Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This study aims to examine investors’ perception toward changes in noncontrolling interest disclosure before and after the effective date of PSAK 4 (Amendment 2009). Sample of this study consists of 213-listed company in Indonesia Stock Exchange (IDX) from various industry sectors with six years observation. PSAK 4 (1994) regulated that noncontrolling interests should be reported as mezzanine items, meanwhile PSAK 4 (Amendment 2009) regulated that noncontrolling interests should be reported as equity in consolidated statement of financial position. The result shows that change in disclosure location of noncontrolling interest does not change investors’ perception. This result gives consideration to Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) about the impact of changes in disclosure location to investors’ perception.

---

Penelitian ini bertujuan menguji bagaimana persepsi investor terhadap perubahan penyajian kepentingan nonpengendali sebelum dan sesudah PSAK 4 (Revisi 2009) berlaku efektif. Sampel penelitian merupakan perusahaan emiten dari berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 213 perusahaan dengan enam tahun observasi. PSAK 4 (1994) mengatur bahwa kepentingan nonpengendali disajikan di antara liabilitas dan ekuitas, sedangkan PSAK 4 (Revisi 2009) mengatur bahwa kepentingan nonpengendali disajikan sebagai ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan posisi penyajian kepentingan nonpengendali tidak mengubah persepsi investor. Hasil ini dapat menjadi pertimbangan bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) terkait dampak perubahan penyajian laporan keuangan terhadap persepsi investor.

Abstrak :
Akar kucing (Acalypha indica Linn.) has been known and believed to be able to decrease blood uric acid level. In order to improve people acceptance using herbal medicine, it is necessary to develop traditional drug to become fitofarmaka. Dry suspension is a form which is reconstituted with certain quantitiy of water or other relevant solvent before use. This research is meant to arrange dry suspension formula containing akar kucing extract which is physically stable, and to choose the best formula for dry suspension containing akar kucing extract. It was made in this research, four dry suspension formula with different composition of suspending agent, supending agent used in this research is HPMC 50 cPs. The making of basic granular of dry suspension is conducted by using dry granulation method to avoid water existence. Evaluation was made to include odor, taste and color test, water content, flow rate, pH, reconstitusion time, repose angle, particle size distribution, viscosity, and higroskopisity test. The evaluation showed that lower HPMC content, will result in a better evaluation for water content, viscosity, reconstitusion time and higroskopisity, and the higher HPMC content will result in a better evaluation for flow rate, repose angle and particle size distribution. The evaluation result showed that dry suspension formula contain akar kucing extract have a good physical stability and dry suspension containing akar kucing extract on formula A is the best formula from the four performed formula.

