Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berbagai daerah di Indonesia dalam periode 1947-1949 terlibat dalam perlawanan bersenjata dalam rangka menegakkan kedaulatan Indonesia yang terancam oleh kehadiran Belanda yang berkeinginan menguasai kembali Indonesia. Daerah Malang Selatan menjadi salah satu basis perjuangan sebagai akibat keputusan perjuangan diplomasi dalam bentuk Persetujuan Renville, namun yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana para pejuang dan rakyat menjalankan strategi untuk melawan Belanda, tanpa mengabaikan kebijakan yang digariskan oleh pemerintahan pusat dan Masrkas Besar Komando Djawa (MBKD). Kegiatan penelitian disesuaikan dengan langkah-langkah yang terdapat dalam metode sejarah. Langkah yang dimaksud meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan penyajian. Data yang terkumpul berupa data deskriptif. Sumber data berupa arsip, arsip yang diterbitkan, catatan kenang-kenangan yang tidak diterbitkan, hasil wawancara, surat kabar, majalah dan buku. Agresi Militer Belanda tanggal 21 Juli 1947 membawa perubahan terhadap tatanan politik. Belanda yang menggunakan strategi pendadakan dan pemusnahan (annihililation) menyulitkan posisi tentara Indonesia yang menggunakan sistem Linier mengakibatkan jatuhnya Kota Malang dan sekitarnya. Aparat pemerintahan mengundurkan diri ke daerah Malang Selatan. Jumlah aparat pemerintahan dan rakyat serta tentara yang menuju ke Malang Selatan semakin bertambah setelah disepakatinya Persetujuan Renville yang memisahkan wilayah Republik dengan daerah pendudukan Belanda. Menjelang berakhirnya tahun 1948 MBKD menetapkan pemilihan sistem wehrkreise sebagai upaya melanjutkan perjuangan. Sistem itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Perintah Siasat Nomor 1 dari MBKD. Wehrkreise hakekatnya adalah upaya memobilisasi rakyat demi kepentingan perjuangan. Mobilisasi dana dan tenaga dilakukan dalam bentuk dukungan yang bervariasi. Kebutuhan logistik gerilyawan diperoleh berkat partisipasi rakyat dalam bentuk sumbangan wajib, sistem maro penggarapan tanah milik negara (PPN) yang terlantar. Partisipasi rakyat dalam perjuangan juga berupa terbentuknya Pasukan Gerilya Desa yang koordinasinya dibawah Komando Militer Karesidenan Malang. Penyempurnaan organisasi perjuangan yang dilakukan secara terus menerus bersamaan dengan upaya pemberdayaan seluruh lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, mampu meningkatkan operasi gerilya kedaerah pendudukan Belanda. Tekanan seperti itu membawa korban yang besar terhadap Belanda, lebih-lebih ketika dalam waktu yang sama mendapat tekanan diplomatik dari PBB. Perjuangan dalam diplomatik dan militer itu mampu memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Di Malang hal itu ditandai dengan kembalinya Walikota dan Bupati ke Kota Malang.

Abstrak :
Tesis ini untuk menjelaskan bagaimana penerapan butir-butir kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (Loi) yang terjadi di era pemerintahan Soeharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid. Pada saat terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, pemerintah Indonesia akhirnya meminta bantuan ke lembaga keuangan internasional atau IMF. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus siap menerima berbagai rekomendasi kebijakan yang disarankan oleh IMF, bagi upaya pemulihan krises ekonomi. Rekomendasi ini tidak diberikan secara sembarangan, karena harus diikuti oleh sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Awalnya, pemerintah Soeharto saat itu terlihat keberatan dengan berbagai program pemulihan ekonomi seperti yang tertuang dalam Loi pertama, maupun kedua. Hal ini terjadi karena pemerintah Soeharto saat itu menjalankan roda perekonomian yang diduga banyak melakukan tindakan KKN. Padahal, IMF dalam rekomendasinya, menuntut agar segala bentuk monopoli, KKN dalam Iingkungan bisnis dihilangkan. Tarik ulur antara pemerintahan Soeharto dan IMF pun terjadi. Soeharto sempat mencari altematif kebijakan pemulihan krisis seperti membahas ide sistem dewan mata uang atau lebih dikenal dengan Currency Board System (CBS). Namun, IMF lagi-lagi menolak. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan Loi yang terjadi di era Habibie maupun Abdurrahman Wahid. Latar belakang politik saat itu, juga ikut mempengaruhi bagaimana butir-butir Loi itu dijalankan. Berbagai hal ikut mempengaruhi proses tersebut. Mulai dari faktor ekonomi, sosial hingga politik. Tujuan untuk melihat bagaimana ketiga presiden itu menjalankan resep IMF inilah yang ingin diketahui dalam penulisan ini. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teori, mulal dari teori ekonomi politik internasional yang pertama yakni aliran liberalis, kedua aliran nasionalis dan ketiga strukturalis. Dibagian lain, untuk mengupas tentang permasalahan, digunakan teori yang membahas tentang politik domestik diperkuat dengan berbagai tipe kepemimpinan dalam membuat kebijakan nasional. Pada kenyataannya, penerapan Loi antara IMF dan Indonesia sangat menuntut konsistensi serta political will dari pemerintah dalam menuntaskan krisis ekonomi. Hal inilah yang kurang dilakukan oleh ketiga presiden itu sehingga tidak jarang target waktu pelaksanaan Loi itu sering tidak tepat waktu. Tesis. ini merupakan kajian kualitatif dan penelitian tesis ini adalah dekriptif eksplanatif. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan teknis pengumpulan data dan kepustakaan.

