Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pembeli lelang yang telah memenuhi prosedur lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seyogianya dilindungi oleh hukum. Namun, ternyata terdapat putusan yang mengalahkan pembeli lelang karena sertifikat hak milik yang dijadikan objek lelang seharusnya dimusnahkan oleh kantor pertanahan. Terhadap tanah yang sama telah muncul dua sertifikat berbeda yang masing-masing didapatkan melalui jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dan melalui mekanisme lelang. Tesis ini akan membahas mengenai bagaimanakah perlindungan pembeli lelang yang telah memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta perlindungan hukum bagi kreditor yang telah menerima pembayaran dari pembeli lelang dalam dalam perkara Nomor 300 PK/Pdt/2009. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesis ini, pembeli lelang dilindungi dengan cara mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pihak yang menerima pembayaran lelang melalui pengadilan negeri. Dalam kasus ini, kreditor tidak mendapatkan perlindungan. Untuk itu, ia dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada kantor pertanahan terkait akibat timbulnya sertifikat ganda.

---

ABSTRACT
An auction purchaser who has complied with the auction procedure in accordance with the laws and regulations should be protected by law. However, there was a verdict which defeated the auction purchaser because of title certificate of the auction object should be destroyed by the land office. Over the same plot of land, there were two different certificates, each of it obtained through a land sale drawn up up before a Land Deed Official PPAT and another one obtained through the auction. This thesis discusses on how the protection of the auction purchaser where the auction conducted in accordance with prevailing laws and regulations as well as legal protection for a creditor who has been received the payment from the auction purchaser in Case Number 300 PK Pdt 2009. The method of this research is normative judicial method with the type of explanatory research using secondary data obtained from the literature. From the discussion of this thesis, the purchaser can be protected by way of filing a compensation claim to Denpasar District Court addressed to the creditor who has been received the auction payment. In this case, no legal protection given to the creditor and accordingly, they can file a compensation claim to the relevant land office because of the existence of double certificates issued caused by their action negligence.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai doktrin experimental use, yang merupakan sebuah pengecualian dari pelanggaran paten terhadap pelaksanaan paten oleh pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, dengan memberikan gambaran konsep melalui kasus-kasus tertentu yang menimbulkan suatu penafsiran hukum terhadap keberadaan doktrin experimental use. Doktrin experimental use dalam hukum paten melindungi pelaksana paten yang diduga melanggar hak-hak dari Pemegang Paten karena melaksanakannya tanpa adanya izin, dimana pelaksana paten tersebut menggunakan invensi yang dipatenkan untuk murni kegiatan eksperimen. Tujuan dari skripsi ini adalah memberikan gambaran tentang kegiatan penelitian yang dikecualikan dari pelanggaran paten dan sejauh mana kepentingan komersial yang dimaksud dalam Undang-Undang Paten Indonesia, yakni Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.

---

This thesis elaborates the experimental use exception to patent infringement. The experimental use doctrine in patent law protects alleged infringers who use patented inventions solely for experimental purposes, such as testing whether a device functions as claimed or re-creating a process to observe its effects from scientific perspective. The purpose of this thesis are analyzing in which research activities are exempt from patent infringement and as well analyzing the state regulation regarding the experimental use exception to patent infringement under patented subject matters can be used without a license for research purposes. Experimental use exemption was born from Case Law in the United States Patent Law. In Indonesian Patent Law, the experimental use concept should be interpreted according to the article 16 (3) Law No. 14 of 2001 regarding to Patent Law.