Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAkhir-akhir ini banyak ditemukan permasalahan yang berkaitandengan perilaku menyimpang di tempat keija. Hal ini ditandai dengansemakin meningkatnya kasus-kasus korupsi, pencurian di tempat kerja,penyalahgunaan fasilitas yang diberikan perusahaan, dsb. Untuk itu,penelitian ini akan mengangkat masalah tentang tendensi (kecenderungan)seseorang untuk berperilaku tidak etis di tempat keija. Perilaku tidak etisyang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku menyimpang yangditampilkan seorang karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaantempat mereka bekerja. Dari sekian banyak faktor pendorong perilaku tidaketis, faktor kepribadian merupakan salah satunya (Sackett & De Vore,dalam Anderson, 2001) penyebabnya. Menurut Tang (2002), kepuasanterhadap gaji akan mendorong seseorang untuk berperilaku tidak etis.Selain itu, Tang (2002) menyatakan bahwa berdasarkan teori discrepancy,orang yang memiliki nilai matrialisme tinggi akan memiliki tingkatkepuasan yang rendah terhadap gaji. Dengan tingkat kepuasan yang rendahdan penempatan yang tinggi terhadap harta benda yang diperolehnya, makaakan mendorong/ mengarahkan seorang materialist untuk berperilaku tidaketis.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana danseberapa besar pengaruh nilai materialisme dan kepuasan gaji terhadaptendensi perilaku tidak etis pada karyawan.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampelpenelitian sebanyak 153 orang. Penelitian ini menggunakan alat ukur Money Ethics Scale (Tang, 2001), dan Possession Satisfaction Scale (Scott& Lundstrom, 1990).Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai materialisme dan kepuasangaji berpengaruh signifikan terhadap tendensi perilaku tidak etis. Namundemikian, sumbangan pengaruh nilai materialisme dan kepuasan gajiterhadap tendensi perilaku tidak etis, dapat dikatakan kecil. Oleh karena itu,peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih memperluaspemilihan variabel-variabel yang berpotensi dan lebih representatif dalammempengaruhi kecenderungan seseorang untuk berperilaku tidak etis."

"Penelitian ini menganalisis transfer pricing atas biaya pemasaran yang menimbulkan sengketa marketing intangible pada pemeriksaan pajak PT Samsung Electronics Indonesia. Analisis difokuskan pada aktifitas pemasaran, biaya pemasaran yang dikeluarkan, regulasi transfer pricing yang digunakan ditinjau dari regulasi transfer pricing Indonesia dan OECD Guideline. Teknik pengolahan data melalui terlibat langsung dalam proses penelitian, studi kepustakaan, studi lapangan melalui wawancara dengan informan disertai pengolahan data. Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa koreksi marketing intangible tidak kuat. Upaya penyelesaian yang dipilih adalah Mutual Agreement Procedure atas koreksi yang telah dilakukan dan Advance Pricing Agreement untuk menghindari sengketa pajak dikemudian hari dan mendapatkan kepastian hukum.

---

This research analyses tax dispute transfer pricing on marketing intangible that occurred in tax audit of PT Samsung Electronics Indonesia. Analysis dispute of marketing intangible focused on marketing activities carried out, marketing costs incurred and transfer pricing regulation used. Data processing techniques through direct involvement in the research process, literature studies, field studies through interviews with informants accompanied by data processing. From this research we can conclude that correction made by tax auditors on marketing intangible is not strong. The selected resolution are apply Mutual Agreement Procedure on corrections made by the tax auditors and apply for Advance Pricing Agreement to avoid tax disputes in the future and get certainty."

"Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 April 2015 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016, yang mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh WNA dalam pemilikan satuan ruamh susun. dengan adanya ketentuan yang memberikan syarat kepada WNA, dalam tesis ini dibahas tentang Kepemilikan tanah dan bangunan atas satuan rumah susun oleh WNA yang berkedudukan di Indonesia dengan mengkaji dan menganalisa PP No. 103/2015 dan Permen No.29/2016 dikaitkan dengan UU No. 5 /1960 tentang Peraturan Dasa Pokok-Pokok Agraria dan peraturan lain yang berkaitan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah PP No.103/2015 dan Permen No.29/2016 ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ataukah belum.

