Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perilaku etis (Ethical Behavior) pada Pegawai Sektor Publik menjadi suatu bagian yang sangat penting karena mereka dianggap perwakilan dari warganegara dan menjalankan amanat dari rakyat. Tesis ini membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung (melalui peran mediasi) perilaku etis karyawan pada Organisasi Pengelola Keuangan Publik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada 425 responden yang merupakan pegawai IPKN. Pengujian Hipotesis pada penelitian ini menggunakan Structural Equation Model Lisrel 8.8. Hasil Penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Ethical Climate dan Organizational Justice Terhadap Ethical Behavior di mana ketika 2 variabel ini terbentuk dengan kuat di organisasi maka akan mempengaruhi peningkatan praktek perilaku etis pegawai. selain itu Ethical Leadership secara signifikan dan postif mempengaruhi Ethical Climate. Hal ini menunjukkan bahwa iklim etis terbentuk dengan dukungan kepemimpinan etis. namun penelitian ini belum membuktikan bahwa Ethical Leadership dan Moral Attentiveness berpengaruh signifikan dan positif terhadap Ethical Behavior. Penelitian ini memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia di IPKN terkait peningkatan kualitas SDM dalam rangka pembentukan perilaku yang etis.

---

Ethical Behavior in public sector employees becomes a part because they are considered representatives of the state citizen and carry out the mandate of the people. This thesis is a happiness about several factors that directly influence directly and directly (through the role of mediation) Ethical Behavior of Employees at Public Finance Management Institutions. This research is quantitative research. This study was conducted in 425 which responded to Public Finance Management Institutions employees. Hypothesis testing unity This study model Structural equation uses Lisrel 8.8. The results of this study are showing the Ethical Climate and Organizational Justice of Ethical Behavior where when these two variabels form a strong delay in the organization, it will affect the improvement of employee Ethical Behavior practices. Ethical Leadership In addition, significantly and positively affects the Ethical Climate. This shows that the Ethical Climate is formed with ethical support. However, this research has not yet proven that Ethical Leadership and moral attention have a significant and positive effect on Ethical Behavior. This research is a contribution in the field of human resources in the Public Finance Management Institutions related to improving the quality of human resources in the context of forming Ethical Behavior."

"Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia yang masih tinggi menyebabkan sulit tercapainya salah satu poin Millenium Development Goals. Salah satu penyebab AKI yang tinggi adalah kurang baiknya kualitas pelayanan antenatal (ANC) dan ketidak tahuan ibu terhadap tanda bahaya kehamilan. Penelitian ini mencari hubungan kualitas ANC dengan pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap tanda bahaya kehamilan. Subjek penelitian ini sebanyak 109 ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Koja pada Bulan Maret 2013. Kualitas ANC dinilai melalui observasi pada saat pelayanan, sementara pengetahuan dan sikap dinilai melalui kuesioner yang diajukan secara terpimpin. Penelitian ini mendapatkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara kualitas ANC dengan pengetahuan ibu hamil terhadap tanda bahaya kehamilan (p=0,011). Ditemukan pula hubungan bermakna antara pendidikan (p=0,038) dan pengalaman mengikuti penyuluhan tanda bahaya kehamilan (p=0,043) dengan pengetahuan ibu hamil terhadap tanda bahaya kehamilan. Selain itu, terdapat hubungan bermakna antara jumlah kehamilan ≤ 2 (p=0,042) dan datang ke ANC ditemani (p=0,011) dengan sikap ibu hamil terhadap tanda bahaya kehamilan. Kualitas ANC perlu ditingkatkan agar pengetahuan ibu hamil terhadap tanda bahaya kehamilan semakin membaik. Terdapat hubungan antara beberapa faktor sosiodemografis terhadap pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap tanda bahaya kehamilan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji hubungan variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan antenatal.

---

The maternal mortality rate (MMR) in Indonesia that is still high causing one of the points the Millennium Development Goals becomes difficult to achieve. One of the causes is the lack of good quality of antenatal care (ANC), also the lack of knowledge of the danger signs of obstetric. This research finds relationship between quality of ANC and knowledge and attitude of pregnant woman towards danger signs of obstetric. Subjects were 109 pregnant women who visited Puskesmas Kecamatan Koja in March 2013. ANC Quality assessed through observation during the service, while knowledge and attitudes were assessed through a questionnaire guided by researcher.

It was found that there is a significant relationship between the quality of ANC and maternal knowledge about the danger signs of obstetric (p = 0.011). Also found a significant relationship between education level (p = 0.038) and experience in danger sign of obstetric counseling (p = 0.043) with maternal knowledge of the danger signs of obstetric. In addition, there is a significant relationship between number of pregnancies ≤ 2 (p = 0.042) and being accompanied while having ANC (p = 0.011) with maternal attitude toward danger signs of obstetric. Quality of ANC needs to be improved in order to increase pregnant women’s knowledge about danger signs of obstetric.

There are relationships between several sociodemographic factors of pregnant women and knowledge and attitude of pregnant women toward the danger signs of pregnancy. Further research is needed to examine the relationship of other variables that may affect the quality of antenatal care."

