Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kepuasan penerima pelayanan tercapai bila pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Kepuasan ibu hamil terhadap mutu layanan ANC dinilai dari 5 dimensi pelayanan tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Kinerja pelayanan KIA Puskesmas di Kota Jambi bila dilihat dari K1 sebesar 92,06% dan K4 sebesar 81,75%, angka ini telah melebihi dari target Nasional namun perspektif kepuasan ibu hamil masih ada yang menyatakan kurang puas. Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup yang terbatas, yaitu mengkaji variabel kepatuhan bidan dalam standar pelayanan antenatal, karakteristik bidan dan karakteristik ibu hamil dengan tingkat kepuasan ibu hamil terhadap mutu layanan antenatal di Puskesmas se-Kota Jambi Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan rancangan cross sectional study. Populasi penelitian adalah seluruh ibu hamil dan bidan, dan dilakukan penarikan sampel secara proportionate stratified random sampling yaitu ibu hamil sebanyak 105 orang dan bidan sebanyak 41 orang. Pengukuran kepuasan menggunakan pendekatan single global rating pada 5 dimensi pelayanan. Keseluruhan analisis menggunakan program SPSS ver. 13.0 dengan tingkat kemaknaan uji p<0,05. Nilai rerata dan simpangan baku kepuasan ibu hamil (-6,10±7,998) dan 59 subjek (56,2%) menyatakan puas, dan hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan bidan berhubungan dengan kepuasan ibu hamil terhadap mutu layanan antenatal (p Wald = 8,469; p=0,003; OR (95% CI) = 5,143 (1,727-15,317)), paritas bumil (p Wald = 4,855; p=0,028; OR (95% CI) = 3,059 (1,132-8,272)) dan interaksi penghasilan dengan kepatuhan (p Wald = 7,779; p=0,005; OR (95% CI) = 0,203 (0,066-0,623)). Tingkat kepuasan ibu hamil terhadap mutu layanan antenatal dikategorikan puas, ada hubungan kepatuhan dengan kepuasan ibu hamil. Kepatuhan, paritas dan interaksi penghasilan dengan kepatuhan merupakan variabel prediktor untuk penilaian kepuasan ibu hamil terhadap mutu layanan antenatal, oleh karena itu perlu dilakukan refresh program ANC dan insentif khusus pada pelayanan antenatal. ......Satisfaction of service recipients achieved if the recipient to obtain medical services in Accordance with the required and expected. Satisfaction pregnant women to ANC ser-vices assessed the quality of the 5 dimensions of service tangibles, reliability, respon-siveness, assu-rance and empathy. Performance of MCH health centers in the city of Jambi when viewed from the K1 and K4 for 92.06% of 81.75%, this figure has ex-ceeded the national target, but the perspective of pregnant women still have the satisfaction that states are less satisfied. The research was conducted within a limited scope, which is reviewing the variable standard of compliance with midwives in antenatal care, midwives characteristics and the characteristics of pregnant women with maternal levels of satisfaction for the qua-lity of antenatal care at the health center as Jambi City in 2011. This study is an observational study using cross-sectional study design. The study po-pulation was all pregnant women and midwives, and sampling performed by propor-tionate stratified random sampling of pregnant women and midwives as many as 105 people as many as 41 people. Measurement of satisfaction using a single approach to a global rating on the five dimensions of service. The entire analysis using SPSS ver. 13.0 with a significance level of test p <0.05.Mean 7.998)±value and standard deviation of maternal satisfaction (-6.10 and 59 subjects (56.2%) said they were satisfied, and the results of the analysis showed that the midwives compliance associated with maternal satisfaction for the quality of antenatal care (Wald p = 8.469; p = 0.003; OR (95% CI) = 5.143 (1,727-15,317)), parity pregnant women (p Wald = 4.855, p = 0.028; OR (95% CI) = 3.059 (1,132-8,272)) and the interaction of income with compliance (p Wald = 7.779, p = 0.005; OR (95% CI) = 0.203(0,066-0,623)). Satisfaction levels of pregnant women to antenatal care quality categorized satisfied, there is a relationship of compliance with the satisfaction of pregnant women. Compliance, parity and income interactions with compliance is the predictor variable for the assessment of maternal satisfaction for the quality of antenatal care, therefore it is necessary to refresh the special incentive program and antenatal care.