Abstrak :
Tujuan: Mengetahui aktivitas MnSOD pada darah penderita kanker paru dengan riwayat merokok, menilai hubungan aktivitas MnSOD dengan stres oksidatif dan genotipe MnSOD. Metode: Penelitian ini adalah studi kasus kontrol. Sampel yang digunakan adalah set leukosit dari 20 pasien kanker paru di RS Persahahatao Jakarta, Kontrol adalah 50 pcrokok dan 50 non perokok dari pabrik pulp di Tangerang. Pcmeriksaan aktivitas spesifik MnSOD berdasarkan prinsip penghambatan terhadap xantin oxidase. untuk menghambat Cu/ZnSOD perlu ditambahkan natrium sianida 5 mM pada sampel lalu diinkubnsi 5 menit pada suhu ruang. Kadar MDA plasma ditcntukan berdasarkan reaksi dcngan asam tiobarbituat membentuk produk berwama merah sesuai metod: Wills, pengukuran kadar karbonil plasma menggunakan metode modifikasi Levine. Aktivitas spesifik katalnse ditentukan berdasarkan penguraian H2O2 yang terjadi menglkuti metode modiflkasi Mates. Pemeriksaan genotype menggunakan metode PCR-RFLP dengan NgoMIV sebagai enzim restriksi. Hasil: Kadar MDA plasma pada paslen kanker paru kbih rcndah cJibundingk0-n konlrol (p*"0,479). Hal ini merupakan konsekuensi dari progresivitas tumor mekanisme yang menyebabkan belum jelas). mekanisme adaptasi terhadap stres oksidatif atau digunakan sebagai sumber pcmbentukan oksidasi protein. Kadar karbonil plasma pada pasien kanker paru lebih tinggi dibandingkan konfrol (p=0.003), Hal ini menandakan sistem antloksidan telah jenuh dengan ROS yang tinggi dl jaringan paru, juga menandakan kerusakan sel yang lebih luas dan berat. Aktivitas spesifik katalase pada darah penderita kanker paru lebih rendah daripada ke!ompok kontrol (p=0.036). Hal ini mungkin disebabkan oleh ROS di jaringan yang tinggi atau karcna telah terjadi kerusakan oksidatif pada protein. Aktivitas spesifik MnSOD pada pusien kanker paru lebih rendah datipada kontrol (p=0,000). Hal ini menunjukkan enzim MnSOD telah jenuh oleh ROS yang banyak, kerusakan oksidatif pada protein MnSOD. atau gangguan transpor MnSOD, Aktivitas spesifik MnSOD pada perokok juga lebih rendah dilbandingkan dengan non perokok, Hal ini menunjukkan bahwa pajanan asap rokok yang kontinu mcningkatkan pruduksi ROS sehingga aktivitas enzim menurun. Studi ini menemukan genotipe Val/val dan Val/Ala pada kelompok kanker paru (80% dan 20%), pada perokok (90% dan 10%), dan non perokok (100% dan 0%). Kami tidak menemukan genotipe Ala/Ala pada kelompok kasus dan kontrol. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara genotipe dengan aktivitas spesifik MnSOD. Kesimpulan: Kebiasaan metokok mempengaruhi aktivitas spesifik MnSOD di darah. Penyakin kanker paru dengan kebiasaan merokok mempengaruhi aktivitas spesifik MnSOD di darah. Perubahan aktivitas spesifik MnSOD berkorelasi lemah dengan kerusakan oksidatif baik pada kelompok kanker paru, kontrol perokok, dan non perokok. Tidak ada hubungan yang bermakna antara aktivitas spesifik MnSOD dengan genotipe MnSOD Ala16Val pada kekompok kanker paru dan kontrol. Aktivitas spesifik MnSOD dalam darah dapat diusulkan sebagai petanda dini karsinogenesis paru pada perokok.

Abstrak :
Penelitian mengenai community policing telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di berbagai negara. Dengan mengusung kinerja kepolisian yang lebih humanis dan berpendekatan kepada penyelesaian masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat, community policing menjadi konsep pemolisian yang dianggap positif dengan menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai obyek pemolisian tetapi turut bermitra dengan polisi sebagai subyek dalam mengatasi masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam tesis ini, penulis (sekaligus sebagai peneliti) ingin memberikan gambaran yang berbeda dari sisi community policing yang notabene dikonsepkan oleh kepolisian dengan programnya yang sering disebut sebagai grand strategy Polri dengan mendekatkan diri kepada masyarakat. Community policing juga merupakan suatu filosofi bagi lahirnya pemolisian yang bermitra dengan masyarakat, tidak selalu dipandang sebagai konsep yang positif saja. Ternyata dari hasil penelitian ini, penulis mendapatkan realitas-realitas di lapangan bahwa terdapat relasi kuasa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan community policing. Dengan metode penelitian kualitatif, penulis ikut berpartisipasi langsung dalam melakukan wawancara dan mengikuti kegiatan-kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Polda Bali dan pecalang. Penulis melakukan wawancara dengan para informan yang sudah ditentukan yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini seperti anggota Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali dan pecalang serta beberapa informan tambahan yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi mengenai relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan community policing di Denpasar, Bali diantara Polda Bali dan pecalang. Pemikiran Dahrendorf mengenai Teori Konflik terkait dengan penggunaan kekuasaan menjadi teori utama dalam penelitian ini. Dengan kerangka Teori Dahrendorf, penulis melihat bahwa relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan community policing di Denpasar, Bali sesuai dengan buah pikir Dahrendorf mengenai kelompok superior dan kelompok subordinat. Polda Bali sebagai institusi formal dan pecalang sebagai wakil masyarakat jelas memiliki kapasitas kekuasaan yang berbeda dalam melakukan pengamanan di lingkungannya. Pecalang yang dijadikan mitra oleh Polda Bali dalam setiap kegiatan pengamanan di Bali menjadi bentuk kooptasi yang dilakukan Polda Bali dengan tujuan untuk melegitimasi kekuasaan yang dimiliki Polda Bali sebagai bagian dari pemerintah.

