Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang: 65/PDT.G/2002/PN.PDG tanggal 12 Mei 2003 pemilikan Hak Milik atas tanah dibatalkan, karena dalam proses pendaftaran dan peralihan haknya cacat hukum. Asal muasal tanah tersebut adalah Tanah kaum, yang pada mulanya digadaikan. oleh penerima gadai tanah tersebut didaftarkan dan selanjutnya oleh para ahli waris penerima gadai dialihkan kepada pihak ketiga lainnya.Penerima gadai telah mendaftarkan hak atas tanah kaum menjadi atas namanya, dengan dasar gadai yang telah jatuh tempo. Masyarakat adat memberikan kesaksian bahwa tanah yang digadaikan adalah tanah kaum, dan mengakui telah terjadi perbuatan hukum berupa gadai. Namun masyarakat adat tidak menerima bahwa lembaga gadai adalah merupakan lembaga peralihan hak atas tanah, karena prinsip peralihan hak atas tanah harus bersifat tunai dan terang. Perbuatan gadai tidak mewakili syarat atas terjadinya peralihan hak atas tanah, atas hal tersebut masyarakat adat tidak mengakui adanya peralihan hak atas tanah. Berdasarkan pertimbangan hakim, proses pendaftaran hak atas tanah mempunyai alas hak yang keliru, sehingga pendaftaran hak atas tanah tidak dapat diterima oleh masyarakat hukum adat.Disamping itu dalam proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh para ahli waris, mengandung unsur perbuatan melawan hukum, dimana salah satu ahli waris membuat laporan palsu, bahwa Sertifikat hak atas tanah yang ada telah hilang; senyatanya bahwa Pewaris telah menjual tanah dan sertifikat dimaksud telah dimiliki oleh pembeli.Hal lain yang menarik dari kasus tersebut di atas, bahwa hak atas tanah kaum yang belum didaftarkan, bertumpu pada Ranji atau silsilah keturunan yang dibuat oleh suatu masyarakat hukum adat. Surat Keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan/Desa tidak dapat menafikan kenyataan silsilah keturunan yang ada; salah satu pertimbangan hakim dalam keputusannya lebih mengedepankan hukum adat yang berlaku, sehingga Ranji mempunyai kedudukan yang lebih baik, dibanding dengan Surat Keterangan Ahli Waris.Berangkat dari kasus tersebut di atas, penulis berusaha menelusuri titik kelemahan dari suatu proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Sejauh mama peran PPAT dalam mendukung proses dimaksud terurai dalam tesis ini."

"Sejak tahun 2010, penggunaan m-tiketing mulai diperkenalkan di Indonesia pada bioskop x untuk dapat mengatasi permasalahan sistem antrian yang panjang saat memesan tiket dengan cara konvesional seperti biasa. Ironisnya sistem antrian selama ini tidak efektif karena penonton harus mengantri dalam antrian yang cukup panjang dan cukup lama untuk mendapatkan tiket bioskop namun tidak jarang sebelum gilirannya membeli tiket, tiket yang ingin dibeli sudah habis terjual penonton yang sedang antri tidak mendapatkan informasi mengenai tiket yang masih tersedia. Penelitian ini dilakukan dengan metode SPSS 14, mengambil sampel sebanyak 160 orang, dengan unit analisis masyarakat penggunan mtiketing di bioskop x yang berada di kawasan Jakarta yaitu, Megaria/Metropole, Gandaria, KelapaGading, Pondok Indah, danKampus UI, dilakukan pada bulan februari 2013-juni 2013. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh mobile ticketing knowledge terhadappersepsikemudahaanmenggunakan m-tiketing, teradapat pengaruh compatibility terhadap persepsi kemudahan mengunakan m-tiketing dan persepsi kegunaan menggunakan m-tiketing, tidak ada pengaruh reachbility dan convenience terhadap persepsi kemudahan menggunakan dan persepsi kegunaan menggunakan m-tiketing, perilaku keinginan menggunakan m-tiketing dipengaruhi oleh persepsi kemudahan menggunakan m-tiketing.