Abstrak :
Didalam menentukan jumlah sel di dalam suspensi yang berisi sel Aspergillus niger, dapat dilakukan dengan mengukur harga kapasitansi suspensi tersebut. Secara eksperimental dapat dibuktikan bahwa harga kapasitansi berbanding lurus dengan jumlah sel. Fenomena menarik yang lain yaitu, melalui eksperimen sederhana ini dapat ditentukan harga kapasitansi per sel Spora Aspergillus niger. Untuk membuktikan fenomena ini secara eksperimental, pengukuran kapasitansi per sel dilakukan menggunakan kertas saring. Hasil yang diperoleh menunjukkan sel tersusun dominan paralel dengan kapasitansi per sel antara (0,58 ± 0,03) - (2,75 ± 0,1) pF.

---

In order to predict the number of cells in suspension containing cell of Aspergillus niger, could be conducted by means of measuring its capacitance. Experimentally could be proved that capacitance of cells is equal to the number of cells itself. Another interesting phenomenon is, through this simple experiments one could be predicted the capacitance of one cell. To prove this phenomenon experimentally, the capacitance of one cell was conducted by measuring capacitance of through filter paper. The final result shown that cells are dominantly arranged in parallel and the prediction values of capacitance per sel antara (0,58 ± 0,03) - (2,75 ± 0,1) pF.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk membangun lokasi apapun yang sesuai peruntukannya, termasuk penentuan bangunan lembaga kemasyarakatan (lapas), diperlukan sebuah pertimbangan geografis. Dengan pertimbangan informasi geografis/ kewilayahan tersebut kemudian dapat memilih dan memilah lokasi yang tepat bagi bangunan di lingkungan lapas. setiap wilayah mempunyai karakteristik geografis yang tidak sama. oleh karena itu kecocokan lahan untuk pembangunan Lapas dapat dicari lokasinya sesuai dengan persyaratan lapas yang hendak dibangun. karena tingkat kemampuan lahan, kesuburan, topografi dan berbagai kondisi dan potensinya yang tidak sama itu, maka dalam penentuan lahan untuk membangun sebuah lapas diperlukan pertimbangan lokasional geografis. teknologi Sistem Informasi Geografis (Geographic Information Systems) dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu informasi spasial yang terintegrasi yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan, yakni menentukan lokasi pembangunan lapas yang ideal. makalah ini membahas pentingnya pertimbangan geografis, sebagai jawaban atas banyaknya saran masukan pejabat publik, terkait kejadian Lapas Sukamiskin yang dari sisi lokasi terlalu dekat dengan kota dan dianggap banyak memfasilitasi kemudahan dan kemewahan untuk para narapidana (napi) koruptor. Harapannya agar bagaimana napi itu ditempatkan di lokasi yang tepat, misalnya lokasinya yang jauh di pulau terluar dimaksudkan agar menyulitkan akses, dan tidak dapat menjadikan lapas maupun rumah tahanan negara (rutan) dengan fasilitas yang mewah dan berlebihan, tetapi sisi pembinaan pemasyarakatan bagi napi tetap diperlukan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan langkah-langkah dalam penerapan model Project Based Learning (PjBL) berbasis STEM; (2) mendeskripsikan hasil belajar Fisika peserta didik dengan menggunakan model PjBL berbasis STEM; dan (3) menguraikan dampak positif dari penerapan model PjBL berbasis STEM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 April sampai dengan 20 Mei 2019 pada pembelajaran Fisika di kelas X Peminatan IPA SMAN 9 Tebo, Jambi. Pengumpulan data dengan metode teknik tes, observasi, dokumentasi dan penilaian proyek/produk. Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar fisika peserta didik pada aspek kognitif mengalami peningkatan yang cukup baik, dari rata-rata 58.00 menjadi ratarata 77.16, di mana rata-rata hasil belajarnya mencapai nilai KKM (65). Rata-rata hasil belajar pada ranah sikap memperoleh predikat sangat baik. Sedangkan rata-rata hasil belajar peserta didik pada aspek keterampilan memperoleh nilai 82.13. Dengan demikian, pendekatan STEM dapat menunjukkan kepada peserta didik bagaimana konsep, prinsip, sains, teknologi, teknik, dan matematika digunakan secara terintegrasi untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penerapan Model PjBL berbasis STEM ini memerlukan persiapan yang cukup lama. Oleh karena itu, guru sebaiknya dapat merancang pembelajaran dengan langkah-langkah yang tepat sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Abstrak :