---

Indonesia's Government on April 15th 2015 is enacted Government Regulation No.103 2015 on Ownership og Dwelling of Residency House By Foreign Persons Domiciled In Indonesia and Subordinate legislation is enacted by The Ministry of Agrarian and Spatial Planning Affairs Regulation No.29 2016, is stipulated the condition of foreigners based in Indonesia concerning to completed the requirement of the ownership of land and building right on Apartments. According the requirement on the ownership of apartments, in this thesis is discussed and analyzed the government regulation No.103 2015 and The Ministry of Agrarian Regulation No.29 2016 in related to Law No. 5 1960 on Basic Agrarian Law. and others Law and regulation related to term and condition the ownership of apartments and foreigners. thereby, it would have concluded that the government reglation No.103 2015 and The Ministry Regulation No.29 2016 is connected to Indonesia's Law or not."

"Di Indonesia dan di Korea Selatan, pembiayaan sekunder perumahan dilakukan melalui sekuritisasi aset keuangan yang terdiri dari sekumpulan piutang yang berasal dari pemberian fasilitas kredit perumahan. Sekuritisasi tersebut juga menyebabkan hak tanggungan-hak tanggungan yang melekat pada sekumpulan piutang tersebut beralih karena hukum kepada penerbit efek beragun aset sebagai kreditur baru. Namun, beralihnya hak tanggungan tersebut harus tetap didaftarkan ke instansi terkait. Di Indonesia, pendaftaran pengalihan hak tanggungan harus dilakukan satu per satu ke kantor pertanahan terkait walaupun pelaksanaannya sudah dipermudah  dengan adanya ketentuan mengenai Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019. Di sisi lain, di Korea Selatan sudah terdapat aturan yang mengenyampingkan kewajiban tersebut. Penerbit efek beragun aset hanya perlu melaporkan aset keuangan yang akan disekuritisasi kepada lembaga yang mengawasi pelaksanaan pembiayaan sekunder perumahan di Korea Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan membandingkan pengaturan yang terdapat di Indonesia dan Korea Selatan terkait pengalihan hak tanggungan dalam rangka sekuritisasi aset. Kesimpulan dari penelitian ini adalah aturan di Korea Selatan lebih efisien dan lebih memberikan kepastian hukum bagi penerbit efek beragun aset sebagai kreditur.

---

In Indonesia and South Korea, secondary mortgage facility done through a process of securitization of financial assets consists of a group of claims originated from the issuance of housing loans. The securitization also caused the mortgages attached to the group of claims transferred, by law, to the issuer of asset-backed securities as the new creditor. However, the transfer of the mortgages must be registered to the relevance institution. In Indonesia, the transfer of the mortgages must be registered one by one to the relevance land office although the implementation has been made easier by Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik regulated in  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019. In the other hand, in South Korea, there is already a regulation that relieves the obligation. The issuer of asset-backed securities only has to report financial assets that will be securitized to the institution that supervises the implementation of secondary mortgage facility in South Korea. This research was conducted using the juridical-normative method with data obtained from literature studies. This research was conducted using a comparative law approach by comparing the arrangements in Indonesia and South Korea related to the transfer of mortgage rights in the context of asset securitization. The conclusion from this study is that regulation in South Korea are more efficient and provide more legal certainty for issuers of asset-backed securities as creditor."

"Partisipasi pria dalam KB masih sangat rendah yaitu 4,7% tahun 2012. Wanita masih sangat dominan dalam pemakaian alat kontrasepsi. Efek samping dari penggunaan beberapa metode kontrasepsi dapat menyebabkan beberapa gangguna, seperti disfungsi seksual dan hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pria kawin usia 15-54 tahun dalam KB di Indonesia tahun 2012, menggunakan design studi cross sectional pada 9260 pria kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pria yang berpartisipasi dalam KB adalah pria yang pendidikan tinggi, pengetahuan yang baik mengenai KB, terpapar informasi KB melalui media masa, didukung oleh pasangannya, dan terjadi komunikasi antara pria dengan pasangannya (suami-istri).