"Skripsi ini membahas pembentukan Provinsi Banten pada 1963?2001. Perjuangan masyarakat Banten dalam mengubah status dari Karesidenan menjadi Provinsi berjalan sampai 47 tahun. Pembentukan Provinsi Banten dibagi menjadi tiga fase, yaitu inisiasi, integrasi, dan deklarasi. Masyarakat Banten melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan Banten menjadi sebuah provinsi, seperti dibentuk Panitia Pembentukan Propinsi Banten (PPPB), Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPB), Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPB), dan Sub Komite Pembentukan Provinsi Banten (SKPPB). Pembentukan Provinsi Banten ini mengalami berbagai tantangan terutama pada 1960-an, pembentukan Provinsi Banten dianggap didalangi oleh PKI. Banten resmi menjadi sebuah provinsi pada 4 Oktober tahun 2000 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukam Provinsi Banten.

---

The focus of this study discuses efforts to break away from the mains: establishment of Banten Province in 1963?2001. Banten people struggle in an attempt to change the status of residency became the Province run until 47 years. The formation of Banten Province is divided into three phases, namely initiation, integration, and declaration. Banten community made various efforts to fight Banten became a province, such as Panitia Pembentukan Provinsi Banten (PPPB), Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPPB), Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPPB), Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten (Bakor-PPPB), and Sub Komite Pembentukan Provinsi Banten (SKPPB). The formation of Banten Province, have difficult experince, especially in the 1960s, the establishment of Banten Province is considered masterminded by the PKI. Banten officially became a province on October 4, 2000 established by Decree Law No. 23 of 2000 on Pembentukan Banten."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian kerjasama usaha antara PT Angkasa Pura I Persero dengan PT Execujet Indonesia tentang pengelolaan pelayanan general aviation di bandara internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali. Permasalahan dalam Tesis ini adalah bagaimana perjanjian kerjasama usaha tersebut dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana seharusnya KPPU menyikapi adanya bisnis General Aviation Terminal yang merupakan bisnis perintis yang belum ada pengaturannya di Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah yuridis-normatif. Dalam penelitian yuridis-normatif ini, penelitian akan mengacu pada semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Setelah itu, akan dilihat mengenai penerapan dari peraturan-peraturan tersebut. Perjanjian tersebut bukan merupakan pelanggaran berdasarkan UU No. 5/1999. Akan tetapi, tindak lanjut dari Perjanjian tersebut yaitu tindakan penetapan harga secara sepihak oleh PT Execujet Indonesia lah yang merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan UU No. 5/1999 dikarenakan tindak lanjut tersebut tergolong ke dalam praktik monopoli penyalahgunaan posisi monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 UU No. 5/1999. KPPU mempunyai tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 35 angka 5 UU No. 5/1999 yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dikarenakan bisnis GAT ini merupakan bisnis perintis yang belum ada pengaturannya di Indonesia, seharusnya KPPU menjalan tugas tersebut. Dalam hal ini seharusnya KPPU melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada PT Angkasa Pura I Persero dan PT Execujet Indonesia agar dalam melakukan kegiatan usahanya mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

---

This thesis discuss the cooperation agreement between PT Angkasa Pura I Persero and PT Execujet Indonesia regarding management of general aviation services at I Gusti Ngurah Rai International Airport. The issues of this Thesis are how the cooperation agreement reviewed based on Law Number 5 of 1999 and how should KPPU have responded to the business of General Aviation Terminal which is a pioneer business that currently has no regulation in the Republic of Indonesia. The method that used in this Thesis is juridical normative. This method will refer to the prevailing laws and regulations pertaining to legal issues being addressed. After that, will be viewed about the application of these laws and regulations. Such agreement is not a violation based on Law No. 5 1999. However, the follow up of such agreement that is a unilateral pricing action by PT Execujet Indonesia which is an act that is prohibited under Law No. 5 1999, hence, such follow up is categorized into monopolistic practice abuse of monopoly position as regulated in Article 17 paragraph 1 of Law No. 5 1999. KPPU has duties as mandated by Article 35 number 5 of Law No. 5 1999 which provides advice and consideration to government policies related to monopolistic practices and or unfair business competition. GAT business is the pioneer business that has no regulation in Indonesia, KPPU should conduct its duty. In this case, KPPU should conduct guidance to PT Angkasa Pura I Persero and PT Execujet Indonesia in order to create a conducive business climate."

"ABSTRAKCTPenulisan ini bertujuan melihat adanya indikasi terjadinya segregasi dan gentrifikasi di kampung dan permukiman formal Cikini. Segregasi dan gentrifikasi merupakan bentuk perkembangan wilayah yang tidak merata. Segregasi terjadi tidak hanya dalam bentuk batasan fisik, tetapi adanya indikasi lain yang menyebabkan masyarakat kampung tidak dapat tinggal di permukiman formal Cikini. Pengembangan kawasan Cikini yang tidak merata menyebabkan indikasi terjadinya gentrifikasi. Sebagian besar rumah masyarakat kampung Cikini yang secara turun temurun dan belum adanya pembangunan properti dari perusahaan atau pemerintah menunjukkan belum terjadinya gentrifikasi di kampung Cikini. Namun berbeda dengan masyarakat permukiman formal Cikini yang sudah tidak mampu membayar PBB menyebabkan adanya masyarakat di permukiman formal yang mulai terpinggirkan.