Ruang Lingkup dan Metodologi: Pajanan debu organik merupakan salah satu faktor risiko yang terdapat pada pabrik pembuatan bumbu mi instant PT X. Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pajanan debu organik adalah terjadinya gangguan kesehatan paru pada pekerjanya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah debu mempengaruhi terjadinya gangguan kesehatan paru pada pekerja atau hal lainnya baik yang terdapat pada pekerja seperti karakteristik sosiodemografi, status gizi, kebiasaan merokok, penggunaan APD atau faktor lingkungan yaitu area kerja. Penelitian ini dilakukan dengan 2 disain yaitu disain studi kohort dengan 949 responden untuk mengetahui insidens dan mengikuti perjalanan gangguan kesehatan paru pada pekerja dengan menggunakan data hasil pemeriksaan berkala sejak tahun 1995. Dan disain studi krossektional dengan 647 responden untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan paru pekerja dengan menggunakan data pemeriksaan berkala tahun 2001 dan kuesioner. Disamping itu juga dilakukan pengukuran kadar debu di area kerja yang terpajan dan tidak terpajan. Hasil dan kesimpulan: Hasil pengolahan data studi kohort retrospektif dengan uji statistik menunjukkan adanya kenaikkan insidens dari 0,33 pada tahun 1999 menjadi 0,54 pada tahun 2001 dan kenaikan relative risk pekerja yang bekerja di area kerja terpajan yang mengalami restriksi dari 1,186 pada tahun 1999 menjadi 1,611 pada tahun 2001. Sedangkan data studi krossektional dengan uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pajanan debu organik dengan terjadinya gangguan kesehatan paru pekerja berupa berdahak kronik OR 1,463 ; p 0,0045 ; CI 95% 1,008 - 2,124 dan batuk kronik OR 1,744 ; p 0,002 ; CI 95% 1,222 - 2,47. ......Organic dust exposure is one of the presented risk factor at PT X's instant noodle ingredient factory. Influence that could be raised by organic dust exposure is disorder of labor'lung. The research purpose is to recognize whether dust influence the affection of labor' lung disorder or other factors related to the labor himself such as the characteristic of social demography, nutrition condition, smoking habit, usage of safety equipment, or environmental factor at working place. This research is conducted with Cohort Study with 949 samples, design in order to recognize incident and to trace the disorder historical of labor lung by using periodical medical check-up report since 1995. Cross Sectional Study Design with 647 samples is also performed in order to recognize entire factor that could cause disorder of labor lung by using medical check-up report in 2001 as well as questioner. Furthermore, calculation of dust level was performed at exposure working place and non-exposure working place. Result and Conclusion: Data compilation result of Retrospective Cohort Study, checked by statistics test, shows that there is increasing of incident starting form 0.33 in 1999 to become 0,54 in 2001 and increasing of relative risk toward labor working at exposure working place whose suffer from restriction" starting from 1,186 in 1999 to become 1,611 in 2001. Whereas, Cross-sectional Study data, checked by statistics test, shows that there is a significant relation between organic dust exposure and disorder of labor lung healthiness in form of chronic phlegm OR 1,463 ; p 0,0045 ; CI 95% 1,008 - 2,124 and chronic cough OR 1,744 ; p 0,002 ; CI 95% 1,222 - 2,477.