---

Male participation in KB is still low in 2012, taht is 4,7%. Women are still very dominant in the use of contraceptives. The use of multiple methods of contraception may cause some side effects, such as sexual dysfunction and hypertension. This study aims to investigate the characteristics of merried men aged 15-54 years for family planning propram participating in Indonesia at 2012, using cross-sectional study desugn to 9260 married men. The result showed that men who participated in family planning program is a man with heigh education, have a good knowledge about family planning, accessing family planning program from mass media, supported by her partner, and communicating their partner as husband and wife."

"Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan ekspresi mRNA dan aktivitas spesifik H,K-ATPase serta ekspresi mRNA CA 9 dan aktivitas spesifik CA total pada lambung tikus yang diinduksi hipoksia sistemik kronik.Metode: Penelitian ini menggunakan 25 tikus jantan Sprague-Dawley (Rattus norvegicus). Hewan coba dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok kontrol, hipoksia 1 hari, hipoksia 3 hari, hipoksia 5 hari, dan hipoksia 7 hari. Seluruh hewan coba (kecuali kelompok kontrol) diinduksi hipoksia dengan memberikan 10% O2 dan 90% N2. Setelah diberikan perlakuan induksi, seluruh hewan coba dikorbankan, kemudian jaringan lambung diisolasi, dan digunakan sebagai sampel. Parameter yang diukur adalah ekspresi dan aktivitas spesifik H,K-ATPase dan CA. Ekspresi mRNA diukur menggunakan real time RT-PCR, aktivitas spesifik H,K-ATPase menggunakan fosfat sebagai larutan standar, dan aktivitas spesifik CA total menggunakan p-nitrofenol sebagai larutan standar.Hasil : Ekspresi mRNA H,K-ATPase berubah mulai hari pertama induksi sampai hari ketujuh. Perubahan tersebut berbeda bermakna (Kruskal-Wallis, p=0,003). Ekspresi mRNA H,K-ATPase meningkat pada hari pertama induksi, dan menurun drastis dari hari ketiga sampai hari ketujuh. Ekspresi tertinggi terjadi pada hari pertama. Aktivitas spesifik H,K-ATPase juga berubah mulai hari pertama induksi sampai hari ketujuh, tetapi perubahan tersebut tidak berbeda bermakna (ANOVA, p=0,126). Aktivitas spesifik H,K-ATPase meningkat pada hari pertama induksi, kemudian mengalami penurunan pada hari ketiga dan kelima, dan naik kembali pada hari ketujuh. Aktivitas tertinggi terjadi pada hari ketujuh. Ekspresi mRNA CA 9 berubah mulai hari pertama induksi sampai hari ketujuh, tetapi perubahan tersebut tidak berbeda nermakna (Kruskal-Wallis, p=0,06). Ekspresi mRNA CA 9 lebih rendah dibanding kontrol, dan ekspresi terendah pada hari ketujuh. Aktivitas spesifik CA total berubah mulai hari pertama induksi sampai hari ketujuh. Perubahan tersebut berbeda bermakna (ANOVA, p=0,003). Aktivitas spesifik CA total menurun pada hari pertama dan ketiga, kemudian meningkat pada hari kelima sampai hari ketujuh. Aktivitas tertinggi terjadi pada hari ketujuh.Kesimpulan: Kondisi hipoksia menyebabkan terjadinya perubahan ekspresi dan aktivitas enzim pada lambung. Ekspresi mRNA H,K-ATPase dan CA 9 mengalami penurunan, sementara itu, aktivitas spesifik H,K-ATPase dan CA total mengalami penurunan.

---

Background: The purpose of research is to analyze the alteration of H,K-ATPase mRNA expression and specific activity; CA 9 mRNA expression and total CA specific activity in rat gastric were induced by chronic systemic hypoxic.

Methods: The research used twenty five male Sprague-Dawley rats (Rattus norvegicus). Animals were divided into 5 groups, control, 1, 3, 5, and 7 days hypoxia. All of rats (except the control group) were induced by hypoxia with 10% O2 and 90% N2 supply. After treatment, all of rats were sacrificed, and gastric tissue were isolated and used as samples. Parameter measured were expression and specific activity of H,K-ATPase and carbonic anhydrase. The mRNA expression were measured using real time RT-PCR, specific activity of H,K-ATPase used phosphate as standard solution, and activity of total CA used p-nitrophenol as standard solution.

