Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis peran faktor ekonomi, sosial, dan demografis dalam mempengaruhi permintaan terhadap pendidikan tinggi. Model yang dipilih untuk analisis ini adalah model binomial logit. Dengan menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2012, penelitian ini menemukan bagaimana pengaruh biaya langsung, pendapatan yang dikorbankan, dan karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga (pendapatan rumah tangga dan tingkat pendidikan orang tua), yang dikontrol dengan variabel kemampuan nonkognitif, lokasi tempat tinggal, dan gender, terhadap keputusan individu untuk berpartisipasi di pendidikan tinggi. Biaya langsung dan pendapatan yang dikorbankan terbukti menurunkan probabilitas individu berpartisipasi di pendidikan tinggi secara signifikan, sedangkan karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan berpartisipasi di pendidikan tinggi.

---

ABSTRACT
The main focus of this study is to analyze the role of economic, social, and demographic in influencing the demand for higher education. The model selected for this analysis is a binomial logit model. Using data from Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2012, this study found how the influence of direct costs, forgone earnings, and households? socio-economic characteristics (household income and education level of parents), which are controlled by noncognitive ability, location, and gender, on individual's decision to participate in higher education. The direct costs and forgone earnings have significantly lower the likelihood of participation in higher education, while households? socio-economic characteristics have a positive effect on higher educational choice.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal-pasal terkait pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Rangkaian regulasi tersebut secara tekstual mengalienasi hak-hak perempuan lajang atas pemenuhan HKSR mereka, karena hanya perempuan menikah saja yang berhak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosio-legal, dengan menganalisis implikasi dari pasak-pasal dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut melalui pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Rangkaian regulasi kesehatan seksual dan reproduksi yang berlaku berpotensi menjadi justifikasi untuk menolak perempuan lajang yang ingin mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi; 2. Rangkaian regulasi yang ada berperan dalam penegakan stigma negatif yang menyelubungi pemenuhan HKSR bagi perempuan lajang; dan 3. Perlunya rangkaian regulasi yang sensitif dengan isu gender dan harusz inklusif bagi semua perempuan dan tidak hanya merujuk kepada pengalaman perempuan berstatus menikah.

 

---

This research aims to analyze the laws around Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Law on Health (Law No. 36/2009), Government Regulation on Reproductive Health (Government Regulation No. 61/2014) and Minister of Health Regulation on Health Services during Pre-Pregnancy, Pregnancy, Childbirth and Post-Childbirth, Contraceptive Services and Sexual Health Services (Minister of Health Regulation No. 97/2014). These laws and regulations textually alienate unmarried women and their sexual and reproductive health rights since the laws only recognizes sexual and reproductive health rights for married women. The method used to conduct this research is socio-legal method, which analyzes the implication that comes from the aforementioned laws and regulations through qualitative approach. This research finds: 1. The laws and regulations on sexual and reproductive health has the potential to justify any medical facility to reject unmarried women that wanted to access sexual and reproductive healthcare; 2. The existing set of law and regulations has a role in upholding the negative stigma surrounding SRHR for unmarried women; and 3. There is a need for a set of laws and regulations that are sensitive to gender issues and that it should be inclusive to all women and not only centered around the experience of married women.