Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang: Penggunaan peralatan pelindung diri (PPE) dalam jangka panjang oleh tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19 telah menimbulkan kekhawatiran tentang munculnya gejala stres panas. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara durasi penggunaan PPE dan munculnya gejala stres panas pada tenaga kesehatan di Indonesia. Metode: Penelitian potong lintang ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi potong lintang oleh Departemen Kesehatan Kerja Universitas Indonesia. Kuesioner disebarkan kepada tenaga kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia untuk menentukan prevalensi gejala terkait panas dan menguji hubungannya dengan durasi penggunaan PPE. Dari tiga ratus lima puluh enam partisipan (n=356), tiga ratus sepuluh partisipan memenuhi kriteria untuk analisis lebih lanjut (n=310). Hasil: Sebagian besar responden mengalami gejala stres panas sedang hingga berat, dengan haus (n= 61,0%) dan kelelahan (n=44,5%) menjadi yang paling umum. Nilai p kurang dari 0,05 menunjukkan signifikansi statistik. analisis multivariat menunjukkan bahwa hanya usia (p=<0,001) dan level PPE 2 (p=<0,010) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap gejala-gejala ini. Faktor-faktor lain, seperti durasi penggunaan PPE (p=0,548), jenis kelamin (p=0,397), pekerjaan (p=0,521), bahan jubah (p=0,742), bekerja di ruangan ber-AC (p=0,383), melepaskan PPE selama istirahat (p=1,000), dan memiliki area istirahat khusus (p=0,112), tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Kesimpulan: Penting bagi institusi layanan kesehatan untuk menerapkan tindakan pencegahan, menyediakan APD yang sesuai, memastikan akses ke tempat istirahat yang ditunjuk, dan mempertimbangkan usia,penyakit penyerta, dan kebutuhan individu petugas layanan kesehatan untuk meminimalkan risiko tekanan panas. Pemantauan dan penilaian paparan panas secara berkala dengan Menentukan ISBB dengan Menambahkan Faktor Penyesuaian Pakaian untuk Menentukan Tingkat Kerja Metabolik Efektif dengan mempertimbangkan Nilai Ambang Batas atau Batas Tindakan untuk Paparan Stres Panas untuk mencegah gejala stres panas di antara petugas kesehatan juga disarankan untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan mereka selama kondisi kerja yang panas. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk membahas pengukuran objektif, desain longitudinal, dan studi intervensi untuk lebih memahami dan mengurangi tekanan panas dalam pengaturan perawatan kesehatan. ......Introduction: The prolonged use of personal protective equipment (PPE) among healthcare workers during the Covid-19 pandemic has raised concerns about the occurrence of heat stress symptoms. This study aims to investigate the relationship between the duration of PPE usage and the occurrence of heat stress symptoms among healthcare workers in Indonesia. Methods: This cross-sectional study used secondary data collected through a cross-sectional study by the Department of Occupational Health, University of Indonesia. Questionnaires were distributed to health workers in various health facilities in Indonesia to determine the prevalence of heat-related symptoms and examine the relationship with the duration of PPE use. Out of three hundred and fifty-six participants (n=356), three hundred and ten participants met the criteria for further analysis (n=310). Results: Most of the respondents experienced moderate to severe symptoms of heat stress, with thirst (n= 61.0%) and fatigue (n=44.5%) being the most common. A p value of less than 0.05 indicates statistical significance. multivariate analysis showed that only age (p=<0.001) and PPE level 2 (p=<0.010) had a significant effect on these symptoms. Other factors, such as duration of use of PPE (p=0.548), gender (p=0.397), occupation (p=0.521), robe material (p=0.742), working in an air-conditioned room (p=0.383), releasing PPE during rest (p=1.000), and having a specific resting area (p=0.112), did not show a significant relationship. Conclusion: It is crucial for healthcare institutions to implement preventive measures, provide suitable PPE, ensure access to designated rest areas, and consider the age, underlying disease and individual needs of healthcare workers to minimize the risk of heat stress. Regular monitoring and assessment of heat exposure by Determine WBGT Add with Clothing Adjustment Factor (CAF) to Determine WBGT Effective Metabolic Work Rates and consider the Threshold Limit Value or Action Limit for Heat Stress Exposure in order to prevent heat stress symptoms among healthcare workers are also recommended to ensure their health and well-being during hot working conditions. Further research is recommended to address objective measurements, longitudinal designs, and intervention studies to better understand and mitigate heat stress in healthcare settings.

