Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan reformasi politik di Indonesia menuntut perubahan politik mendasar. Reformasi politik menghendaki adanya keterbukaan politik yang luas, sehingga muncul banyak partai politik. Pemilu tahun 1999 di DKI Jakarta menghasilkan wakil rakyat yang duduk di DPRD DKI Jakarta. Pemilu tersebut mengantarkan PPP sebagai partai politik pemenang kedua, yang mempunyai peran signifikan di dalam mengeluarkan aspirasi konstituennya. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana interaksi politik anggota Fraksi PPP dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2002.Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan dari sumber informan, melalui wawancara mendalam (indepth interview) dari suatu penelitian lapangan (field research). Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai buku dan dokumen tertulis, melalui suatu penelitian kepustakaan (library research). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perwakilan politik, teori partai politik. teori elit. dan teori komunikasi politik.Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2002 FPPP DPRD DKI Jakarta belum berperan secara memadai, karena belum ada interaksi politik yang baik. Baik antar anggota FPPP maupun dengan fraksi lainnya. Pada awalnya FPPP merupakana satu-satunya fraksi yang menggulirkan calon gubernur berasal dari betawi asli dan wacana pemlihan secara langsung. Ide ini tidak berhasil diperjuangkan. Kemudian Hamzah Haz, selaku Ketua Umum DPP PPP yang juga sebagai Wakil Presiden RI, mendorong FPPP berkoalisi dengan FPDI-P dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2002, hal ini pun tidak berhasil dijalankan. Dalam proses politik selanjutnya terjadi interaksi politik antar fraksi di dalam dewan secara ketat, di mana kemampuan memanfaatkan peluang politik sangat menentukan. FPPP hanya mendasarkan perhitungan suara hasil pemilu tahun 1999, akibatnya perhitungan tersebut tidak tepat dan pasangan yang diunggulkan FPPP, Sutiyoso dan Chudlary kurang mendapat dukungan. Sedangkan pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo mendapat dukungan dari FPDI-P, FPG, dan FPKP, ditambah rekomendasi dari Megawati Sukarno Putri yang juga merupakan Presiden R.I. Hal tersebut membuat pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2002-2007.

---

The Role of Partai Persatuan Pembangunan's Faction Members in DPRD DKI Jakarta in Succeeding the Governor of DKI Jakarta, A. Study Case on the 2002 Election of DKI Jakarta's Governor Position.Political reformation movement in Indonesia demanded for significant political changes. Political reformation looked for a wider political openness which led to the emergence of many political parties. The 1999 local election at DKI Jakarta had selected member of local parliament (DPRD DKI Jakarta), in which Partai Persatuan Pembangunan (PPP) became the second winner with significant role as a channel of its constituent's aspiration. The core problem of this research is how members of PPP faction in DPRD DKI Jakarta interact politically during the 2002 Election of the Governor of DKI Jakarta.

This research is a descriptive qualitative research. Data collected through 2 sources: primary data in the form of in-depth interview and secondary data in the forms of books, newspapers and meeting reports. The unit of analysis used the organization, focusing on the observation on individual members. The whole problems are analyzed descriptively. The collection of data was conducted by library research and field research. The theories that used in this research are political representative theory, political parry theory, elite theory, and political communication theory.

During the 2002 Election of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta, the PPP faction of DPRD DKI Jakarta have not played significant role due to the lack of good political interaction, between members of PPP faction and with other factions. In the beginning, PPP faction in DPRD DKI Jakarta was the only faction who demanded the candidate of DKI Jakarta's governor came from indigenous Betawi and the election process to be held directly. These demands failed to get supports due to the lack of preparation on many things. Hamzah Haz as the chairman of PPP as well as Vice President of Indonesian Republic underlined the importance of Vice President position to be maintained, which called upon coalition to be established between PPP and PDI-P faction. It was clear depicted in the PPP faction struggle to place Tarmidi Suhardjo (from PDI-P faction) and Chudlarv (PPP faction) as candidates of Governor and Deputy Governor. In the following election process, the political interaction between various factions inside the DPRD DKI Jakarta taken place very fierce, where the ability to take advantage of chances became very important_ PPP faction only took account the support based on the result of 1999 election, hence they miscalculate and the PPP faction's candidates, Sutiyoso-Chudlarr, did not get enough support. Meanwhile the candidate Sutiyoso-Fauzi Bowo got the supports from PDI-P, PG and PKP factions as well as Megawati Soekarno Putti's recommendation, the President at that time. This made Sutiyoso and Fauzi Bowo won the DKI's Governor Election for the period of 2002-2007."

"Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat ternpat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Dari pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, ditentukan tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik itu menurut ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang kuat. Notaris oleh undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang kuat, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Semenjak tahun 1961, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Notaris tidak lagi berhak membuat Akta Jual Bell tanah. Wewenang itu selanjutnya diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang khusus diangkat oleh dahulu Menteri Agraria, sekarang oleh Menteri Dalam Negeri dan para Camat juga diberi wewenang sebagai PPAT. Para Notaris pada umumnya juga meran_gkap jabatan PEAT sesudah menempuh ujian khusus untuk itu. Dengan demikian maka Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT berwenang pula membuat akta-akta peinindahan hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 37 tahun 1997, seseorang berhak atas tanah jika dapat dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Jual beli yang telah dilakukan berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 maka jual beli tersebut adalah sah menurut hukum dan karenanya adalah tidak benar jika dianggap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena jual beli itu tidak dapat dimintakan pembatalannya, kecuali dapat dibuktikan apabila jual beli tersebut mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan. Perihal adanya kekeliruan identitas para penghadap yang tercantum dalam akta, bank sengaja maupun tidak sengaja, maka terjadilah suatu kekeliruan atau penipuan, yang dapat menimbulkan tidak syahnya akta Notaris sebagai akta otentik."

"Sebagai salah satu bagian dimia dan mempakan negara berkembang pembangiman saat ini sedang ditingkatkan. Melalui peningkatan sumber pendanaan yang diperlukan dalam membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit oleh sebab itu diperlukan peian seluiuh masyarakat dalam iloit mendanai pembangunan tersebut. Tea haven bukan lagi hal yang bam dan akan terns ada oleh kaiena ada kebutuhan akan negara tersebut. Kompetisi dalam hal tarif pajak akan semakin ketat, karena pajak yang terlalu tinggi juga akan membuat para pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan hutang pajaknya. Negara akan mengalami keragian kuangan yang semakin besar lagi karena adanya kemimgkinan pajak yang tidak dapat ditagih dan akhimya iklim investasi akan semakin tidak menarik lagi bagi investor

---

As a part of the dynamic and formidable development of developing countries, development is currently being improved. By increasing the sources of funding needed to finance all government expenditures. The government requires a large amount of funds, therefore it is necessary for the entire community to participate in funding the development. Tea haven is no longer a new thing and will continue to exist because there is a need for this country. Competition in terms of tax rates will be even tighter, because taxes that are too high will also make entrepreneurs try to minimize their tax debts. The country will experience even greater financial losses due to the possibility of uncollectible taxes and ultimately the investment climate will become increasingly unattractive to investors."

"Tesis ini membahas tentang konsep tematik pameran museum kota berdasarkan konsep museum kota. Studi kasus yang digunakan adalah Museum Kota Makassar di Makassar sebagai satu-satunya museum dengan nomenklatur yang tepat sebagai museum kota. Konsep museum kota khususnya yang berkaitan dengan penyajian pameran adalah menampilkan tema-tema tentang pertumbuhan kota berdasarkan aspek fisik dan sosial, tidak hanya konteks masa lalu tetapi juga konteks kontemporer. Dengan demikian, dilakukan evaluasi terhadap Museum Kota Makassar khususnya tentang pameran yang ditampilkan. Berdasarkan konsep tematik pameran museum kota yang diperoleh dan hasil evaluasi yang dilakukan maka diperlukan karakteristik pertumbuhan Kota Makassar. Hasil dari sintesa terhadap konsep tematik pameran dan karakteristik pertumbuhan kota maka diperoleh sebuah konstruksi baru tentang pameran Museum Kota Makassar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran Museum Kota Makassar dalam memberikan pengetahuan dan pengalaman baru kepada masyarakat.

---

This thesis discussed about thematic concept of city museum displays based on the concept of city museum. Case study which is used is Kota Makassar Museum in Makassar as the only museum with the appropriate nomenclature as city museum. The concept of city museum especially related to present an exhibition is to display some themes about the growth of the city based on physical and social aspect, not only the past context but also contemporary context. Thus, evaluation to Kota Makassar Museum has been done especially about the exhibition that is displayed. Based on thematic concept of city museum, which is obtained and got result from the evaluation, characteristic of Makassar city?s growth is needed. The result of synthesis toward thematic concept of exhibition and city?s growth characteristic then obtains a new construction about exhibition of Makassar City museum. It intends to develop the role of Kota Makassar Museum in giving knowledge and new experience to society."