Results: The expression of mRNA H,K-ATPase changed from the first to seventh day of observation. Change of expression was significant (Kruskal-Wallis, p=0,003). The expression of mRNA H,K-ATPase increased in the first day, and drastically decreased from the third to the seventh day. The highest of expression on the first day. Specific activity of H,K-ATPase was also changed from the first to the seventh day, but not significant (ANOVA, p=0,126). Specific activity of enzyme increased in the first day, decreased in the third and the fifth day, and increased again in the seventh day. The highest of activity on the seventh day. The expression of mRNA CA 9 changed from the first to the seventh day, but not significant (Kruskal-Wallis, p=0,06). The expression of mRNA CA 9 was lower than control, and the lowest on the seventh day. Specific activity of total CA changed from first to seventh day. Change of activity was significant (ANOVA, p=0,003). Specific activity of enzyme decreased in the first and the third day, and increased in the fifth to the seventh day. The highest of activity on the seventh day.

Conclusion: Hypoxia condition caused alteration of gastric?s enzyme expression and activity. The expression of mRNA H,K-ATPase and CA 9 were decreased, whereas, specific activity of H,K-ATPase and total CA were increased."

"ABSTRACTPenimbangan balita sangat penting dilakukan untuk memantau pertumbuhan danmelakukan deteksi dini permasalahan gizi. Rendahnya jumlah balita ditimbang diKecamatan Kramat Jati merupakan masalah serius yang harus dievalausi. Penelitianini bertujuan untuk mendapatkan hasil evaluasi D/S pada Kegiatan PenimbanganBalita di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur Tahun 2015. Penelitian inimerupakan jenis cross sectional kualitatif menggunakan pendekatan evalausi CDCdengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Pemilihannarasumber menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa masih butuh kerja keras dari semua pihak, terutama peranlintas sektor dan organisasi profesi untuk meningktkan cakupan D/S.

---

ABSTRACTToddlers weighing is very important for growth monitoring and early detection ofnutritional problem. Low number of toddler weighed in Kramat Jati District is aserious problem which must be evaluated. The study aimed to obtain the evaluationresult of D/S on toddler weighing in Kramat Jati District, East Jakarta 2015. Thisstudy is cross-sectional qualitative study with CDC evaluation approach byconducting in-depth interviews and documents review. Selection of intervieweesused purposive sampling technique. The results showed that it still needs hard workfrom all parties or stake holders, especially from cross-sector role and professionalorganizations to improve the D / S coverage."

"Tesis ini membahas mengenai determinan fertilitas antara provinsi dengan tren TFR meningkat dan menurun tahun 2002-2012 dengan membedakan determinan menjadi dua level, yaitu level individu dan level provinsi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan Data SDKI 2002/2003, 2007, 2012, serta Data Laporan Umpan Balik dan Pengendalian Lapangan BKKBN Tahun 2012. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah harus melakukan upaya peningkatkan sosial ekonomi WUS dan peningkatan partisipasi WUS dalam pendidikan. Bagi BKKBN pada provinsi dengan TFR meningkat perlu melaksanakan intervensi khusus kepada WUS dengan suami tidak bekerja dan pendidikan rendah agar pilihan WUS berubah terkait jumlah anak ideal yang dimiliki menjadi £ 2 anak dengan selang kelahiran < 36 bulan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan paparan informasi KB, persediaan alat kontrasepsi jangka panjang, dan pemberdayaan perempuan khususnya untuk aspek pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Fokus penurunan tingkat fertilitas harus fokus pada WUS di daerah pedesaan.

---

This research explains about determinant of fertility between two groups, provinces with trend up and trend down of TFR in 2002-2012, use two levels of analysis. The levels of analysis are individual and province level. This research is quantitative research, use Data?s SDKI 2002/2003, 2007,2 012 and Data Report of Umpan Balik and Pengendalian Lapangan BKKBN 2012.