Abstrak :
Terjadinya krisis moneter yang terus berkepanjangan hingga saat ini, telah menambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Krisis tersebut selain berdampak pada perubahan tatanan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Badan Pusat Statistik (2000) mencatat, dalam kurun waktu 1997-1999 angka pengangguran terbuka naik dari 4,79% menjadi 6,4%, suatu gambaran kenaikan yang relatif tajam. Kondisi ini telah membuat jumlah kelompok miskin semakin bertambah seperti pada tahun 1998 jumlah kelompok miskin sebanyak 34,5 juta menjadi 49,5 juta jiwa pada tahun 1999. Bahkan diprediksikan pada tahun 2001 penduduk miskin meningkat menjadi 80 juta-an jiwa (30%). Sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai program pembangunan yang bertujuan menanggulangi kemiskinan seperti program TAKESRA, KUKESRA, KUT, IDT, dengan pendekatan sentralistik dan top-down yang kurang memperhatikan kondisi daerah.

Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi tersebut terhadap masyarakat miskin, maka pemerintah melakukan berbagai program seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDMKE), maupun bantuan sembako melalui pasar murah. Semuanya lebih bersifat darurat dan mengarah pada pola konsumtif. Berkaitan dengan masalah kemiskinan tadi, pemerintah melakukan perubahan pendekatan dengan menganut pendekatan "pemberdayaan" yang lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin dengan penguatan institusi lokal. Salah satu program yang dimunculkan adalah "Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan" (P2KP) sebagai program pemberdayaan masyarakat miskin, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri (self-help).

Proses pemberdayaan ini menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kewenangan, kekuatan dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin agar mereka lebih berdaya. Dengan kata lain proses pemberdayaan ini harus mampu menyerap aspek-aspek pemberdayaan dalam setiap kegiatan pelaksanaan P2KP seperti (1) perencanaan program tumbuh dari KSM; (2) KSM sebagai aktor utama pelaksana program ; (3) adanya partisipasi dan swadaya KSM; dan; (4) Implementasi program lebih mengutamakan proses daripada hasil.

Bila dikaitkan dengan konsep pemberdayaan tadi, maka permasalahan dalam pelaksanaan P2KP sebagai pemberdayaan masyarakat miskin adalah "apakah sudah terserap aspek-aspek pemberdayaan dan sasaran program adalah orang miskin?. Permasalahan ini memunculkan pertanyaan penelitian yaitu: (1) Aspek-aspek pemberdayaan apa yang diserap dalam pelaksanaan P2KP; (2) Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat miskin; (3) Peranan fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin; (4) Hambatan apa yang dijumpai dan usaha mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan informasi-informasi tentang data-data proses pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui P2KP. Pemilihan informan dilakukan ,dengan metode "purposive sampling" yang meliputi Kabid.Pemberdayaan Ekonomi Bapade, Kasi Kesos, Sekretaris kelurahan, Faskel, Ketua BKM, Ketua KSM Cemara V dan anggota maupun Ketua KSM Papaya dan anggota. Untuk mendapatkan informasi dari informan penelitian ini melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek pemberdayaan dalam P2KP sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tetapi pada tataran implementasi di lapangan penerapan aspek-aspek pemberdayaan dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Margahayu masih rendah. Ini dapat dilihat dari dominannya fasilitator, RW/RT maupun pengurus BKM dalam pembentukan dan pemilihan pengurus kelompok, perencanaan program/pembuatan proposal usaha serta perguliran dana. Dalam tataran ini KSM hanya pelaksana pasif tanpa ikut terlibat. Sasaran program belum mengakses kelompok miskin yang mengalami kerentanan sosial dan ketidakberdayaan, karena 90 % dari anggota KSM adalah warga masyarakat yang telah memiliki usaha awal walaupun masih disebut "warga miskin".

