Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SECARA KESELURUHAN SEBAGAI SARANA KREDITUR MENDAPATKAN PELUNASAN PIUTANG MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN Analisis Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Desember 2012 Jo. Nomor : 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 November 2012 Tesis ini membahas tentang kewajiban PT Jaya Nur Sukses selaku pengembang rumah susun untuk menyelesaikan pembangunan rumah susun secara keseluruhan. Keterlambatan penyelesaian pembangunan secara keseluruhan merupakan denda yang menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dapat dikualifisir sebagai utang dalam arti luas. Tesis ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain penyerahan unit satuan rumah susun, pengembang berkewajiban menyelesaikan pembangunan rumah susun secara keseluruhan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Keterlambatan penyelesaian pembangunan memberi hak kepada para pembeli unit satuan rumah susun mengajukan tuntutan kepada pengembang melalui pranata hukum kepailitan. Konsep utang sebagai dasar permohonan kepailitan saat ini terlalu luas sehingga Undang-Undang Kepalitan perlu kiranya diperbaharui, dan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana perlu diberikan batasan sehingga tidak terjadi penyimpangan hakikat kepailitan dan tidak dapat ditafsirkan secara berbeda-beda yang pada akhirnya dapat dijadikan sarana oleh pihak ketiga yang tidak beritikad baik.

---

ABSTRACT
RETARDMENT OF FLATS CONSTRUCTION AS A MEANS FOR CREDITORS IN OBTAINING CREDIT SETTLEMENT ACCORDING TO BANKCRUPTY CODE Analysis Of The Commercial Court In Central Jakarta District Court Number 44 PKPU 2012 PN.Niaga.Jkt.Pst, 26 Desember 2012 Jo. Number 44 PKPU 2012 PN.Niaga.Jkt.Pst, 05 November 2012 This thesis elaborating the obligation of PT Jaya Nur Sukses as flats developer in completing the construction of flats. The retardment of flats construction was defined as fine or sanctions, which based on constitution of the Republic of Indonesia Number 37 2004, could be constituted as debts. This thesis could be defined as yuridical normative research which prioritize primary method of research in obtaining secondary data. From the research, it was shown that developer obligated both in completing flats construction as a whole and handing over each flat units. The retardment gave a right for debitors in submiting lawsuit to the developer via legal institution. The concept of debt as the basis of lawsuit is considered too comprehensive so that amandement of the law is needed. Facts or circumstance that has been proved simply need to be restricted equitably to avoid deviation and not to be interpreted differntly by unresponsible parties.