Abstrak :
Lahirnya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi permasalahan bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, karena bertambahnya kewenangan dan tanggung jawab yang memerlukan dana yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, merupakan unit yang menjadi ujung tombak dalam menghimpun Pendapatan Daerah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan tersebut dengan intensifikasi pemungutan pajak melalui pelimpahan wewenang kepada Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah untuk melakukan pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran ( PHR ), sejalan meningkatnya target tahun 2003 yang ditetapkan sebesar 30% lebih besar dari realisasi tahun 2002. Pemeriksaan menurut peraturan perpajakan adalah suatu kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pemeriksaan dan masalahnya, make dilakukan penelitian data wajib pajak PHR pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara dengan metode deskriptif. Dari analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh petugas pemeriksa terhadap kuantitas pemeriksaan dan penerimaan selama periode 1997 sampai 2002 dengan menggunakan program SPSS 10.0 For Windows, untuk memperoleh koefisien regresi, korelasi, determinasi dari pengujian signifikasi statistik. Dari hasil penelitian tersebut diketahui, bahwa pelaksanaan pemeriksaan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara sebagai berikut : 1. Jumlah petugas pemeriksa mempengaruhi kuantitas pemeriksaan dengan koefsiensi korelasi ( R ) 0,815. Yang berarti pengaruhnya kuat dan koefisien determinasi 66,5% merupakan faktor yang cukup dominan. Demikian halnya terhadap penerimaan, koefisien korelasinya sebesar 0,766 dan koefisien determinasinya sebesar 0,586 atau 58,6%, lebih kecil bila dibandingkan pengaruh petugas pemeriksa terhadap kuantitas pemeriksaan. 2. Ada wajib pajak yang telah diperiksa beberapa kali masih ditemukan belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, menandakan kepatuhannya masih rendah. 3. Petugas pemeriksa yang ada jumlahnya tidak seimbang bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar (1 : 60 ), serta belum didukung oleh petugas yang memiliki keahlian dibidang ilmu Akuntansi dan Komputer, mempengaruhi hasil pemeriksaan, seperti: Ada sebagian pemeriksaan diselesaikan tidak tepat waktu. - Jumlah wajib pajak yang telah diperiksa rata-rata 22,2% dari wajib pajak terdaftar setiap tahunnya. 4. Realisasi pemeriksaan yang masih rendah disebabkan pemeriksaan hanya difokuskan kepada wajib pajak tertentu, sedangkan wajib pajak lainnya selama periode 2000-2002 belum pernah diperiksa. 5. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa dari Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara belum optimal bila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksaan Lengkap dan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Demikian hasil penelitian ini, semoga dapat memberikan masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Jakarta Utara dalam upaya menggali sumber pendapatan daerah khususnya dari Pajak Hotel dari Restoran.

Abstrak :
Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam usaha pencapaian tujuan itu, maka peranan pemerintah sangat vital, terutama dalam kapasitasnya sebagai pengemban terwujudnya pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat moril maupun materiil. Pada tahun-tahun belakangan ini, pencapaian tujuan tersebut semakin tidak mudah karena adanya dua fenomena besar, yakni krisis ekonomi yang berkepanjangan dan globalisasi internasional. Yang pertama paling tidak potensial menghambat pencapaian kesejahteraan umum, bahkan secara nyata telah terbukti mereduksi kesejahteraan umum terutama dalam bentuk peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan yang kedua mewujud dalam bentuk persaingan babas antarbangsa, yang menuntut bangsa-bangsa di dunia (termasuk Indonesia) saling berkompetisi. Persaingan tersebut, tidak dapat dihindari, menuntut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tinggi, yang hanya mungkin terwujud jika dipersiapkan dengan baik dan berdedikasi serta disokong oleh anggaran yang memadai. Oleh karena itu, sebagai antisipasi atas tantangan tersebut, perlu kiranya dipahami konsep dasar otonomi daerah, baik yang termaktub dalam UU nomor 5 Tahun 1974 maupun UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang memberikan good will bagi upaya pencapaian tujuan praktis pembangunan nasional tersebut. Dalam konteks otonomi dareh itu, Propinsi DKI Jakarta termasuk salah satu propinsi yang minim sumber alam. Akan tetapi sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, di wilayah DKI Jakarta dapat digali sumber penerimaan daerah dari sektor pajak. Berdasarkan UU nomor 18 Tahun 1997 yang telah diperbaharui dengan UU nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana Propinsi DKI Jakarta merupakan Daerah Tingkat I yang memiliki 5 (lima) Wilayah Kotamadya (Kodya) yang bersifat administrasi.

