Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RKAT") dalam perseroan terbatas adalah instrumen yang penting sebagai dasar dan arah dalam pengurusan perseroan. Tetapi pengaturan RKAT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak rinci. Pembuatan RKAT juga tidak diwajibkan dalam undang-undang tersebut. Tesis ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan RKAT tersebut: perihal pembuatan RKAT menjadi dokumentasi hukum yang mengikat dan isinya, perihal perubahan RKAT dan syarat-syaratnya. Hal-hal tersebut tidak diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, tetapi telah terdapat beberapa putusan pengadilan antara lain putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2740K/PID/2006 dan penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 169/Pdt.P/2016/PN.BDG yang mewajibkan organ perseroan membuat RKAT secara tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RKAT harus dibuat secara tertulis dan disetujui oleh dewan komisaris ataupun rapat umum pemegang saham, dan karenanya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

---

ABSTRACT
Annual work plan and budget in a limited liability company is an important instrument as basis and guidance in managing the company. However, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company did not provide detailed regulation on it. Annual work plan and budget is not obliged to be made under the law. This thesis reviews legal issues related to the annual work plan and budget: concerning the inception of annual work plan and budget to become a binding legal document and its content, concerning amendment and terms for amendment of annual work plan and budget. Such matter is not accommodated in laws and regulations, but there were several court decision such as Supreme Court decision No. 2740K/PID/2006 and District Court of Bandung Stipulation No. 169/Pdt.P/2016/PN.BDG that oblige company organs to make annual work plan and budget in written. This research is a normative legal research with qualitative analysis on primary and secondary data. This research shows that annual work plan and budget must be made in written and approved by board of commissioners or the general meeting of shareholders, and therefore it shall be effective and binding.

Abstrak :
Waralaba di Indonesia dilangsungkan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Hal ini diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Secara teoritis, perjanjian didasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Tetapi, sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa Penerima Waralaba ada di posisi yang lebih lemah dan rawan dirugikan. Salah satunya, adalah keberadaan klausula non-agen yang melepaskan kewajiban Pemberi Waralaba. Berdasarkan Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012, telah diwajibkan beberapa hal untuk dicantumkan di dalam Perjanjian Waralaba. Pemenuhan kewajiban pencantuman tersebut harus dipastikan dalam Perjanjian Waralaba, guna menjamin Perjanjian Waralaba tetap sesuai dengan hukum Indonesia dan memberikan perlindungan bagi Penerima Waralaba. ...... In Indonesia, a franchise is based on a franchise agreement between the franchisor and the franchisee. This is a must, according to Government Regulation No. 42 Year 2007. Theoretically, an agreement is mutually agreed by both side. However, it is well known that in a franchise agreement, the franchisee usually have a weaker position and prone to loss. One of the example is the presence of clausule of non agency, which make the franchisor freed from its liabilities to the franchisee. According to the Minister of Trade Regulations No. 53/M-DAG/PER/8/2012, there is some things required in the franchise agreement, which is obligatory. Fulfilment of this obligation is needed to ensure that the franchise agreement is not violating Indonesian law and giving enough protection to the franchisee.

Abstrak :
Waralaba di Indonesia dilangsungkan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Hal ini diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Secara teoritis, perjanjian didasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Tetapi, sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa Penerima Waralaba ada di posisi yang lebih lemah dan rawan dirugikan. Salah satunya, adalah keberadaan klausula non-agen yang melepaskan kewajiban Pemberi Waralaba. Berdasarkan Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012, telah diwajibkan beberapa hal untuk dicantumkan di dalam Perjanjian Waralaba. Pemenuhan kewajiban pencantuman tersebut harus dipastikan dalam Perjanjian Waralaba, guna menjamin Perjanjian Waralaba tetap sesuai dengan hukum Indonesia dan memberikan perlindungan bagi Penerima Waralaba. ...... In Indonesia, a franchise is based on a franchise agreement between the franchisor and the franchisee. This is a must, according to Government Regulation No. 42 Year 2007. Theoretically, an agreement is mutually agreed by both side. However, it is well known that in a franchise agreement, the franchisee usually have a weaker position and prone to loss. One of the example is the presence of clausule of non agency, which make the franchisor freed from its liabilities to the franchisee. According to the Minister of Trade Regulations No. 53/M-DAG/PER/8/2012, there is some things required in the franchise agreement, which is obligatory. Fulfilment of this obligation is needed to ensure that the franchise agreement is not violating Indonesian law and giving enough protection to the franchisee.