Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"eningkatan minat olahraga di kalangan masyarakat DKI Jakarta akibat pandemi Covid-19 menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam konteks alokasi sumber daya dan anggaran untuk memfasilitasi perubahan minat masyarakat tersebut. Penelitian ini ingin mengkaji langkah implementasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menanggapi peningkatan minat olahraga di kalangan masyarakat. Penelitian ini ditulis menggunakan kerangka konsep kepentingan publik, kebijakan publik, dan dilengkapi dengan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III (1980) yang terdiri atas empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Data diperoleh dengan metode kualitatif melalui wawancara tatap muka dengan informan dan dilengkapi dengan studi literatur serta analisis dokumen. Hasil temuan menunjukkan bahwa keterbatasan serta tantangan yang ada mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah alternatif yang lebih mungkin untuk dilakukan, yaitu berfokus pada revitalisasi fasilitas yang sudah ada dibanding memaksakan pembangunan fasilitas baru. Kemudian kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas olahraga, serta perbaikan proses birokrasi, dilihat sebagai sebuah langkah penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan keolahragaan di DKI Jakarta jangka panjang.

---

The increased public interest in sports among the residents of DKI Jakarta due to the COVID-19 pandemic has created new challenges for the government in the context of resource allocation and budgeting to facilitate this shift in public interest. This study aims to examine the policy implementation steps taken by the DKI Jakarta government in response to the increased interest in sports among the community. This study is framed using the concepts of public interest, public policy, and is supplemented by George C. Edwards III's (1980) public policy implementation theory, which consists of four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were obtained using qualitative methods through face-to-face interviews with informants and supplemented with literature studies and document analysis. The findings indicate that the existing limitations and challenges require the government to take more feasible alternative steps, namely focusing on revitalizing existing facilities rather than forcing the construction of new ones. Furthermore, cooperation between the government and the community in maintaining and utilizing sports facilities, as well as improving bureaucratic processes, is seen as an essential step for the long-term success of sports policy implementation in DKI Jakarta."