---

There are many studies about community policing that held in many regions in Indonesia, also in other countries. By doing the policing that comes to solve the criminal problems in the society, community policing became positively minded, because community policing puts the society not as an object of the policing, but the society is the subject of the policing to solve the society's problems in criminals. This thesis explains about the community policing from the form that already settled by the police in Indonesia as the program called Grand Strategy Polri that aiming the partnership between the police and the community. As a philosophy of humanist policing, community policing is not always give the positive impacts. In this thesis, the author (also as the researcher) got so many realities that there is a power relationship in doing the community policing. Using the qualitative method of study, the author participated directly in doing the interview and take part in the activities that put Polda Bali dan pecalang together in community policing. The author had interviewed with the purposive informans such as Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali and pecalang and the other informans that competent to give the explanations about the power relationship in the community policing. Dahrendorf's theory about the power relationship in society is the main theory of this thesis. As seen by the author, there is the power relationship between Polda Bali dan pecalang in implementing the community policing in Denpasar, Bali, as Dahrendorf?s thought about superiority and the subordinant group.

Abstrak :
Kepatuhan pajak adalah perilaku kompleks yang berdasarkan hasil-hasil riset telah terbukti adanya beberapa faktor yang bisa mendorong dan menahan wajib pajak dari memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun upaya Indonesia dalam menangani masalah ketidak-patuhan selama ini sangat terbatas pada reformasi administrasi perpajakan dan pencegahan secara hukum, tanpa mengindahkan interaksi antara moral pajak, legitimasi politik, dan pertukaran fiskal yang baik secara gabungan maupun independen mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Gagasan pajak sebagai bentuk kontrak sosial antara wajib pajak dan pemerintah yang berwenang semakin diterima oleh masyarakat luas dan dengan demikian perlu adannya upaya untuk menelusuri persepsi legitimasi politik dan pertukaran fiskal dari persepsi wajib pajak di Indonesia. Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan populasi sampel wajib pajak dalam satu kantor pelayanan pajak yang tingkat ketidak-patuhan formal salah satu tertinggi di Jakarta. Responden memiliki moral pajak cukup tinggi meskipun mereka kurang puas dengan pemerintah atau lembaga publik serta dengan barang dan jasa publik. Perilaku kepatuhan responden dan moral pajak bervariasi tergantung pada indikator yang diukur. Persepsi pada perilaku kepatuhan orang lain berbanding terbalik dengan perilaku kepatuhan responden. Penerimaan terhadap perilaku ketidakpatuhan adalah prediktor yang lumayan akurat untuk menentukan kepatuhan responden yang sebenarnya. Dampak dari legitimasi politik dan pertukaran fiskal pada kepatuhan formal bervariasi tergantung pada item yang diukur. Persepsi tentang korupsi dan keterwakilan tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan, sementara tingkat kepercayaan pada pemerintah dan kemampuan pemerintah untuk mengelola pengeluaran penerimaan pajak berdampak positif kepatuhan formal. Dalam kategori pertukaran fiskal, wajib pajak yang patuh lebih kritis dalam menilai 'manfaat' yang mereka terima di seluruh wilayah diukur yaitu: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penanganan kejahatan dan korupsi.