"ABSTRAKPenelitian mengenai Tarikat Khalwatiyyah Yusuf dan Tarikat Khalwatiyyah Samman telah dilakukan di Desa Kassi dan Desa Pattenne, Kabupaten Maros, serta Kotamadya Ujung Pandang pada bulan Agustus 1994, November dan Desember 1994. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai persamaan dan perbedaan pada dua tarikat, terutama tata tertib pengamalan ajaran dan keberadaan keduanya dalam kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan secara umum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan disertai penelitian lapangan, berupa pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Prof. Dr. Abu Harald, tokoh cendekia tarikat dan K. H. S. Djamaluddin As-Saggaf atau Puang Ramma, Syekh Mursyid Tarikat Khalwatiyyah Yusuf di Ujung Pandang, Drs. H. Andi Sajaruddin., Kihalifah Besar Tarikat Khalwatiyyah Samman di Desa Pattenne, Kabupaten Maros. Wawancara lainnya dilakukan pula terhadap Drs. Rizzi As-Saggaf di Kelurahan Daya, Ujung Pandang, Drs. Hasanuddin As-Saggaf, mursyid Desa Kassi, Kabupaten Maros. Ketiga nama terakhir ini adalah putera-putera Puang Lallo. Wawancara juga dilakukan terhadap Abdullah dan Abdurrahman di Desa Kassi, Kabupaten Maros. Keduanya adalah mantan anggota jama'ah Tarikat Khalwatiyyah Samman. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum kedua tarikat memiliki persamaan, sedangkan perbedaannya secara teknis hanya terdapat dalam tata tertib pengamalan ajaran masing-masing

---

"

"ABSTRAKPada masa Perang Dunia I (1914-1918) dan pasca Perang Dunia I, Jepang mengalami masa booming perekonomian yang tinggl. Memasuki dekade 1920--an, perekonomian Jepang mulai memasuki fase yang sulit, karena sepanjang dekade 1920-an terdapat banyak krisis perekonomian yang melanda negara tersebut, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Memasuki dekade 1930-an, krisis yang terjadi di Jepang mencapai puncaknya ketika dunia dilanda depresi. Untuk melepaskan diri dari pengaruh buruk yang ditimbulkan depresi tersebut, pemerintah Jepang menerapkan serangkaian kebijakan perekonomian yang memfasilitasi dunia usaha dalam negerinya. Hal ini dapat dikatakain unik, karena ditengah depresi yang melanda, Jepang justeru semakin meningkatkan kegiatan perekonomiannya. Kebijakan-kebijakan perekonomian yang diterapkan Jepang ini mulai menampakkan hasilnya pada tahun 1933-1934 dan tahun-tahun setelahnya, dimana Jepang merupakan negara yang paling cepat bangkit dari pengaruh buruk depresi dunia, bahkan jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Bagaimanapun juga, dapat dikatakan bahwa keberhasilan Jepang dalam merekonstruksi perelconomiannya yang 'hancur' akibat depresi diakibatkan peranan pemerintah Jepang yang mempunyai andil yang sangat besar."

"Penggunaan terapi radiasi pada penderita kanker serviks, selain dapat mematikan sel kanker ternyata juga dapat menyebabkan menurunnya respon imunitas selular, dan berkurangnya jumlah limfosit serta jumlah leukosit. Akibat menurunnya respon imunitas selular, kerentanan penderita terhadap cedera apa pun bertambah, kemampuan penyembuhan jaringan berkurang, dan mudah terkena infeksi bakteri. Penurunan respon imunitas selular dapat diketahui secara in vitro melalui uji transformasi limfosit terhadap ?phytohaemagglutinin? (PHA). Pada penelitian ini telah dilakukan pengujian efek terapi radiasi terhadap respon imunitas selular yang dinyatakan dengan indeks stimulasi limfosit, jumlah limfosit, dan jumlah leukosit pada 30 orang penderita kanker serviks. Dengan anava, diperoleh kesimpulan bahwa terjadi penurunan respon imunitas selular, jumlah limfosit, dan jumlah leukosit selama terapi radiasi. Dari analisis korelasi dapat disimpulkan bahwa ada korelasi negatif antara dosis radiasi dengan indeks stimulasi limfosit, jumlah limfosit, dan jumlah leukosit (p"

"Air mampu curah (AMC) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Total Precipitable Water (TPW) adalah sejumlah landasan air di atmosfer yang siap menjadi hujan. AMC/TPW sangat besar perannya dalam menentukan kemungkinan hujan yang akan terjadi. AMC dapat dihitung menggunakan mode penurunan rumus dari persamaan Water Vapor yang merupakan salah satu parameter dari produk pengolahan data MODIS (MOD07). Dengan mengetahui nilai AMC/TPW, diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam mengantisipasi jika terjadi hujan sangat lebat atau bahkan kekeringan. Melalui pengembangan perangkat lunak IMAPP dalam percobaan, dapat diketahui bahwa kandungan AMC dapat berubah-ubah sampai dengan ketebalan 20 mm. Hasil olahan AMC kemudian didiseminasikan melalui web berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) dengan Geoserver dalam mode pratampil.

---

The Total Precipitable Water (TPW) is a measure of total amount of water vapor in a column of air and can be used to infer precipitation amounts. TPW has an important rule in determination of possibility of rain. TPW value could be calculated using water vapor equation from MOD07, as a product of Terra/Aqua MODIS data processing. Measuring TPW will help people in anticipating heavy rains or even dryness. Using IMAPP software, the TPW value could be retrieved up to 20 mm. The TPW map is then uploaded in a web based GIS using Geoserver and displayed in preview mode."