Abstrak :
Untuk mengetahui pengaruh agen ikat silang terhadap sifat kuat tarik dan titik leleh polietilen densitas tinggi (HDPE-High Density Polyethylene) dibuat sampel XPE (Crosslinked Polyethylene) dengan variasi prosentase berat (0,50 sampai 1,50 bwt) agen ikat silang DCP (Dicumyl Peroxyde). Selanjutnya dilakukan pengukuran dan pengujian seperti fraksi rantai ikat silang.. FTIR, densitas, XRD. titik leleh, temperatur dekomposisi dan sifat kuat tarik. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa DCP merangsang meningkatkan terbentuknya rental ikat silang dalem HDPE, tetapi mulai 1.50% DCP cenderung menuju keadaan jenuh. XPE dengan kendungan DCP kurang dari 1,50' terbentuk fasa kristalin ( bidang kristal (010) ) namun secara bulk XPE lebih berfasa amorfphous. Hal ini ditandai dengan penurunan nilai derajat kristalinitas dan densitas. Fenomena ini menyebabkan titik leleh dan dekomposisi meningkat, modulus Young menurun, elongasi meningkat dan UPS meningkat walau relatif kecil.Sehingga XPE merupakan polietilen yang bersifat kuat tarik lebih baik dan lebih stabil pada pemakaian temperatur operasi tinggi.

Abstrak :
Novel Di Bawah Lindungan Kabah karya Hamka merupakan novel yang sangat populer. Kepopuleran novel Di Bawah Lindungan Kabah menyebabkan banyaknya apresiasi terhadap novel tersebut. Salah satu bentuk apresiasi terhadap novel tersebut adalah alih wahana dari novel ke film. Namun demikian, perubahan media penyampaian cerita dari novel menjadi film mengakibatkan adanya perubahan cerita. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis hal tersebut dengan cara membandingkan novel dan film Di Bawah Lindungan Kabah melalui karakterisasinya dengan menggunakan pendekatan kelisanan dan keberaksaraan Walter J. Ong. Metode penelitian tersebut adalah metode pustaka, menyimak, dan mencatat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam karakterisasi novel dan film Di Bawah Lindungan Kabah. Persamaannya terdapat pada namanama tokoh ceritanya, sedangkan perbedaannya terdapat dalam penggambaran watak tokoh cerita. Perbedaan tersebut disebabkan media yang digunakan untuk menyampaikan cerita memiliki ciriciri yang berbeda sehingga berpengaruh terhadap cerita yang disampaikannya.

