous interviews with related stakeholders it can also be confirmed that the involvement of RT & RW can be categorized as a kind of political participation and at the same time proves Robert Dahl’s thesis about community power where in the city political landscape, communities also got their bargaining power to be involved with policy-making process