Abstrak :
Kota merupakan pusat pendominasian daerah di sekitarnya. Penekanan kehidupan di kota adalah pada sektor perdagangan dan jasa. Masyarakat kota sebagian besar bekerja sebagai pedagang, karyawan atau di sektor lainnya. Untuk menunjang mobilitas masyarakat kota, sangat diperlukan sarana transportasi umum, Sistem transportasi umum di Jakarta yang kurang baik mengakibatkan banyak warga kota enggan bepergian dengan menggunakan kencaraan umum dan lebih senang menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya jalan-jalan di Jakarta sangat padat dan terjadi kemacetan lalu lintas. Pemerintah DKI Jakarta kemudian memberlakukan peraturan yang berusaha mengendalikan pemakaian kendaraan mobil pribadi pada jam-jam tertentu di wilayah jalan tertentu. Diberlakukannya SK Gubernur No. 4104 tahun 2003 tentang penetapan kawasan pengendalian lalu lintas dan kewajiban mengangkut paling sedikit tiga orang penumpang per kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu di Propinsi DKI jakarta, bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kepadatan kendaraan di jalan utama di Jakarta. Pemberlakuan kebijakan tersebut ternyata menimbulkan implikasi negatif bagi sebagian warga kota, salah satunya adalah para pedagang elektronik di Pasar Glodok. Penelitian ini mencoba menggambarkan perubahan-perubahan perilaku pedagang elektronik di pasar Glodok sebagai akibat pemberlakuan SK Gubernur tersebut, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempertimbangkan bahwa perubahan perilaku yang diteliti - meliputi aspek internal dan eksternal banyak memiliki fenomena yang tidak semua dapat ditangkap melalui metode kuantitatif. Teknik penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan perilaku pedagang. Penelitian dilakukan kepada informan yang merupakan tokoh dan dianggap pedagang elektronik yang berpengaruh. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara yang mendalam dengan pengamatan yang cermat serta memperhatikan nada bicara emosi yang tersirat, gerakan dan bahasa visual lainnya yang penting. Perubahan perilaku yang diteliti meliputi aspek perilaku/tindakan nyata (external observable action) dan aspek internal perilaku yang antara lain meliputi pola pikir (kognisi), perasaan/emosi (afeksi), dan motivasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan penumpang yang diberlakukan pada jalan di depan Pasar Glodok telah merubah cara pencapaian menuju tempat berdagang. Waktu buka dan tutup kios-kios toko, jumlah pengunjung dan jumlah pendapatan. Kondisi yang demikian selanjutnya membuat aspek perilaku internal pedagang berubah. Pada aspek pola pikir timbul keyakinan pedagang bahwa kebijakan pemerintah tersebut merugikan. Pada diri pedagang timbul perasaan kecewa. Selain perubahan pada aspek internal pelaku, temyata juga membawa perubahan pada perilaku nyata pedagang. Perubahan yang terjadi adalah: sebanyak 2,6% pedagang sudah mencari bisnis lain di luar berdagang di Pasar Glodok; 1,2% menjual dan 5,9% mengontrakkan kios/tokonya. Selain itu, para pedagang menjadi lebih agresif terhadap pengunjung yang lewat di kios/tokonya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa dengan diberlakukan kebijakan pembatasan penumpang, para pedagang di Pasar Glodok telah mengalami perubahan perilaku baik pada aspek internal maupun perubahan pada aspek perilaku nyata.