---

Since 2010, the use of m-ticketing was introduced in Indonesia in cinema x to be able to overcome the problems of the system are long queues when you book your ticket as usual conventional manner. Ironically for a queuing system is not effective because the audience had to queue up in a long queue and long enough to get tickets before the movie, but not infrequently turn to buy tickets, tickets to be purchased are sold out audiences that are in the queue do not get information about tickets still available.

This research was conducted was conducted using SPSS 14, taking a sample of 160 people, with the unit of analysis, and the use of m-ticketing in cinema x which is in the Jakarta area, Megaria / Metropole, Gandaria, KelapaGading, Pondok Indah, and the UI campus this research doing start from February until June 2013.

The results of this study concluded that there are significant knowledge of mobile ticketing to ease the perception of using m-ticketing, teradapat compatibility influence the perceived ease of use mticketing dang perception of the usefulness of using m-ticketing, there is no influence reachbility and convenience to the perceived ease of use and perceived usefulness use m-ticketing, behavioral willingness to use m-ticketing is influenced by perceived ease of use m-ticketing."

"ABSTRAKSaat ini media-media berita di Indonesia mulai menerapkan jurnalisme presisi. Jurnalisme presisi merupakan kegiatan jurnalistik yang menggunakan metode penelitian ilmu sosial untuk mendapatkan informasi. Penggunaan penelitian dapat menghasilkan informasi yang lebih reliabel. Penerapan jurnalisme presisi pada media berita mempengaruhi bentuk manajemen media dan redaksional. Pelaksanaan penelitian menjadi inti dalam proses redaksional. Hasil informasi yang reliabel membuat penerapan jurnalisme presisi seringkali dikaitkan dengan kredibilitas media. Makalah ini membahas bahwa penerapan jurnalisme media pada satu media dan media lain dapat berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh keadaan organisasi media serta sumber daya yang dimiliki. Penerapan jurnalisme presisi dapat mendukung dimensi kredibilitas media yaitu akurasi, objektivitas, dan dapat dipercaya.

---

ABSTRACTRecently, many Indonesian news media start to apply precision journalism. Precision journalism is journalistic activity that uses social research method to get information. The uses of research can results more reliable information. The application of precision journalism in news media could affect the media and newsroom management form. The practice of research is the core in newsroom process. This paper examine the differences that may occur in terms of application of precision journalism in news media. The differences are cause by the condition of organization and resources that owned by the media. The application of precision journalism could support the accuracy, objectivity, and trustworthiness dimensions of media credibility."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses Implementasi Program FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menggunakan konsep Implementasi Kebijakan serta menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Bogor. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan angka kemiskinan yang tinggi berkaitan erat dengan hunian tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Bogor. Pada pertengahan tahun 2019, terjadi pengurangan kuota FLPP serta penyediaan rumah bersubsidi sehingga menyebabkan calon penerima Program FLPP kesulitan mendapatkan kepastian untuk dapat menempati hunian. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Wawancara mendalam secara individual dilaksanakan terhadap 10 Informan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program FLPP untuk MBR di Kabupaten Bogor belum berjalan dengan baik, karena hingga saat ini program FLPP belum berjalan secara sistematis sebab belum memiliki perencanaan kinerja pengembangan program yang menjadi tolak ukur pencapaian, serta masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program FLPP untuk MBR. Penelitian ini menemukan faktor yang mempengaruhi kendala Implementasi Program karena belum seragamnya pemahaman para aktor implementasi mengenai kebijakan yang diampu; Minimnya ketersediaan sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, dan keuangan; Rendahnya pembagian tugas dan tanggung jawab antar aktor serta terdapat ketidaktepatan sasaran kepada MBR pada Implementasi Program FLPP. Kehadiran suatu sistem baru di PPDPP dinilai dapat membantu proses percepatan alur pemilikan hunian dan memonitor pelaksanaan program untuk mengurangi terjadinya kecurangan oleh beberapa pihak. 