---

Tax compliance is a multi-faceted behaviour, previous studies have recognised and proven there are factors which entices and hold taxpayers back from fulfilling their tax obligations. However Indonesia's effort in tackling noncompliance issue has been limited on tax administration reform and deterrence factors. Meanwhile the interaction between tax morale, political legitimacy, and fiscal exchange which compoundingly (or individually) affect a person tax compliance behaviour have not been given much attention to. The notion of tax as a form social contract between taxpayer and governing authority is more wellreceived and thus it is necessary to address the issue of political legitimacy and fiscal exchange from Indonesia's taxpayers perception. This quantitative study has come to conclusion that sample population of taxpayers in one tax service office with highest non-compliant rate have moderately high tax morale even though they are dissatisfied with government or public institution as well as with the public goods and services. Respondents' compliance behaviour and tax morale vary depending on the tax morale indicators measured. The perception on other people's compliance behaviour inversely proportional to the respondents' compliance behaviour; acceptance on noncompliance behaviour however is a better predictor for how the respondents' actual compliance behaviour are. The impact of political legitimacy and fiscal exchange on formal compliance vary depending on each particular items. Perception on corruption and representativeness does not seem to impact compliance behaviour Meanwhile confidence level in government and government's ability to manage tax revenue expenditure does positively impact formal compliance. In fiscal exchange category, the result suggests that compliant taxpayers are more critical in judging the 'benefits' they receive across the measured area which are: healthcare, education, infrastructure, handling of crime and corruption.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian membahas mengenai implikasi yuridis terhadap akta yang dibuat berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham yang cacat hukum dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 105/G/2019/PTUN-JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-analitis dan menggunakan bahan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa "Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan" namun PT. IKP selaku pemegang saham tidak menandatangani keputusan Sirkuler PT. KPB. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham mengenai perubahan data perseroan telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keputusan Sirkuler yang cacat hukum dapat dibatalkan oleh para pihak dengan cara membuat akta baru mengenai perubahan Anggaran Dasar ataupun akta Perubahan Data Perseroan ataupun melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Para pihak yang dirugikan dapat melaporkan Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah yang mana Majelis Pengawas Daerah akan mengusulkan sanksi yang akan diterima oleh Notaris berdasarkan pelanggarannya. Akibat dari Keputusan Sirkuler tersebut kepastian hukum status PT. IKP selaku pemegang saham menjadi tidak ada. Sebagai pemegang saham dari PT. KPB, PT. IKP juga dapat membuat akta baru untuk memulihkan haknya kembali. Diharapkan agar Notaris dapat menjalankan jabatan dengan seksama dan cermat serta mempergunakan haknya untuk menolak klien apabila data yang dibutuhkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACT
The study discusses about juridical implications of the deed that made based on Circular Resolution of Shareholders that has legal defect in case study of Jakarta State Administrative Court Desicion Number 105/G/2019/PTUN-JKT. The research method used is juridical-normative with prescriptive-analytical research and uses secondary data material in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Article 91 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies states that "Shareholders may also adopt binding resolutions outside GMS provided that all shareholders with voting rights approve them in writing by signing the proposal concerned" but PT IKP as the shareholder did not sign the Circular Resolution of PT KPB. Preparations of Deed of Circular Resolution regarding change of company's data has been issued the Decree of Ministry of Law and Human Rights that based on circular resolution that has legal defect which can be default by the parties through a lawsuit in District Court. Deed made before a Notary based on legally defected Circular Resolution can be cancelled by the parties by making a deed of amandments to the articles of association or making a deed of amandments of the Company's data or through a lawsuit to the District Court. The injured parties can report the Notary to the Regional Supervisory Council which sanctions will be purpose by the Regional Supervisory Council for the Notary based on their violation. As a result of the Circular Resolution, there has been no legal certainty of the status of PT. IKP as a shareholder of PT KPB does not exist. As a shareholder of PT. KPB, PT. IKP can also make a new deed to restore their rights. It is expected that the Notary to execute their position carefully and meticulously and also use their rights to refuse a client if the required data is not in accordance with the legislation.

Abstrak :
Bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui menyebabkan pentingnya dicari energi alternatif untuk menggantikannya, seperti biodiesel. Biodiesel terbuat dari lipid yang dapat diperoleh dari mikroalga, seperti Nannochloropsis sp. melalui proses ekstraksi. Pada penelitian ini, dilakukan optimasi ekstraksi lipid dengan metode perkolasi. Optimasi dilakukan dengan cara melakukan variasi terhadap rasio pelarut (heksana:etanol. v/v) dan waktu perendaman (jam). Prosentase yield ekstrak tertinggi adalah sebesar 3,50% yang diperoleh dari 0,5 g Nannochloropsis sp. (basis kering), rasio heksana:etanol sebesar 1,8:1 (v/v), dan waktu perendaman selama 2,5 jam. Komposisi asam lemak dalam ekstrak yang dapat dijadikan bahan baku biodiesel adalah palmitic acid dan cis-oleic acid. ......Fossil fuel is a non-renewable source that needs alternative energy to replace it such as biodiesel. Biodiesel is made from lipid that can be extracted from microalgae with species Nannochloropsis sp. The extraction method to extract lipid is percolation method. On this journal, percolation method is being optimized by doing variation on hexane:ethanol ratio (v/v) and maceration time (hour). The highest extract yield percentage is 3,50% from 0,5 g Nannochloropsis sp. (dry weight), hexane:ethanol ratio for 1,8:1 (v/v), and maceration time for 2,5 hour. Fatty acids composition from the extract that can be used as biodiesel raw material are palmitic acid and cis-oleic acid.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis perubahan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan melakukan studi kasus pada 7 PTN BH di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain komparatif deskriptif. Setiap instansi pemerintah membutuhkan pengelolaan keuangan dalam menjalankan aktivitasnya, tidak terkecuali dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagai agen pemerintah dalam melaksanakan pelayanan fungsi pendidikan. Pada tahun 2014 terdapat perubahan status terhadap beberapa Perguruan Tinggi Negeri menjadi PTN BH yang berdampak kepada Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri tersebut. Hasil penelitian menunjukkan yang mengalami dampak paling signifikan terkait perubahan status PTN BLU menjadi PTN BH ialah pada pengelolaan Barang dan Pertanggung Jawaban Keuangan. Kedua aspek tersebut membutuhkan perhatian dan persiapan lebih dari PTN BH.

