Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semua untuk kaum laki-laki dan tidak ada sesuatu pun untuk kaum perempuan, itulah hukum dan ajaran kami” merupakan cuplikan kalimat dalam surat Kartini kepada Stella M. Zeehandelaar tanggal 6 November 1899 ketika beliau mencoba untuk menggambarkan kondisi hukum dan kebudayaan yang berlaku di Indonesia saat itu. Ternyata setelah lewat lebih dari seabad kondisi hukum di Negara ini tidak kunjung mengalami perubahan. Hukum masih tetap untuk kaum laki-laki dan kondisi hukum yang demikianlah yang melegitimasi penindasan terhadap kaum perempuan, termasuk dalam bentuk prostitusi. Prostitusi merupakan salah satu manifestasi ketidakadilan gender dan ketidakadilan itu sudah melembaga bahkan sampai ke hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan pengalaman perempuan pekerja seks komersial tidak dipertimbangkan dalam rangka pembentukan hukum. akibatnya, hukum gagal memberikan perlindungan yang perempuan pekerja seks perlukan untuk melawan penindasan. Penelitian ini menerapkan inti gagasan dari pendekatan hukum berperspektif perempuan untuk menganalisa Pasal 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai salah satu dasar dilakukannya razia terhadap pekerja seks komersial, dan Peraturan Daerah (Perda) Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, khususnya Pasal 4 Perda tersebut. Dengan demikian akan terlihat bahwa kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak mampu memberikan keadilan bagi perempuan pekerja seks komersial, yang mengakibatkan mereka tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya dan tidak memperoleh perlindungan hukum. Selanjutnya kasus pengalaman perempuan pekerja seks komersial, yang diperoleh dari wawancara, digunakan sebagai unit analisis untuk melihat hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kerangka analisis yang dipergunakan untuk memfokuskan analisa pengalaman perempuan pekerja seks komersial adalah kerangka yang dibentuk dari teori-teori yang disampaikan oleh Louise Brown dalam bukunya yang berjudul Sex Slaves, yang merupakan hasil penelitiannya terhadap sindikat perdagangan perempuan di Asia. Dengan menarik pengalaman perempuan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum, maka diketahui bahwa upaya memutus mata rantai suatu jaringan prostitusi tidak tepat sasaran jika menyerang pekerja seks komersial yang tidak lain hanya sekedar komoditas industri seks, yang perannya mudah tergantikan, dan mengabaikan aktivitas para pengelola dan konsumen industri seks. Hukum yang tepat sasaran adalah hukum yang berpihak kepada perempuan pekerja seks komersial bukan hanya sekedar hukum yang netral dan tidak berpihak, yang sesungguhnya malah melakukan legitimasi penindasan terhadap perempuan."

"Undang-undang Rumah Susun mengakomodir perkembangan Rumah Susun Campuran dengan adanya konsep Rumah Susun untuk Hunian dan Bukan Hunian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Penjelasan Pasal 1 Angka 1 jo. Pasal 24 Undang-undang Rumah Susun dan Pasal 54 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 3 Undang-undang Rumah Susun maka tujuan utama peruntukan Rumah Susun adalah untuk hunian dan pemukiman sehingga eksistensi Rumah Susun Campuran jangan sampai menempatkan penghuni dalam posisi yang terpinggirkan dan lemah posisi tawarnya terhadap Pengembang (Developer) sebagai pihak yang dominan karena berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) memiliki suara mayoritas dalam Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS). Kenyataan ini yang perlu menjadi perhatian bersama dan dicari solusinya agar aspirasi serta kepentingan Penghuni sebagai pihak yang seyogianya diutamakan tidak terpinggirkan. Tidak selamanya masalah Rumah Susun Campuran dapat diatasi dengan peraturan yang ada/berlaku mengingat perkembangan masalah-masalah/konflik yang timbul. PPRS Rumah Susun Campuran sebagai badan hukum memiliki peran yang vital sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Penghuni [Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Rumah Susun] didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPRS. Otonomisasi Sistem Organisasi PPRS dilaksanakan dalam rangka menerapkan azas keseimbangan dan keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Kelompok Satuan Rumah Susun. Dalam hal ini Koordinasi dan musyawarah menjadi esensi dari PPRS sebagai wadah permufakatan yang dapat dilihat dari contoh Rumah Susun Campuran sebagai studi kasus adalah PPRS One Pacific Place di mana pembentukan Badan Otonomi berupa Kelompok Satuan Rumah Susun telah menyelesaikan permasalahan antara penghuni dan Developer yang telah berlarut-larut selama 2 (dua) tahun.

