Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian perkawinan harus dicatatkan dalam Akta Perkawinan. Namun, terdapat beberapa pihak yang terlambat mendaftarkannya. Skripsi ini membahas Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2011/PN.Ska. yang dalam pertimbangannya tertulis bahwa kelalaian pendaftaran Perjanjian Perkawinan menyebabkan perkawinan antara Budi Santoso dan Lily Tjokrosusantodianggap tanpa adanya Perjanjian Perkawinan. Dengan metode deskriptif analitis, aturan mengenai Perjanjian Perkawinan ditinjau untuk mengetahui status kepemilikan harta bersama yang diperoleh sebelum Perjanjian Perkawinan dianggap berlaku berdasarkan Penetapan itu. Dari penelitian ini disimpukan bahwa Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 139 – 179 KUH Perdata dan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan status kepemilikan harta bersama milik Budi dan Lily mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan pada Akta Perjanjian Perkawinan No. 1.

---

ABSTRACT
Prenuptial Agreement must be registered in the Deed of Marriage. However,there are several parties who are late to register it. This thesis discussed the Court OrderNumber 52/Pdt. P/2011/PN.Skawhich in its judgment states that the negligence in registration led to the absence of the Prenuptial Agreement in the marriage between Budi Santoso and Lily Tjokrosusanto. With the descriptive research analytical methods, rules about Prenuptial Agreement is reviewed to find out the status of the possesion of marital community of property acquired before the Prenuptial Agreement is considered valid upon the Court OrderNumber 52/Pdt. P/2011/PN.Ska. From this research, it can be concluded that Prenuptial Agreementis regulated in Article 139 up to Article 179 of the Civil Code and Article 29 Law Number 1 of 1974 and the status of marital communityof property is based on the regulations instead of the Deed of Prenuptial Agreement Number 1.