Dalam tataran pelaksanaan P2KP yang terjadi adalah pemberdayaan program pada tingkat BKM. Ini dilihat dari upaya-upaya pencapaian target ekonomis saja yang selalu mengutamakan hasil daripada proses. Pada hal dalam kebijakan makronya, kegiatan P2KP tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat sosial seperti peningkatan SDM masyarakat miskin.

Berdasarkan temuan lapangan yang direkomendasikan adalah: BKM dalam perguliran dana P2KP lebih memberdayakan masyarakat miskin dengan cara merubah kebijakannya yang lebih memprioritaskan warga yang telah memiliki usaha awal ke arah masyarakat miskin yang memerlukan bantuan usaha modal. Hal ini agar sasaran program P2KP sebagai upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Selain orientasi ekonomi, proses perguliran dana juga dapat diarahkan pada kegiatan sosial seperti upaya peningkatan SDM serta pemberian beasiswa SD terhadap anak-anak dari keluarga miskin. Untuk meningkatkan kemampuan fasilitator dalam pengembangan masyarakat perlu upaya peningkatan pengetahuan tentang teknik-teknik pengembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknik pendampingan masyarakat serta dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi dan distribusi atau pemerataan pendapatan merupakan dua hal yang penting dalam Pembangunan Ekonomi. Kedua-duanya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau pembangunan ekonomi diandaikan sebuah keping mata uang, maka sisi yang satu adalah pertumbuhan ekonomi dan sisi lainnya adalah distribusi/pemerataan pendapatan. Jadi, adalah hampa jika membahas pertumbuhan ekonomi tanpa sekaligus membahas distribusi atau pemerataan Karena pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang tinggi, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang adalah gagal. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dengan pemerataan yang baik tetapi tanpa pertumbuhan adalah merupakan pemerataan kemelaratan/kemiskinan.

Tesis ini bertujuan menganalisis distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi di wilayah Propinsi DKI Jakarta, dimana pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta relatif lebih tinggi dibanding rata rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini menggunakan Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix sebagai kerangka kerja dan kerangka analisis. Oleh karena itu, membentuk kerangka SNSE Regional Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu tujuan lain dalam tesis ini.

Kerangka SNSE Regional Propinsi DKI Jakarta, 1997 dirancang-bangun menjadi 21 Neraca, yaitu Neraca Faktor Produksi terdiri dari 2 (dua) neraca; Neraca institusi terdiri dari 7 (tujuh) neraca, yaitu 5 (lima) neraca rumahtangga, dimana 65,96 persen merupakan pendapatan berupa upah dan gaji. Di samping itu, kinerja perekonomian menunjukkan bahwa tabungan masyarakat telah mampu membiayai kebutuhan investasi.

Berdasarkan analisis pengganda neraca (accounting multiplier) menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa dalam lingkup sektor tertier (sektor jasa) telah berkembang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian DKI Jakarta, sehingga perlu disarankan agar pemerintah DKI Jakarta mengambil kebijakan pengaturan anggaran dengan menambah alokasi pengeluaran di sektor jasa khususnya pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang diarahkan untuk turut serta menyediakan atau turut mendorong ketersediaan infrastruktur fisik dan non fisik, serta lebih mendorong investasi swasta baik lokal maupun asing untuk menanamkan modal di sektor.

Sedangkan dalam upaya penyelamatan terhadap masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi, berdasarkan analisis pengganda neraca (accounting multiplier) perekonomian Propinsi DKI Jakarta tahun 1997 menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran neraca institusi khususnya neraca ruimah tangga memberikan dampak yang relatif besar terhadap perekonomian. Hal ini selaras dengan hasil simulasi bahwa jika pemerintah menarnbah transfer berupa subsidi atau bantuan kepada rumahtangga akan berdarnpak terharlap peningkatan aktivitas perekonomian Sehingga jika krisis ekonomi masih terus berkepanjangan maka strategi penyelamatan berupa tindakan pemberian subsidi dan bantuan kepada rumahtangga masih harus dilaksanakan.

