Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Akhir-akhir ini, banyak sekali pengadilan yang menjatuhkan putusan volunter/ permohonan volunter terhadap status hak milikpun, pengadilan berani mengabulkannya secara deklaratoir. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengeluarkan putusan volunter yang menyatakan bahwa pemegang gadai berhak untuk menjual jaminan saham yang telah digadaikan secara tertutup dan menyatakan bahwa jual beli saham adalah sah, serta upaya hukum apa yang harus ditempuh oleh pemberi gadai dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang bersifat juridis normatif. Penelitian ini akan berbentuk evaluatif; yaitu menjelaskan sebuah kasus penjualan jaminan gadai saham dengan akta notaris yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dan pengesahan akta jual beli saham melalui penetapan Pengadilan Negeri, padahal dalam ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, dinyatakan bahwa tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa orang sebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang, sehingga bila debitur/pemasang gadai tidak setuju, maka harus diajukan gugatan dalam peradilan contensiosa, karena ada sengketa. Upaya hukum yang harus dilakukan oleh pemberi gadai dengan dikeluarkannya penetapan tersebut ialah dengan mengajukan permohonan pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada Mahkamah Agung, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 jo Pasal 43 (1)UU No. 5/2004 tentang perubahan atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung dan/atau dengan cara mengajukan gugat perdata ke Pengadilan Negeri dan dalil gugatan bertitik tolak dari penetapan volunter yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tersebut.