Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu ciri Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji, sertipikat Hak Tanggungan yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan katakata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial didalam praktek berjalan tidak sebagaimana mestinya, karena adanya bantahan atau gugatan dari pihak debitur, hal ini dapat terlihat dengan adanya bantahan dari debitur dalam kasus putusan Pengadilan Negeri nomor: 580/PDT.G/1998/PN.JKT.PST. Dalam kasus ini, PT. BANK UMUM SERVITIA selaku kreditur walaupun telah memperoleh fiat pengadilan untuk melakukan eksekusi akan tetapi proses pelaksanaan eksekusinya terhambat karena adanya bantahan dari TJEN IWAN WIJAYA selaku debitur. Dan seharusnya, walaupun adanya bantahan dari debitur dalam proses eksekusi Hak Tanggungan seharusnya bantahan tersebut tidak boleh menghambat atau menunda pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, karena dalam perkara hutang piutang atau pemberian kredit telah memiliki bukti otentik berupa perjanjian kredit yang membuktikan bahwa Debitur berhutang kepada Kreditur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, tipe penelitian eksplanatoris dengan pendekatan analitis, juga merupakan penelitian kepustakaan, dengan data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, sehingga hasil dari penelitian adalah bersifat evaluatif-analisis.