Abstrak :
Setiap organisasi baik swasta maupun publik mempunyai visi dan misi sebagai gambaran akan apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut, organisasi menyusun rencana strategis. Dalam pelaksanaan rencana strategis diperlukan dukungan SI/TI yang selaras dengan tujuan organisasi. Peningkatan dukungan SI/TI membuat nilai investasi SI/TI meningkat. Investasi SI/TI tersebut perlu dikelola dengan baik melalui tata kelola TI. Salah satu proses pada tata kelola TI adalah mengukur kinerja SI/TI. Pengukuran SI/TI dapat menggunakan Balanced Scorecard dengan mengadaptasikannya ke dalam IT Balanced Scorecard yang nantinya diturunkan menjadi pemetaan strategi SI/TI. Pemetaan strategi SI/TI akan dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.

---

Strategic plan is a tool to deliver organization?s vision and goals in achieving its future depiction. In order to perform organization?s strategic plan, Information Technology is essential to be developed. The enhancement of Information Technology generates its investment value that need systematized procedure through Information Technology governance. Information Technology governance facilitate its process by means of measuring IT performance. Balanced Scorecard can be used to measure IT performance which require an adaptation into IT Balanced Scorecard in order to improve IT Strategy Map. IT Strategy Map will be executed in Directorate of Spatial Planning, Ministry of Public Works.

Abstrak :
PT. X yang bergerak dalam pembangunan penimahan telah meminjam sejumlah modal kepada rekan bisnisnya yaitu PT. Y yang bergerak dalam lembaga keuangan non bank. Pinjaman modal ini hanya diikatkan dengan surat perjanjian biasa tanpa menunjuk jaminan atas pinjaman tersebut. Seiring dengan krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia membuat PT. X (debitur) tidak dapat mengembalikan pinjaman modal yang diperolehnya dari PT. Y (kreditur) pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak ketidak mampuan pihak debitur untuk mengembalikan pinjamannya menimbulkan masalah karena pada saat memberikan pinjaman tidak menunjuk jaminan atau agunan, tetapi hanya diikat dengan perjanjian biasa. Penagihan hutang yang dilakukan kreditur terhadap debitur merupakan suatu proses penagihan hutang diluar proses peradilan, proses ini dapat juga disebut sebagai proses pendekatan yang bersifat persuasif sehingga pihak debitur setuju untuk membuat suatu pengakuan hutang baru yang bentuknya memungkinkan para pihak untuk membuat suatu perjanjian penyerahan aset berupa aset tanah real estate milik debitur sebagai kompensasi penyelesaian hutang. Akan tetapi mengingat tanah real estate yang akan diserahkan kepada kreditur sudah mempunyai peruntukan khusus dari pemerintah membuat para pihak sebelum mengalihkan tanah tersebut terlebih dahulu harus membuat suatu Perjanjian. Pengikatan Jual Beli untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak termasuk kewajiban - kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang atas tanah tersebut, Setelah itu barulah kedua belah pihak melanjutkannya dengan jual-beli. Dalam pelaksanaannya banyak . masalah-masalah yang dihadapi baik dari para pihak maupun dari ketentuan hukum yang melekat atas tanah tersebut. Akan tetapi pihak kreditur sebagai penerima swap atas tanah terpaksa harus menempati semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atas tanah tersebut demi terwujudnya azas kelestarian dan keseimbangan dan optimal serta terlaksananya pelaksanaan penagihan hutang tanpa melalui proses peradilan. (MTH).