---

ABSTRACT
This final work analyze the changes in Status of PTN BLU into PTN BH specifically in Financial Management and Financial Acoountability by doing a Case Study in 7 PTN BH in Indonesia. This research is a qualitative research with a comparative descriptive design. Every Government Institution in Indonesia needs Financial Management in order to perform their activities, so does Public Universities as government agents in carrying out the service of the educational function. In 2015, there were changes in the status of State Universities into PTN BH that have an impact on the Financial Management of the State Universities. The research showed that experienced the most significant impact related to changes in the status from PTN BLU become PTN BH is management of Fixed Asset and Accounting Report. Both aspects needs more attention and preparation to become PTN BH.

Abstrak :
Latar Belakang: Sampai saat ini, belum ada riset yang membahas prevalensi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian neutropenia saat fase pemeliharaan Leukemia Limfoblastik Leukemia (LLA) dalam populasi Indonesia, meskipun neutropenia merupakan komplikasi paling sering dari merkaptopurin (6-MP). Kajian ini bertujuan untuk mengukur prevalensi neutropenia dan mengenali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian neutropenia pada pasien anak dengan LLA di RSCM yang sedang menjalani terapi fase pemeliharaan dengan menggunakan merkaptopurin. Metode: Kajian ini menggunakan metode cross-sectional dan data dalam penelitian ini diambil dari rekam medik dari 101 pasien anak di RSCM yang telah atau sedang menjalani fase pemeliharaan LLA (Januari 2014-Desember 2016). Yang termasuk sebagai sampel kajian ini adalah pasien yang berumur 0 sampai 18 tahun yang telah didiagnosa dengan LLA dan telah menjalani terapi maintenance LLA dengan merkaptopurin. Hasil: Prevalensi pasien anak LLA yang mengalami neutropenia saat fase pemeliharaan dengan merkaptopurin adalah 56.4%. Terdapat hubungan yang signifikan (P=0.003) antara indeks massa tubuh (IMT) dan kejadian neutropenia saat terapi maintenance LLA sementara factor-faktor lain seperti umur (P=0.0795), jenis kelamin (P=0.624), kelompok resiko (P=0.224), dan albumin (P=0.4805) tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap kejadian neutropenia. Median dari IMT pasien-pasien yang mengalami neutropenia adalah 15.69 kg/mm2 (12.63-31.76 kg/mm2) Diskusi: Hasil dari penelitian ini tidak berkorelasi dengan hasil dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan. Ini mungkin dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil namun tidak dianalisis pada kajian ini seperti ras, obat lain (i.e. cotrimoxazole), status nutrisi, dan polimorfisme gen

---

Introduction: No research has been done to calculate the prevalence and identify the affecting factors of neutropenia occurrence during the maintenance therapy of childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) in Indonesian population, although neutropenia is the most common side effect of mercaptopurine (6-MP). Hence, this study aims to measure the prevalence of neutropenia and to identify factors that may influence the occurrence of neutropenia during ALL maintenance phase. Method: The method of this research is cross-sectional and the data was taken from the medical records of 101 patients in Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) who had maintenance therapy (January 2014-December 2016). This study included patients aged 0 to 18 years old who were diagnosed with ALL and used 6-MP during the maintenance phase of ALL. Result: The prevalence of neutropenia throughout the maintenance therapy of ALL in this study is 56.4%. The factor that can significantly influence the occurrence of neutropenia is body mass index (BMI) (P=0.003) where neutropenic patients tend to have lower BMI while other factors such as age (P=0.0795), gender (P=0.624) risk groups (P=0.224), and albumin (P=0.4805) do not have significant association. The median of the neutropenic patients BMI is 15.69 kg/mm2 (12.63-31.76 kg/mm2). Discussion: The result of this study does not have a similar outcome with the findings of previous studies. This may be due to the presence of other influencing factors that were not analyzed in this study such as ethnicity, other drugs (i.e. cotrimoxazole), and TMPT genetic polymorphism.