---

Strata Title Law accommodates the development of Combination Strata Title with the presence of concept of Residential and Non Residential Strata Title as stipulated in the Provision of Elucidation of Article 1 in conjunction of Article 24 of the Strata Title Law and Article 54 Paragraph (4) of Government Regulation Number 4 of the Year 1988. The main objective of allocation of Strata Title is for residential and housing purposes. Therefore the existence of Combination Strata Title should not put the residents in a marginalized position and in a weak bargaining position against the Developer as the dominant party, because based on the Proportional Ratio (NPP), the Developer has the majority votes in the Association of Residents of Strata Title (PPRS). Problems/conflicts of life in Strata Title cannot always be overcome by means of the existing/prevailing regulations because sometimes they are not clear or insufficiently stipulate such issues; there are sometimes non existence of regulation considering the development of the arising problems/conflicts.

PPRS of Combination Strata Title as a Legal Entity has a vital role as the means to fight for the interest and aspiration of Residents since, legally [Provision of Article 19 Paragraph (2) of Strata Title Law] based on the Articles of Association and By-Laws (AD/ART) of PPRS. Automation of Organizational System of PPRS is carried out in the framework of applying the principle of fair and balance in the fulfillment of rights and obligations of each Strata Title Unit Group.

In this case the Coordination and deliberation become the essences of PPRS as the media of consensus which can be observed from the sample of Combined Strata Title as the case study, i.e., PPRS One Pacific Place, in which the establishment of the Autonomous Body in the form of Strata Title Unit Group has settled long protracted issues between the residents and Developer that have been ongoing for 2 (two) years."

"ABSTRAKRemaja Amerika merasa iklan rokok Marlboro ditujukan pada mereka, di lain pihak, produsen Marlboro membantah mentargetkan remaja sebagai konsumen Marlboro. Bagaimana di Indonesia? Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara diskrepansi konsep-diri remaja dengan citra merek terhadap pemilihan merek rokok Marlboro. Penelitian dilakukan pada 129 orang remaja berusia I2 sampai I8 tahun di Bogor dan sekitarnya. Alat yang digunakan adalah kuesioner yang dibuat berdasarkan aturan skala semantic diferensial Osgood & Tannenbaum, dengan skala yang bipolar. Hasil yang diperoleh ternyata ada hubungan yang signifikan antara kedekatan konsep-diri aktual remaja dan citra merek Marlboro dengan pilihan rokok merek Marlboro. Skor hubungan terbesar ada pada konsep-diri ideal. Jadi bagaimana seseorang ingin menjadi, dekat dengan citra merek Marlboro dan berhubungan dengan pilihan merek Marlboro. Sebagai hasil tambahan diperoleh gambaran citra Marlboro (citra berkelas), gambaran konsep-diri remaja (citra menyenangkan), dan gambaran kedekatan citra Marlboro dengan konsep-diri remaja."

"Latar belakang : Sekuel Tuberkulosis (TB) adalah deformitas permanen sebagai gejala sisa pada pasien yang telah menjalani pengobatan TB lengkap atau sudah dinayatakan sembuh. Pembedahan merupakan tata laksana efektif sekuel TB, meski tidak terbebas dari komplikasi. Penelitian ini ditujukan melakukan evaluasi peran pemberian OAT terhadap komplikasi pascabedah, dan menilai pengaruh riwayat Diabetes mellitus (DM), merokok dan status gizi kurang terhadap kejadian komplikasi pascabedah kasus sekuel TB.Metode : Dilakukan suatu studi kohort retrospektif pada pasien pasien yang menjalani operasi sekuel TB di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dalam periode 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2019. Faktor pemberian OAT, riwayat DM, kebiasaan merokok dan status gizi kurang serta pengaruhnya pada komplikasi pascabedah merupakan variabel penelitian. Dilakukan uji statistik dengan kemaknaan p<0,05.Hasil : Sebanyak 58 subjek dilibatkan sebagai sampel penelitian. Komplikasi pascabedah terjadi pada 36 (62,1%) subjek. OAT diberikan pada 26 (44,8%) subjek. Pemberian OAT menurunkan odds kejadian komplikasi yang bermakna secara statistik rasio odds 0,06 (0,01-0,24); p < 0,001Simpulan : Pemberian OAT pascabedah menurunkan kejadian komplikasi pascabedah secara bermakna. Komplikasi pascabedah lebih banyak terjadi pada pasien yang tidak menerima OAT pascabedah

---

Introduction: Tuberculosis (TB) sequelae are permanent deformities identified as residual signs after completion of TB treatment or cured TB cases. Surgery has been demonstrated to be an effective treatment of TB sequelae albeit with possible post-surgical complications. This study aimed to assess the role of antituberculosis chemotherapy in postoperative complications and to evaluate the impact of diabetes mellitus (DM), smoking and nutritional status on the incidence of postoperative complications.

Method: A retrospective cohort trial was conducted on patients who underwent surgery of TB sequelae at the Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan from January 1, 2016 to December 31, 2019. Administration of antituberculosis chemotherapy, diabetes mellitus (DM), smoking habits, nutritional status and their effects on postoperative complications were evaluated. Statistical analysis concluded to be significant if p<0.05.

