Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengobatan untuk beberapa penyakit tertentu memerlukan penggunaan obat yang masih dilindungi dengan hak paten. Obat paten tersebut biasa berharga mahal, yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar pasien di negara-negara berkembang dan terbelakang. Dalam sistem hukum paten memang ada jalan keluar untuk persoalan tersebut, yaitu dengan menggunakan mekanisme lisensi wajib untuk dapat memproduksi obat tersebut dalam versi obat generik. Namun, pada beberapa negara, khususnya negara yang masih terbelakang, mekanisme lisensi wajib tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dikarenakan ketiadaan atau minimnya fasilitas untuk memproduksi obat-obatan. Negara yang berkembang atau terbelakang tersebut juga tidak dapat mengimpor obat generik dalam jumlah besar, karena berdasarkan kesepakatan TRIPS, produksi obat generik berdasarkan lisensi wajib sebagian besar adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di negara produsennya dan bukan untuk di ekspor untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Berangkat dari situasi yang terjadi di negara berkembang dan terbelakang ini, lahirlah Deklarasi Doha atas Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Masyarakat yang di dalam ketentuannya, yaitu paragraf ke 6 mengesampingkan ketentuan pasal 31 (f) dan (h) dari Perjanjian TRIPS untuk tujuan menciptakan akses terhadap kesehatan yang lebih baik. Dengan adanya Sistem Paragraf 6 ini, maka negara-negara yang membutuhkan obat dalam versi generik dan tidak memiliki fasilitasi produksi obat-obatan sendiri, dapat melakukan impor atas obat yang dibutuhkannya dalam versi generik yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan obat paten dan impor yang dilakukan dapat mencakup jumlah keseluruhan obat dari hasil produksi negara pengekspor. Riset ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana dampak dari ketentuan Paragraf 6 tersebut terhadap hak dari pemegang hak paten.

---

Treatment for certain diseases may require the use of drugs which is still protected with the patents. Patented drugs typically have an expensive price that can not be reached by most patients in developing and underdeveloped countries. In patent law system, there is a way out for these problems, by using the compulsory licensing mechanism in order to produce the drug in generic versions. However, in some countries, especially underdeveloped countries, compulsory licensing mechanism can not be effectively implemented due to absence or lack of facilities to produce drugs. Developing or underdeveloped countries are also unable to import generic drugs in large number. According to the TRIPS agreement, the production of generic drugs under compulsory licensing is mainly to meet domestic demand in producer countries and not for export to fulfil the needs of other countries.

Departing from the situation in developing and underdeveloped countries, the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health was born, which in its provisions, namely paragraph 6 override the provisions of article 31 (f) and (h) of the TRIPS Agreement for the purpose of creating better access to health. With the System of paragraph 6, the countries, who need the drug in generic versions and have no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector, can perform the import of drugs needed in the generic version that cost cheaper than the patented drug and also include the total number of drug which is produced by exporting country. This research was conducted to analyze how the impact of the provision of paragraph 6 to the patent holders rights."

"Bank sebagai badan usaha melakukan kegiatan usaha, terkait dengan fungsi dan tujuan bank sebagai penyimpan dan penyalur dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kegiatan bank sebagai penyalur dana, yaitu pemberi fasilitas kredit, terdapat 2 (dua) pihak yaitu bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur. Dalam kegiatan pemberian fasilitas kredit antara bank dan nasabah, kedua belah pihak terikat dalam suatu hubungan hukum dan oleh karena itu perlunya perlindungan hukum bagi para pihak. Pemberian fasilitas kredit oleh bank tidak lepas dari pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank atas kredit yang diterimanya. Jaminan kredit yang diberikan dapat berupa emas yang fisiknya dikuasai oleh bank sebagai pemberi kredit. Atas jaminan kredit berupa emas tersebut, bank hanya menguasai fisiknya dan bukan sebagai pemilik. Kepemilikan emas tersebut masih berada pada si nasabah debitur. Dalam praktek pemberian kredit oleh bank dengan jaminan, ditemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditor atas perlakuannya terhadap jaminan yang diberikan nasabah debitur. Untuk itu perlu perlindungan hukum terhadap nasabah debitur atas jaminan yang diberikannya kepada bank yang disalahgunakan sehingga menimbulkan peristiwa hukum, yaitu pelanggaran hukum yang merugikan nasabah debitur.

---

Banks as business entity are doing business activities, which is related with the function and the purpose as the depositary bank and channeling funds to the community in order to improve the living standard of the people. In bank's activities as channeling funds, that is as a credit facilitator, there are 2 (two) parties, that are bank as a creditor and debtor customers. In credit facilities activity between bank and debtor customer, both parties are bound in a relationship of law and therefore need for legal protection for the parties. Provision of credit facilities by banks cannot be separated from the provision of collateral by the customer to the bank for a loan that they have received. Credit assurance or credit collateral that is given to the bank can be form such as gold and the form of the gold is held by the bank as a lender. Gold which is as bank collateral, the bank only has a possesion of the gold physical and not acting as the owner. The ownership of that gold as a credit collateral is still on the debtor customer. On credit facilities activity with collateral, is found the indication of irregularities committed by the banks as creditor for their authority of collateral that is given by debtor customers. Based on that issue, we need legal protection to debtor customers against bank for the collateral that is given to the bank, which is being abused and caused legal events, that is tort law."