Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Di dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi pemerintahan suatu negara dibutuhkan dana yang dapat diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam dan dihimpun dari masyarakat, yaitu berupa pajak yang besarannya telah ditetapkan oleh negara. Upaya Pemerintah untuk mempopulerkan pajak kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain dengan melakukan penyuluhan, penayangan iklan-iklan di media, mengadakan perlombaan dengan tema perpajakan, melakukan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait yang akan mendukung pelaksanaan pajak ini tercapai, salah satunya adalah Notaris/PPAT yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Notaris/PPAT mempunyai peranan penting dalam mendukung terlaksananya dengan baik pelaksanaan pemotongan PPH & BPHTB, karena fungsi Notaris/PPAT di dalam bidang pertanahan sangatlah penting bagi masyarakat yang akan melakukan perbuatan hukum di bidang pertanahan. Permasalahannya bagaimanakah peranan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pemungutan PPh dan BPHTB dalam hal terjadinya pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan di hadapan Notaris/PPAT serta bagaimanakah peranan Notaris/PPAT sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan pembayaran PPh dan BPHTB dalam hal teijadinya pembuatan akta pengalihan hak atas tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum secara yuridis normatif, menggunakan sumber data primer yang kemudian diteruskan dengan data sekunder. Guna mendongkrak peningkatan pemasukan pajak yang diperoleh dari PPh dan BPHTB akibat teijadinya pengalihan hak atas tanah diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) kepada Notaris/PPAT akan tetapi pada tanggal 21 September 2005 pemberian insentif yang diperoleh atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh satuan kerja perangkat daerah dilarang karena dikhawatirkan akan menurunkan kualitas jasa pelayanan. Untuk meningkatkan pemasukkan PPh dan BPHTB Notaris/PPAT diwajibkan menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan pada saat. Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setor PPh dan Surat Setoran BPHTB.

---

ABSTRACT
In delivering governmental activities and functions, a nation requires fund which may collected from its natural resources utilization and from its citizens through taxation system which its value is determined by the state. Governmental efforts to popularize tax to communities may through various ways, such as elucidations, advertising broadcasting through media, to organize some tax related theme contests, establishment of good cooperation with stakeholders who would support the achievement of tax program, one o f them is notary/Land Deed Official (PPAT) who was granted to establish authentic certificate upon legal actions on land or title of apartment units. Notary/ Land Deed Official (PPAT) has important role to support the implementation o f Income Tax (PPh) and Charge on Transfer of Land and Building (BPHTB) payments, due to its role in providing services to community members who will conduct legal actions in land field. The question is what kind o f role do Regional Government have as the executor o f collection of Income Tax (PPh) and Charge on Transfer of Land and Building (BPHTB) in the event of certificate establishment of land title acquisition. To answer the question above, the author conducted normative juridical method of law research, using primary data sources and then secondary data sources. To encourage state-tax-related income from Income Tax (PPh) and Charge on Transfer of Land and Building (BPHTB) upon land title acquisition, the 5% (five percents) incentive should be awarded to the notaiy/Land Deed Official (PPAT), but since September 21, 2005, the incentive award on public service performance by regional service units was prohibited to avoid the degradation of service level quality. To increase the state income from Income Tax (PPh) and Charge on Transfer of Land and Building (BPHTB), it was mandatory for the notaiy/Land Deed Official (PPAT) to put his or her signature on certificate of land title and/or building title acquisition at the time the Taxpayer submit the tax payment proof in the form of Income Tax (PPh) Collection and Charge on Transfer of Land and Building (BPHTB) Collection.