---

The research objective was to describe the implementation process of the FLPP Program for Low Income Communities (MBR) using the concept of Policy Implementation and to describe the factors that influence the implementation of the policy in Bogor Regency. Increased population growth and high poverty rates are closely related to community housing in Bogor Regency. In mid-2019, there was a reduction in the FLPP quota as well as the provision of subsidized housing, causing potential recipients of the FLPP Program to have difficulty obtaining certainty to occupy a residence. This study used a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Individual in-depth interviews were conducted with 10 informants. The results showed that the implementation of the FLPP Program for MBR in Bogor Regency has not been going well, because until now the FLPP program has not run systematically because it does not have a program development performance plan that is a benchmark for achievement, and there are still inaccuracies in the targeting of FLPP program beneficiaries for MBR. This study found the factors that influence the program implementation constraints due to the lack of uniform understanding of the implementing actors regarding the policies being handled; Lack of availability of human resources, authority, facilities and finance; The low division of duties and responsibilities among actors and there is a lack of targeting to MBR in the implementation of the FLPP program. The presence of a new system in PPDPP is considered to be able to help the process of accelerating the flow of residential ownership and monitoring program implementation to reduce the occurrence of fraud by several parties."

"Tulisan ini membahas mengenai isu penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur sebagai sebuah isu kejahatan lingkungan. Tulisan ini menggunakan tiga bidang analitis dari perspektif green criminology yaitu, ecological justice, species justice, dan environmental justice. Data yang dikumpulkan dalam tulisan ini berasal dari data milik Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur dan beberapa sumber online lainnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hasil menunjukkan bahwa penambangan batu bara mengakibatkan dampak kerusakan tersendiri bagi lingkungan seperti adanya lubang bekas tambang batu bara, banjir, pencemaran sungai, kurangnya Ruang Terbuka Hijau dan mempengaruhi habitat spesies tertentu. Isu penambangan batu bara juga tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan saja, namun juga berkaitan dengan isu sosial lainnya

---

This paper discusses the issue of coal mining in East Kalimantan as an environmental crime issue. This paper uses three analytical fields from the perspective of green criminology, namely, ecological justice, species justice, and environmental justice. The data collected in this paper comes from data belonging to Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur and several other online sources in the last 10 years. The results show that coal mining causes its own damage to the environment such as holes from former coal mines, floods, river pollution, lack of Green Open Space and affects the habitat of certain species. The issue of coal mining is also not only related to environmental issues, but also related to other social issues."

"Partai Komunis Jepang merupakan salah satu partai tua di Jepang yang didirikan pada tahun 1922 dan diresmikan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1945. Pada awal didirikannya, partai ini lebih cenderung bersifat anarkis dan radikal, tetapi partai ini mulai berubah menjadi partai yang menyenangkan dan melakukan aksi secara damai. Meskipun partai ini berhaluan kiri, Partai Komunis Jepang tetap memiliki pendukung dari berbagai kalangan. Dukungan yang diberikan untuk Partai Komunis Jepang mengalami peningkatan dan juga penurunan, sehingga hal tersebut berakibat pada elektabilitas dan eksistensinya dalam parlemen Jepang. Banyak pro dan kontra terhadap eksistensi partai ini di Jepang. Eksistensi Partai Komunis Jepang sejak tahun 1945 hingga tahun 1955 diliputi oleh aksi-aksinya dalam menentang kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menurut partai ini tidak memihak kepada rakyat Jepang. Partai Komunis Jepang tetap konsisten menjadi salah satu partai oposisi yang menyuarakan kritik dan aspirasinya demi kepentingan rakyat Jepang.

---

Japanese Communist Party is one of the old party in Japan which was established in 1922 and inaugurated by the Japanese government in 1945. At the beginning of establishment, this party is more likely to be an anarchist and radical party, but this party started to turn into a lovable party. Although this is the left-wing party, the Japanese Communist Party still has the support from various circles. The support that given to the Japanese Communist Party has increased and also decreased, so that it results in electabilty and its existence in the Japanese parliament. There is a lot of pros and cons of the existence of this party in Japan. The existence of the Japanese Communist Party from 1945 to 1955 covered by its actions in opposing the policies and actions taken by the government which, according to this party was not in favor of the people of Japan. Japanese Communist Party consistently be one of the opposition parties who voiced criticism and aspirations for the sake of the Japanese people."