Abstrak :
Penelitian ini berangkat dari masalah keposmoan novel DurgaUmayi karySa Y.B. Mangunwijaya. Oleh karena itu, digunakan teori dan pendekatan pasca stukturalis untuk mengurai kondisi posmodern dalam karya yang terbit pada tahun 1991 itu. Kondisi posmodern dalam novel ditelisik dari straiegi 'bahasa' yang menjadi cara baca kalangan pascastrukturalis. Dengan metode pembacaan yang menitikberatkan pada ikhtiar mengaburkan dan membalik oposisi biner, serta strategi peniadaaan ptsat (decentering) dapat dirunut maksud tersembunyi dari teks dan pembongkaran kesadaran kolektif yang selama ini menyusun sejarah, pengetahuan, dan mitos.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa Instalasi Gawat Darurat merupakan suatu unit pelayanan di rumah sakit yang harus dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat agar tujuan dari pelayanan gawat darurat dapat tercapai dan sekaligus memberikan kepuasan kepada pasien atau keluarganya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran umum waktu tunggu persiapan operasi cito di IGD dan faktor-faktor yang berhubungan dengan waktu pelayanan terhadap pasien yang akan menjalani operasi cito. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi mengenai proses pelayanan diperoleh melalui wawancara mendalam, fokus grup diskusi, observasi partisipatif dan telaah dokumen. Sedangkan data mengenai waktu pelayanan diperoleh melalui pencatatan waktu pelayanan mulai dari tahap penetapan operasi sampai saat dilakukan sayatan pertama di meja operasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu tunggu persiapan operasi cito di IGD RS Karya Medika I berhubungan dengan lamanya persetujuan operasi dari keluarga atau penanggung jawab biaya, ketidaksiapan SDM kamar operasi termasuk dokter operator dan dokter anestesi, serta keterbatasan peralatan operasi. Untuk mempersingkat waktu pelayanan terhadap pasien yang akan menjalani operasi cito, RS Karya Medika I perlu menetapkan kebijakan tentang penanganan pasien operasi cito, memperbaiki manajemen SDM kamar operasi dan sistem pengadaan alat kesehatan. ......The background of the research was the fact that Emergency Care Unit is a particular service unit in hospital which has to be able to respond quickly and effectively in order to achieve the goals of emergency care service and at the same moment to deliver satisfaction to the patients and their families. The purpose of this research was to know the general picture about the waiting time of cito operations in the Emergency Departement and the factors associated with the time of service to patients who will undergo cito operations. This type of research was a case study wih a qualitative approach. Data and information regarding the service process were obtained from indepth interviews, focus group discussion, participant observation and document review, while data regarding the service time was gained from recording and calculating the time taken starting from the moment of surgery decision until the moment of the first incision on the operating table. The result from the research showed that waiting time for the preparation cito operation in the Emergency Departement at Karya Medika I hospital associated with informed concent from the family or the insurance, human resources, and the equipment of operation. To minimize the waiting time for preparation cito operation in Emergency Departement, Karya Medika I Hospital need to establish policies regarding the handling of patients cito operations, to improve human resource management and procurement of medical equipment systems.

Abstrak :
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 ? 2025 menyebutkan bahwa reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Sebagai lembaga negara yang telah melaksanakan reformasi birokrasi, BPK telah menyusun roadmap reformasi BPK tahun 2011-2015, namun masih terdapat permasalahan birokrasi yang menyebutkan bahwa belum tersedianya Prosedur Operasional Standar (POS) yang lengkap. Berdasarkan peta proses bisnis manajemen TI, salah satu proses bisnis yang terdapat di Biro TI adalah proses pengelolaan aplikasi TI yang memiliki kebutuhan POS. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus terhadap perancangan prosedur pengembangan aplikasi TI di BPK. POS pengembangan aplikasi TI tersebut disusun menggunakan Soft System Methodology (SSM) yang telah dimodifikasi. Kebutuhan prosedur yang harus dirancang didapatkan dari hasil perbandingan benchmarking, wawancara yang hasilnya dianalisis menggunakan metode hermeneutics, serta siklus hidup perangkat lunak yang didapatkan dari hasil studi literatur. Selanjutnya kebutuhan POS tersebut dirancang dengan memperhatikan ketentuan pada ISO 12207 tentang proses daur hidup perangkat lunak dan SNI 9001 tentang sistem manajemen mutu. Penelitian ini menghasilkan 14 rancangan prosedur tahapan pengembangan aplikasi TI yang terdiri dari tahap inisiasi, cara pemenuhan kebutuhan aplikasi, akuisisi, perencanaan pengembangan aplikasi, analisis, desain, konstruksi, pengujian, implementasi, operasi, pemeliharaan, penanganan masalah operasi, manajemen perubahan, dan pemantauan (pada seluruh tahapan siklus hidup pengembangan perangkat lunak).

---

Regulation of the President of the Republic of Indonesia number 81 of 2010 dated December 21, 2010 on Grand Design Reforms 2010-2025 states that meaningful reform of the bureaucracy as a major change in the paradigm and governance of Indonesia. As a state agency that has carried out reform of the bureaucracy, BPK has developed a BPK?s reform roadmap in 2011-2015, but there are still problems of bureaucracy which states that the unavailability of Standard Operating Procedures (SOP). Based on the map the business processes of IT management, one of the business processes contained in the Bureau of TI is the process of software development that have SOP needs. Therefore, this study will focus on the design of SOP for software development in BPK. SOP of software development are compiled using the Soft Systems Methodology (SSM) which has been modified. The needs of procedure that will be designed is obtained from the results of comparative benchmarking, interview results were analyzed using the methods of hermeneutics, and phase of software development life cycle from the study of literature. Furthermore, the needs of the SOP is designed with regard to the provisions of ISO 12207 about software life cycle processes and ISO 9001 on quality management systems. The study produced 14 draft procedure of software development phases, consists of the initiation stage, how to meet the needs of the application, acquisition, planning, analysis, design, construction, testing, implementation, operation, maintenance, handling of operations problem, change management, and monitoring (for all phases of the software development life cycle).