Results: A total of 58 subjects were included in the study. Postoperative complications were observed in 36 (62.1%) subjects. Antituberculosis chemotherapy was administered to 26 (44.8%) subjects. Post-surgical administration of antituberculosis drug reduced the likelihood of complications [OR 0.06, 95% CI 0.01-0.24, p <0.001).

Conclusion: Antituberculosis chemotherapy significantly reduced the occurence of postoperative complications. Patient who encountered postoperative complication tend not to receive antituberculous chemotherapy"

"Dekade ini, Kota Bekasi mengalami peningkatan pesat dalam urbanisasi dan pembangunan infrastruktur, yang menyebabkan perubahan signifikan dalam tutupan lahan. Perubahan tutupan lahan tersebut sangat berpotensi dalam peningkatan fenomena Urban Heat Island (UHI) yang terjadi di Kota Bekasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) menganalisis tutupan lahan di Kota Bekasi; (2) menganalisis distribusi spasial dan temporal Land Surface Temperature (LST) di Kota Bekasi; (3) menganalisis distribusi spasial dan temporal UHI di Kota Bekasi; dan (4) mengidentifikasi pengaruh tutupan lahan terhadap UHI di Kota Bekasi. Tahun yang diteliti pada penelitian ini adalah tahun 2013, 2019, dan 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis spasial, temporal, statistik, dan deskriptif dengan menggunakan citra satelit Landsat 8 untuk mengolah data LST, UHI, peta tutupan lahan, serta indeks NDVI dan NDBI. Hasil penelitian menunjukkan perubahan signifikan pada tutupan lahan di Kota Bekasi, dengan peningkatan area terbangun dan penurunan luas lahan terbuka, vegetasi, dan badan air dengan total perubahan tutupan lahan seluas 9.308,43 Ha atau sebesar 43,7%. Kemudian, pada tahun 2013, perubahan paling jelas terlihat pada area dengan LST tinggi (>34°C) yang meningkat dari 34 Ha menjadi 4.195 Ha. Selain itu, wilayah dengan intensitas UHI sedang (1,5-3°C) meningkat paling signifikan dengan naik sebesar 214,4%. Peningkatan ini terutama terjadi di wilayah pusat Kota Bekasi. Penelitian ini menegaskan bahwa perubahan tutupan lahan, khususnya peningkatan area terbangun dan penurunan vegetasi, berkontribusi signifikan terhadap intensifikasi UHI di Kota Bekasi.

---

In this decade, Bekasi City has experienced rapid urbanization and infrastructure development, leading to significant changes in land cover. These changes in land cover have a high potential to increase the phenomenon of the Urban Heat Island (UHI) in Bekasi City. The objectives of this study are: (1) to analyze the land cover in Bekasi City; (2) to analyze the spatial and temporal distribution of Land Surface Temperature (LST) in Bekasi City; (3) to analyze the spatial and temporal distribution of UHI in Bekasi City; and (4) to identify the influence of land cover on UHI in Bekasi City. The years studied in this research are 2013, 2019, and 2023. The research methods used are spatial, temporal, statistical, and descriptive analyses using Landsat 8 satellite imagery to process LST data, UHI, land cover maps, as well as NDVI and NDBI indices. The results of the study indicate significant changes in land cover in Bekasi City, with an increase in built-up areas and a decrease in open land, vegetation, and water bodies, with a total land cover change of 9,308.43 hectares or 43.7%. In 2013, the most noticeable change was in the area with high LST (>34°C), which increased from 34 hectares to 4,195 hectares. Additionally, the area with medium UHI intensity (1.5-3°C) increased most significantly by 214.4%. This increase primarily occurred in the central area of Bekasi City. This study confirms that changes in land cover, particularly the increase in built-up areas and the decrease in vegetation, significantly contribute to the intensification of UHI in Bekasi City."

"Skripsi ini membahas kondisi prostitusi di bawah umur di Prancis serta penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat pada 1995-2008. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja seks di bawah umur terlihat mcningkat pada 1995-2008. Selain itu persebaran kegiatan prostitusi yang melibatkan pekerja seks di bawah umur pun cenderung paralel dengan persebaran prostitusi pada umumnya. Meskipun sudah ada upaya penanggulangan yang telah dilakukan bail: oleh pemerintah maupun oleh organisasi-organisasi masyarakat di Prancis, jumlah kegiatan prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur tetap meningkat.

---

This thesis discusses the condition of underage prostitution in France and the reduction carried out by the government and community organizations from 1995 to 2008. The result of' this thesis shows that the number of' underage sex workers appears to have increased during that time period. In addition, the spread of prostitution activities involving underage sex workers also tend to parallel the spread of prostitution in general. Despite control ellbrts that have been carried out both by government and by community organizations in France, the number of prostitution activities involving underage sex workers continues to increase."