Abstrak :
ABSTRAK
Bagian1 :Analisis SituasiEksistensi lagu daerah di Indonesia di masyarakat Indonesia tidak sebaik lagu populer. Hal ini dapat dilihat dari banyak media yang menyajikan lagu populer dibandingkan lagu daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya sebuah media yang dapat mempromosikan lagu daerah kepada masyarakat Indonesia bahkan sampai masyarakat global. Hasil riset membuktikan bahwa hal ini dapat terwujud menggunakan media YouTube dengan konten berbasis video klip musik lagu daerah.Bagian 2 :Tujuan dan ManfaatTujuan utama dari pembuatan prototipe ini adalah menumbuhkan rasa nasionalisme dengan mengingatkan kembali kebudayaan Indonesia serta bermanfaat sebagai jembatan kebudayaan antara Indonesia dengan masyarakat global.Bagian 3 :Prototipe yang DikembangkanVideo klip musik lagu daerah ini akan dibuat sebanyak 12 episode yang dikemas dalam sebuah kanal YouTube yang bernama Nusantara. Setiap episodenya akan mengangkat satu lagu daerah yang dikemas dalam bentuk sebuah video klip konseptual yang diangkat dari daerah yang berbeda-beda di Indonesia.Bagian 4 :Rencana EvaluasiEvaluasi dilakukan melalui observasi secara online dengan melihat index key performance yang dicapai serta survei online.Bagian 5 :AnggaranAnggaran yang diperlukan untuk memproduksi satu episodenya adalah Rp1.000.000,00 sehingga biaya untuk memproduksi 12 episode adalah Rp12.000.000,00. Perkiraan pendapatan minimal yang diperoleh dari tiap episode adalah Rp520.000,00.

---

---

ABSTRACT
Part 1 Situation AnalyzeThe existence of Indonesia rsquo s folk songs among Indonesian people is not as good as popular song. This can be seen from many media which presented popular songs rather than folk songs. To overcome, it is necessary to provide the media which can promote folk songs to Indonesian even to the global community. The research proves that it can be achieved by using YouTube as media which based on folk songs music clips.Part 2 Purposes and BenefitsThe main purposes of making this prototype are to grow a sense of nationalism by recalling the culture of Indonesia and can be the benefit as cultural bridge between Indonesia and the global community.Part 3 Prototype That DevelopedThe music clips of folk songs will be made up of 12 episodes which packed in a YouTube channel called Nusantara. Each episode will bring a folk song that brought in conceptual video from different places in Indonesia.Part 4 Evaluation PlanningEvaluation will be done through online observation by looking at the index key performance achieved and online survey.Part 5 BudgetThe budget needed to produce each episode is Rp1.000.000,00 so the production cost of 12 episode is Rp12.000.000,00. Estimated minimum income earned from each episode is Rp520.000,00.

Abstrak :
Struktur industri kehutanan saat ini cenderung bias pada industri berskala besar dan kurang mengaitkan kegiatan ekonomi hutan dengan ekonomi lokal dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. permasalah kelembagaan berupa lemahnya law enforcement telah mengurangi investasi mengiringi berkembangnya industri berskala besar. Di sisi lain, industri skala menengah sebagai penyeimbangan ternyata tidak tumbuh sehingga memunculkan fenomena missing of the middle dalam industri kehutanan. Industrialisasi kehuatan berbasis skala kecil dan menengah diharapkan dapat mengurangi permintaan terhadap bahan baku kayu. Untuk ini pemerintah perlu melakukan restukturisasi industri kehutanan secara efektif ditunjukkan oleh keterkatian kebijakan industri (industrial policy). Kebijakan down sizing industri kehutanan tidak cukup untuk mengurangi tekanan terhadap hutan sehingga intervensi harus juga dilakukan di sisi suplai. Pemerintah harus meninjau untuk menggnati sistem hak pengusahaan hutan (HPH) dengan sistem yang lebih menggunakan sistem mekanisme pasar (bidding system). Sistem pasar ini mensyaratkan adanya perusahaan pada pasar kay dan non kayu. Dalam pasar kayu ini industri pengolahan IKM (Industri Kecil dan Menengah) diupayakan mendapat akses yang lebih besar memasuki pasar kayu bulat.