This research suggests that Central and Local Government have to increase social economic of WUS and participation of WUS in education. BKKBN as a organization that handle fertility problem have to do intervention, especially for WUS with unemployment husband and has low education. This intervention be expected can change the ideal number of children of WUS to be 2 or lower with birth interval 36 month or lower.

Furthermore, BKKBN have to increase access information of contraceptive, supply of longterm contraceptive method, and increase empowerment women especially about decision in household. The intervention be focused for WUS in rural area."

"Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) hingga tahun 2010mencapai 76,4 juta jiwa mencakup masyarakat miskin dan tidak mampu,sedangkan peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mencapai 31,6juta jiwa. Secara prinsip, program Jamkesda dibentuk untuk memfasilitasimasyarakat miskin dan kurang mampu di luar kuota Jamkesmas yang dibiayaioleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjauketepatan sasaran peserta program Jamkesmas berdasarkan kriteriamiskin Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Sumber data yangdigunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun2012. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di Indonesiatahun 2012. Sampel penelitian adalah rumah tangga terpilih dari masingmasingblok sensus. Analisis yang dilakukan adalah analisis univariat, bivariathingga multivariat dengan regresi logistik. Masih terdapat 12,4% pendudukyang mendapatkan Jamkesmas, tetapi tidak miskin atau hampirmiskin. Selain itu, masih terdapat 56,4% penduduk yang hampir miskin dan41,1% penduduk miskin yang belum terjangkau pesertaan Jamkesmas.Layanan gratis merupakan faktor yang paling menentukan apakah pendudukdapat menjadi peserta Jamkesmas atau tidak. Mereka yang memilikilayanan kesehatan gratis berpeluang 5,462 kali mendapatkan layananJamkesmas dibandingkan mereka yang tidak memiliki layanan gratis.Perbaikan basis data, pengawasan, evaluasi serta sistem alokasi yang baiksangat diperlukan untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran. Penyesuaiandata antara Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan daerah bergunadalam penanganan peserta yang belum terdata.Participants of Public Health Insurance (Jamkesmas) up to 2010 reached76.4 million including poor and disadvantaged people, meanwhile participantsof Regional Health Insurance (Jamkesda) reached 31.6 million people.In principle, Jamkesda program is made to facilitate the poor and disadvantagedpeople outside Jamkesmas quota funded by local government.This study aimed to review the accuracy of Jamkesmas participant targetaccording to the poor criteria of Data Collection for Social ProtectionProgram. Data source used was National Socio-Economic Survey 2012.Population of this study was all households in Indonesia within 2012.Sample of this study was households selected from each census block.Analysis conducted was univariate, bivariate, and multivariate with logicticregression. There were 12.4% people receiving Jamkesmas, but they werenot poor or almost poor. Moreover, there were 56.4% the almost poor and41.1% the poor not yet having access to Jamkesmas. Free service is themost determining factor whether people can be Jamkesmas participants ornot. People having free health services had 5.462 times opportunity to getJamkesmas service compared to people who did not. Database improvement,surveillance, evaluation as well as good allocation system are neededto reduce the inaccuracy of target. Adjustment of data between HealthMinistry and local health agency is useful in handling uncovered participants."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis pelaksanaan prosedur audit atas utang usaha pada sebuah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi. Prosedur audit atas utang usaha ini ini merupakan bagian dari audit atas laporan keuangan PT DEF tahun buku 2016 oleh KAP HGK. Pelaksanaan prosedur audit atas utang usaha tersebut dilaksanakan dengan melakukan pengujian pengendalian dan prosedur substantif. Pengujian substantif telah dilakukan untuk memastikan tepatnya asersi manajemen mengenai kelengkapan, keberadaan, kewajiban, keakuratan dan pisah batas. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur audit atas utang usaha PT DEF telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

---

This Internship Report aims to describe and analyze the implementation of audit procedures for Accounts Payable of the construction company. This audit procedure is part of an audit of the financial statements of PT DEF in the fiscal year 2016 by KAP HGK. The Implementation of audit procedures for the Account Payable is carried out by conducting tests of controls and substantive procedures. Substantive tests have been conducted to ensure proper management assertions regarding completeness, existence, liability, accuracy and boundary separation. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of auditing procedures on PT DEF 39 s Account Payable has been executed in accordance with Audit Standards."