---

ABSTRACTThis paper aims to see if there are any indications of segregation and gentrification happen in informal and formal settlement area in Cikini. The segregation and gentrification that happen are part of the uneven development in Cikini. The reason why segregation occurs in Cikini is not only limited into the form of physical constraints, for there are other indications on why informal settlements community cannot stay in the formal settlement in Cikini. Uneven development causes there is an indication that gentrification might occur in the area. The fact that most houses in informal settlement in Cikini are bequeaths and there are no property development from developer or government shows that has not been gentrification in this informal settlement. However, the incidence that there are formal settlers who cannot afford to pay for property tax induce them to settle in the marginalized area. "

"Latar belakang: Enterokolitis nekrotikans merupakan salah satu komplikasi pada bayi prematur dengan angka mortalitas tinggi. Patogenesis terjadinya enterokolitis nekrotikans hingga kini belum dipahami namun bersifat multifaktorial. Berbagai penelitian mengaitkan enterokolitis nekrotikans dengan transfusi sel darah merah. Salah satu upaya untuk mencegahnya adalah dengan melakukan puasa saat transfusi, namun hingga kini masih bersifat kontroversial. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan puasa saat menjalani transfusi sel darah merah dengan kejadian enterokolitis nekrotikans pada bayi prematur. Metode: Penelitian menggunakan desain studi kohort retrospektif dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menggunakan data rekam medis. Bayi prematur yang dirawat di Unit Perinatologi RSCM dalam periode Januari 2019 hingga Desember 2023 dan menjalani transfusi sel darah merah, serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi diikutsertakan dalam penelitian. Subyek kemudian dikelompokkan berdasarkan puasa atau tidak puasa saat menjalani transfusi sel darah merah. Diagnosis enterokolitis nekrotikan ditegakkan melalui hasil foto polos abdomen. Dilakukan pula pencatatan terhadap status maternal, usia gestasi, data antropometri saat lahir, skor APGAR usia 5 menit, jenis nutrisi enteral saat dilakukan transfusi sel darah merah. Hasil: Sebanyak 240 bayi prematur yang menjalani transfusi sel darah merah diikutsertakan dalam analisis. Seratus empat puluh empat bayi lelaki (60,0%), dengan rerata usia gestasi 31 (SD 2,69) minggu dan median berat lahir 1.256 (RIK 1.005-1.653) gram. Enterokolitis nekrotikans ditemukan pada 23,75% subyek dan EKN awitan dini lebih banyak ditemukan yaitu sebanyak 54,39% subyek. Proporsi bayi yang dipuasakan mengalami EKN lebih rendah dibandingkan yang tidak dipuasakan (22,09% dan 27,94%). Tidak ditemukan hubungan bermakna secara statistik antara kejadian EKN pada kelompok puasa dibandingkan kelompok tidak puasa saat menjalani transfusi sel darah merah (RR 1,081 (IK 95% 0,913-1,279). Kesimpulan: Puasa saat transfusi sel darah merah tidak memiliki hubungan bermakna secara statistik menurunkan kejadian enterokolitis nekrotikans.

---

Background: Complications due to prematurity are major problems for premature infants. Necrotizing enterocolitis has been one of the most considered complication with high mortality rate. Pathogenesis of necrotizing enterocolitis yet to be fully understood, however multiple factors were proven to be associated. Transfusion associated necrotizing enterocolitis has been studied in many researches. Withholding feeds during red blood cell transfusion were postulated to decrease the rate of necrotizing enterocolitis in premature infants, however controversy still found among the research published. Objective: This study aimed to evaluate the association between withholding feeds during red blood cell transfusion and incidence of necrotizing enterocolitis in premature infants. Method: We conducted a retrospective cohort study in Cipto Mangunkusumo Hospital. Premature infants admitted from January 2019 to December 2023 who received red blood cell transfusion were selected according to inclusion and exclusion criteria. Subjects were divided into two group by looking at withholding feeds status during transfusion or fed during transfusion. Necrotizing enterocolitis was diagnosed by radiologist using abdominal radiograph. Maternal status, gestational age, birth anthropometric measurement, 5-minutes APGAR score, and type of enteral nutrition (breast milk or formula) while receiving red blood cell transfusion were recorded. Results: Two hundred and forty subjects included in this study. Among all subjects, male infants 144 (60%), mean gestational age was 31 (SD 2,26) weeks, and median birthweight was 1.256 (IQR 1,005-1.653) grams. Necrotizing enterocolitis were slightly lower in withholding feeds during transfusion group compared to fed group (22,09% and 27,94%, respectively). No association was found between withholding feeds during red blood cell transfusion compared to fed during transfusion with incidence of necrotizing enterocolitis (RR 1,081 (95% CI 0,913-1,279). Conclusion: Withholding feeds during red blood cell transfusion did not significantly decrease the incident of necrotizing enterocolitis in this study."