---

City is the center of domination of surroundings area. The emphasis of the city life is on commerce and service sectors. The majority of society work as merchants, employee or other sectors. To sustain mobility of the society, public transportation structures needed. The less good of public transportation system in Jakarta impact in reluctance of many people in the city to go by public transportation and prefer to use their own vehicle. It contributes traffic jam in Jakarta. Then the Government of Jakarta affecting the regulation to try to control the use of private vehicle on the specific times in specific area The implementation of Governor's Decision No 4104 year 2003 concerning the determination of traffic control area and the obligation to carry minimum three passengers per vehicle on specific track in the Province of Jakarta, have the objective to arrange and control the density of the vehicle in the primary road in Jakarta. The implementation of the policy has negative implication for half of people in the city, one of them are the electronic merchants in Glodok Market. This research tries to depict the changes of the electronic merchants in Glodok Market as the result of the implementation of the Governor Decision. This research used qualitative approaches which considered that the studied behavior - encorripassing internal and external aspects - have many phenomenon that could not seen by quantitative method. The technique of this research is expected to give more comprehensive depiction concerning to the changes or merchants behavior. Examination was executed to the informers who are the prominent figure and is concerned as effected merchants. The collection of primary data was done by deep interviews with careful observation and pay attention to accent, unrevealed emotion, motion and other important visual language. The behavioral changes studied encompass real behavior/action (external observable action) and internal aspect of behavior which encompasses the thinking pattern (cognition), feeling/emotion (affection), and motivation. The result of this research show that the policy of passenger limitation affected on the road in front of the Glodok Market has changed the way of achieving the market, opening and closing time, the amount of visitors and earnings. The condition then changed the internal behavior aspect of merchants. On cognitive aspect, emerge the belief that the policy of the government inflicts a financial loss. Inside the merchants emerge the feeling of disappointment. Beside the changes on internal behavior aspects, the policy has also brought about the changes on obvious behavior of the merchants. The changes happened are: as many as 2,6% of the merchants have looked for other business except in Glodok Market, 1,2% sell and 5,9% rent the kiosks. The merchants become more `aggressive' to the visitors. Conclusion that could concluded from the research is that with the implementation of the passenger limitation policy, the merchants in Glodok Market had have changes on behavior whether on internal aspect or the changes on the obvious behavior aspect.

Abstrak :
Penerapan Sistem Manajemen K3LL sangat diperlukan pada kegiatan hulu migas, karena didalam elemen-elemen yang umumnya terdapat dalam satu standar sistem manajemen K3LL antara lain ; Kebijakan, Perencanaan, Penerapan dan Operasi, Pemeriksaan dan tindakan perbaikan serta Tinjauan manajemen,dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam mengelola potensi bahaya dan resiko K3 serta aspek dan dampak lingkungan secara berkelanjutan. Kondisi saat ini pada kegiatan hulu migas, dalam penerapan SMK3LL, terlihat adanya beberapa kendala-kendala antara lain: - Acuan SMK3LL yang berbeda-beda - Tidak ada koordinasi antar bagian dalam struktur organisasi Perusahaan - Untuk menerapkan dua atau lebih standar Internasional suatu perusahaan akan menemukan kendala dalam penerapan dan dokumentasinya.

Oleh karena itu perlu ditetapkan suatu model SMK3LL, yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan-perusahaan migas pada kegiatan hulu. Model SMK3LL ditetapkan dengan cara memadukan ISO 14001 dan OHSAS 18001 dengan penelaahan klausul-klausul, pendekatan proses dan sistem serta validasi basil audit dari beberapa K3S. Model yang dihasilkan akan dijadikan acuan kebutuhan minimum bagi perusahaan migas pada kegiatan hulu yang akan menerapkan SMK3LL.

---

It is necessary to implement Safety and Health Environmental Management System (HSEMS) due to its general element in management system such as policy, planning, application (implementation) and operation, corrective action until management review can be used as a tool for managing potential hazard, safety and health risk environmental aspect and impact continuously.

Current condition/situation in oil and gas upstream activities there are several barriers to implement (in implementing) Safety and Health Environmental Management System such as : different standard of HSEMS, no coordination between activities in the company.

Implementing 2 (two) or more international standard will be making more difficult and more complicated in its application and documentation.

Therefore it is required to establish one model HSEMS as a guideline for oil and gas companies in upstream activities. HSEMS model is established by integrating ISO 14001 and OHSAS 18001 using clausal evaluation, process and system approach, and validated by audit result. Output of the model itself will be used as minimum requirement for oil and gas company in the upstream activity.