Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban (persona standi in judicio) suatu Perseroan Terbatas dapat dinyatakan bubar antara lain karena keputusan RUPS; untuk perseroan yang telah bubar tidak segera menjadi berakhir/hapus dimana hak dan kewajibannya masih melekat dan dinyatakan dalam keadaan pemberesan (likuidasi), sehingga status badan hukum perseroan tersebut tetap ada, namun perseroan tidak dapat ! melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan dalam rangka ! i pemberesan kekayaan perseroan untuk kepentingan likuidasi ! dan melalui penelitian yuridis normatif yang bersifat i deskriptif analisis dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan fakta ditemukan ] bahwa belum adanya ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang secara tegas mengatur mengenai kepailitan Perseroan Terbatas "Dalam Likuidasi" dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan pada putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum.