Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris adalah pejabat umum dengan tugas utama membuat akta otentik. Dalam menjalani jabatannya notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta sesuai dengan salah satu pasal dalam Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N.). Di sisi lain notaris juga mempunyai kewajiban untuk hadir apabila dipanggil menjadi seorang saksi di muka pengadilan. Seorang notaris yang dipanggil menjadi saksi dapat menggunakan hak ingkar atau hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Hak ingkar (notaris) yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan ini menemui banyak kendala dalam pelaksanaan ketika notaris diminta menjadi saksi terutama pada perkara pidana. Dalam perkara perdata , notaris lebih leluasa menggunakan hak ingkar yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Dalam perkara pidana , notaris hampir tidak bisa menggunakan hak ingkar yang dimilikinya/ karena dalam perkara pidana ada kewajiban untuk mencari kebenaran materil oleh penegak hukum sehingga notaris dituntut untuk ikut membantu upaya penegakan hukum tersebut. Sampai saat ini ketentuanketentuan yang mengatur tentang hak ingkar masih tersebar di berbagai peraturan yang ada, sehingga menyulitkan bagi pihak-pihak yang terkait untuk memahami dan menerapkankannya sementara dalam Peraturan Jabatan Notaris kita harus menafsirkan adanya hak ingkar secara analogis. Tugas seorang notaris tidak hanya sekedar memberikan kesaksian mengenai apa yang dilihat dan didengar tetapi juga ikut mencari kebenaran sejati, oleh karena itu jika ada kepentingan yang lebih tinggi untuk proses penegakan hukum/ maka seorang notaris dapat memilih untuk tidak menggunakan hak ingkar yang dimilikinya.

Abstrak :
ABSTRAK
Penggunaan obat yang berisiko terhadap ginjal pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal memungkinkan terjadinya masalah terkait obat. Apoteker berperan dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya masalah terkait obat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh intervensi apoteker terhadap penurunan jumlah dan jenis masalah terkait obat pada pasien penyakit ginjal kronik di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Penelitian dilakukan secara prospektif selama periode Januari hingga Maret 2012 menggunakan rancangan eksperimental, pre dan post-test. Evaluasi dilakukan terhadap 377 terapi obat dari 40 orang pasien penyakit ginjal kronik. Rekomendasi diberikan kepada dokter, perawat, dan pasien. Jumlah masalah terkait obat adalah 98 masalah (25,99% dari jumlah terapi obat yang diresepkan). Jenis masalah terkait obat adalah efek terapi obat yang tidak optimal 62,24%, kejadian obat yang tidak diinginkan (non alergi) 20,41%, dan kejadian obat yang tidak diinginkan (toksik) 17,35%. Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi apoteker dapat menurunkan masalah terkait obat jenis efek terapi obat yang tidak optimal (62,24% menjadi 0%), jenis kejadian obat yang tidak diinginkan yang non alergi (20,41% menjadi 11.22%), dan jenis kejadian obat yang tidak diinginkan yang menimbulkan efek toksik (17,35% menjadi 10,20%). Faktor perancu secara bermakna mempengaruhi terjadinya masalah terkait obat yaitu penyakit penyerta (r= 0,385; p= 0,014), dan jumlah terapi obat (r= 0,604; p= 0,000).

Abstrak :
Pada masa pembangunan saat ini, peranan Bank dirasakan sangat besar oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan pinjaman bagi pengusaha. Kalau kita hubungkan dengan GBHN di mana dikatakan bahwa pemberian kredit harus bersifat membantu golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya, maka jalan keluarnya adalah dengan mengadakan jaminan yang tidak dikenal oleh KUHperd tetapi diperkenalkan oleh yurisprudensi yaitu Fiducia. Pemberian kredit dengan jaminan Fiducia ini dirasakan cocok untuk menunjang usaha pemerintah dalam program pemerataan karena penerima kredit ( debitur ) selain memperoleh kredit juga tetap menguasai barang jaminan, sehingga kesempatan untuk meningkatkan usahanya menjadi lebih besar. Sampai saat ini, belum ada satupun peraturan yang khusus mengatur tentang Lembaga Fiducia tersebut, padahal dalam praktek perbankan menunjukkan bahwa lembaga ini lebih populer bila dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya seperti gadai dan hipotik. Terhadap suatu perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan Fiducia pada Bank BNI, baik yang sedang berjalan maupun yang telah daluarsa, dapat dilaksanakan suatu Novasi. Bentuk-bentuk Novasi yang dapat dilakukan berupa Novasi Objektif, Novasi Subjektif Pasif dan Novasi Subjektif aktif. Dengan adanya Novasi dianggap perjanjian kredit yang lama hapus, demikian juga dengan hak jaminan yang mengikutinya. Tetapi dalam praktek, Jaminan Fiducia dapat dipertahankan pada perjanjian kredit yang baru. Permasalahan yang timbul dalam skripsi ini adalah bagaimana proses Perjanjian Kredit pada Bank BNI, bagaimana praktek Novasi yang dilakukan Bank BNI dalam melaksanakan Novasi suatu Perjanjian Kredit yang diikat dengan jaminan Fiducia lalu dalam hal apa Novasi dapat diterima oleh bank BNI dan dalam praktek Perbankan, bagaimana kedudukan jaminan Fiducia apabila dilakukan suatu Novasi oleh Bank BNI. Atas dasar latar belakang dan permasalahan pokok diatas maka penulis membuat skripsi yang berjudul Pembaharuan Hutang (Novasi) dihubungkan dengan Fiducia Sebagai Jaminan Kredit pada Bank BNI.