Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas permasalahan perlindungan paten terhadap obat antiretroviral ARV HIV/AIDS serta bagaimana akses publik terhadap obat ARV yang dilindungi paten di Indonesia diulas dengan studi kasus penggunaan Pasal 31 TRIPS sebagai fleksibilitas perlindungan paten berupa lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah di beberapa negara.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah obat ARV termasuk obat esensial sehingga pemenuhan akses ketersediaan dan keterjangkauannya merupakan kewajiban bagi negara untuk menjaminnya. Terdapat permasalahan ketika harga obat ARV yang dilindungi paten sangat tinggi sehingga untuk mengupayakan akses terhadap obat-obatan ARV yang dilindungi paten, maka Indonesia memanfaatkan celah perlindungan paten yang disebut dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat ARV.Namun Indonesia belum dapat melaksanakan dengan maksimal fleksibilitas TRIPS yang tersedia yaitu mekanisme Lisensi Wajib untuk akses obat-obatan guna pengobatan penyakit manusia karena belum ada Peraturan Menteri yang mengaturnya. ...... This thesis explains about the issue of patent protection of antiretroviral drugs ARVs HIV AIDS and how public access to patent protected antiretroviral drugs in Indonesia is reviewed by the case studies of the use of Article 31 TRIPS as the patent protection flexibility which is form of compulsory license and the government use in several countries. The research method in writing this thesis is juridical normative.The findings to be presented in this research are the fulfillment of access to availability and affordability ARV drugs which are including essential drugs is the government rsquo s obligation to ensure it. There is a problem when the price of patent protected antiretroviral drugs is high that in order to seek access to patented ARV drugs, Indonesia exploits patent protection gaps called patents by the government against ARV drugs. However, Indonesia has not been able to exploits TRIPS flexibility maximally in Compulsory License mechanism for access to drugs for the treatment of human diseases is just because there is no Ministerial Regulation.