Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi nasabah pada kasus card skimming Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Perkembangan jumlah pemakaian kartu kredit, kartu debet, dan/atau kartu ATM yang pesat di Indonesia dijadikan peluang oleh para oknum tidak bertanggungjawab untuk mengeruk dana dari rekening nasabah dengan berbagai modus kejahatan yang salah satunya adalah card skimming. Keamanan teknologi yang rentan ditambah sistem pengawasan penyelenggaraan yang lemah merupakan dua faktor utama penyebab maraknya kejahatan pencurian dana dengan cara card skimming. Belum adanya aturan komprehensif tentang perlindungan data pribadi membuat proses pertanggungjawaban kerugian nasabah menjadi memiliki berbagai ketersinggungan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, privasi, penjelasan APMK, upaya hukum nasabah, serta tanggung jawab para penyelenggara terhadap card skimming fraud di Indonesia.

---

Over a decade, credit card fraud has been a major problem in the Indonesian payment system. Those attackers have used the increasing number of card-based payment instrument usage to be a chance for unlawfully making money. On this thesis will be discussed the highlighting of personal data protection against skimming fraud on card-based payment instrument in Indonesia. As a payment instrument that evolves fraud cases rapidly over time, personal data protection is sure to be a serious concern. The vulnerable technology security and weak implementation of surveillance systems are the two main factors causing the rampant fraud perpetration of stealing funds by way of card skimming. The absence of comprehensive rules on the protection of personal data losses make the accountability process customer becomes have a variety of offenses. Therefore, in this study will be discussed on the concept of consumer protection, personal data protection, privacy, as well as the responsibility of the card-base payment organizers against card skimming fraud in Indonesia."

"Perlindungan hukum, seyogyanya tidak hanya fokus menyasar pada masyarakat selaku konsumen perbankan, namun juga melindungi perusahaan perbankan selaku konsumen dari layanan jasa pengolahan uang rupiah. Penelitian ini akan mengkaji kesesuaian implementasi perlindungan hukum bagi perusahaan perbankan berdasarkan hukum positif di Indonesia, khususnya pada saat terjadi penggelapan uang milik perusahaan perbankan yang dilakukan oleh direktur Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal, sehingga metodologi penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi perusahaan perbankan sehubungan dengan penggunaan layanan pengelolaan uang rupiah dari PJPUR sudah ada. Perlindungan secara preventif sudah tercermin dalam perangkat hukum yang ada dan perlindungan secara represif juga tercermin dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Meskipun demikian, pada saat aktual terjadi insiden penggelapan uang tunai milik perusahaan perbankan, perusahaan perbankan memerlukan waktu yang panjang untuk dapat memperoleh ganti rugi yang setimpal atas hilangnya uang tunai tersebut.

---

Legal protection should ideally not only focus on the society as consumers of banking services but also on protecting banking companies as consumers of cash processing services. This research will examine the adequacy of legal protection implementation for banking companies based on positive law in Indonesia, particularly when embezzlement of the banking company's money occurs, committed by the director of the Cash Processing Service Provider. The research method used in this study is the doctrinal research method, making the methodology normative legal research.This study concludes that both preventive and repressive legal protection for banking companies regarding the use of cash management services from the Cash Processing Service Provider already exists. Preventive protection is reflected in the existing legal framework, and repressive protection is also evident in the penalties that can be imposed on offenders. However, in actual incidents of embezzlement of cash belonging to banking companies, it takes a long time for the banking companies to obtain fair compensation for the loss of cash."